.webp)
Perguruan Tinggi yang berada di wilayah dengan status PPKM Level 1-3 dibolehkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk melaksanakan kuliah tatap muka.
Merespons hal tersebut, Universitas Majalengka berencana akan segera melaksanakan kembali kuliah tatap muka secara terbatas mengingat saat ini, Kabupaten Majalengka berada di status PPKM Level 2.
"Kami sangat menyambut baik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah soal kuliah tatap muka. Karena Majalengka level 2, mudah-mudahan kalau sesuai target akhir September atau awal Oktober kuliah tatap muka bisa segera diselenggarakan," kata Rektor Universitas Majalengka Sutarman saat diwawancarai detikcom di kantornya, Rabu (1/9/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sutarman mengungkapkan baik mahasiswa maupun tenaga pengajar di Universitas Majalengka sudah sangat merindukan proses perkuliahan secara tatap muka.
"Kami sangat merindukan sekali kuliah tatap muka. Hampir dua tahun daring terus, kemudian karyawan WFH sebagian. Ini sangat menjenuhkan. Makanya kami sangat menyambut baik kebijakan ini," ucapnya.
Ia menjelaskan, rencananya kuliah tatap muka nanti bakal dilaksanakan dengan membatasi jumlah mahasiswa di tiap kelas hanya 50 persen. Selain itu Universitas Majalengka juga akan meminta persetujuan dari satgas COVID-19 daerah dan orang tua mahasiswa sebelum memulai kuliah tatap muka nanti.
"Inipun harus ada kesepakatan dulu, meski ada aturan begitu tapi tetap harus ada kordinasi dengan satgas kabupaten untuk izinnya. Kemudian mahasiswanya, harus patuh ditambah harus ada persetujuan dari orang tua," jelas Sutarman.
Masih kata Sutarman saat ini pihaknya masih terus menyiapkan fasilitas protokol kesehatan demi melancarkan proses kuliah tatap muka. Ia juga mengungkapkan dari sekitar 5.900 mahasiswa yang ada, pihak rektorat Universitas Majalengka terus mendorong mahasiswanya untuk mengikuti vaksinasi.
"Mahasiswa sebagian besar sudah divaksin tapi untuk jumlahnya kita belum memiliki data karena banyak yang melakukan vaksin mandiri di desa masing-masing," ujarnya.
(pal/pal)
