Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menemukan, kebijakan biodiesel B30 terhadap ekonomi hingga lingkungan. Risiko tersebut muncul apabila tidak diimbangi dengan rencana dan pelaksanaan yang tepat.
Program B30 merupakan pengembangan bahan bakar dengan sumber utama campuran minyak kelapa sawit dan solar atau biodiesel. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menghemat impor solar, hingga berpotensi menekan emisi karbon.
Berdasarkan studi yang dirilis oleh LPEM FEB UI bertajuk "Risiko Kebijakan Biodiesel Dari Sudut Pandang Indikator Makroekonomi dan Lingkungan", kebijakan ini membawa risiko yang semakin besar seiring dengan target campuran dan produksi biodiesel. Selisih harga minyak sawit untuk biodiesel dengan harga solar yang signifikan membuat besaran insentif yang diberikan kepada industri biodiesel membengkak.
Selain itu, kebijakan biodiesel membawa risiko ekspansi lahan sawit untuk memenuhi kebutuhan bahan baku biodiesel domestik. Dengan asumsi tren ekspor tetap, peningkatan campuran dan volume produksi biodiesel akan meningkatkan permintaan minyak sawit domestik.
Kepala Tim Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI, Alin Halimatussadiah mengatakan, kebijakan biodiesel memiliki risiko yang perlu dimitigasi dengan cermat. Diperlukan target yang terukur untuk menghindari dampak buruk pada lingkungan.
"Melalui studi ini, kami hanya ingin mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan biodiesel harus memiliki target yang terukur, sehingga tidak berdampak buruk pada lingkungan. Saat biodiesel mulai digunakan secara luas, maka kebutuhan terhadap minyak sawit untuk biodiesel akan meningkat. Maka, keberlanjutan setiap tahapan pengelolaan kelapa sawit mulai dari perkebunan sampai menjadi biodiesel memiliki risiko yang perlu dimitigasi dengan cermat," kata Alin dalam keterangannya, seperti dikutip, Sabtu (11/9/2021).
Penghematan Devisa Tidak Sesuai Harapan
Alin menjelaskan, kebijakan biodiesel yang progresif turut berdampak pada penghematan devisa yang tidak sesuai harapan. Berdasarkan estimasi dari tiga skenario kebijakan biodiesel, B20, B30, dan B50, potensi kehilangan ekspor crude palm oil (CPO) terendah mencapai Rp782 triliun pada periode 2020-2025 yang berasal dari pelaksanaan kebijakan B20. Proyeksi tertinggi terjadi ketika kebijakan B50 diterapkan, mencapai Rp1.825 trilliun pada periode yang sama.
"Potensi kehilangan ekspor ini selain akan mengganggu kinerja ekspor kelapa sawit, juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam melihat kembali jumlah penghematan bersih solar yang ditargetkan pemerintah," tambah Alin.
Alin menambahkan, dampak kebijakan biodiesel dalam neraca perdagangan juga sangat ditentukan oleh harga dari CPO dan solar di pasar dunia.
"Apabila perbedaan hargaCPO dengan harga solar semakin jauh, maka nilai ekonomi dari potensi kehilangan ekspor akan semakin tinggi dibandingkan penghematan impor solar. Akibatnya, neraca perdagangan tidak menjadi lebih baik, seperti yang diharapkan sebelumnya," tambah Alin.
Potensi Meningkatnya Beban Fiskal klik Selanjutnya...
Potensi Meningkatnya Beban Fiskal
Studi LPEM FEB UI ini menunjukkan, kebijakan biodiesel berpotensi meningkatkan beban fiskal akibat peningkatan permintaan minyak sawit untuk biodiesel. Pengembangan biodiesel saat ini masih tergantung pada insentif yang diberikan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk industri biodiesel.
"Jika anggaran BPDPKS tidak mencukupi untuk memenuhi insentif FAME, maka pengadaannya berpotensi membebani fiskal negara" tambahnya.
Ekspansi Lahan Sawit untuk Memenuhi Kebutuhan Minyak Biodiesel
Berdasarkan proyeksi dari studi yang dilakukan, kebutuhan untuk implementasi skenario B50 berpotensi menyebabkan terjadinya pembukaan lahan sawit baru seluas 9,29 juta hektar secara akumulasi hingga tahun 2025. Angka ini setara dengan 70% dari luas lahan sawit produktif tahun 2019. Semakin tinggi bauran FAME dalam biodiesel, maka semakin tinggi pula permintaan akan minyak sawit untuk biodiesel.
"Kebutuhan minyak sawit untuk biodiesel dikhawatirkan akan mendorong ekspansi lahan ke kawasan dengan nilai karbon yang tinggi atau high conservation value area (HCVA). Ini tentunya perlu dicegah melalui aturan yang kuat. Sebetulnya sudah ada sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), tetapi perlu dilihat lagi penerapannya seperti apa, belum lagi moratorium sawit yang belum ada kepastian akan diperpanjang atau tidak," kata Alin.
Alternatif yang ditawarkan dalam kebijakan biodiesel ini dapat menggunakan minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) sebagai bahan baku biodiesel. Pemanfaatan UCO juga berpeluang mencegah adanya pembukaan lahan seluas 939 ribu hingga 1,48 juta hektare yang sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kesehatan masyarakat.
Baca juga: Luncurkan B30, Jokowi Ingin B50 pada 2021 |
