Kuota KIP Kuliah Prodi Rumpun Ilmu Agama Tanggung Jawab Kemdikbudristek

Trisna Wulandari - detikEdu
Selasa, 18 Mei 2021 12:50 WIB
Capres Jokowi memamerkan KIP Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah
Foto: Andhika Prasetia/detikcom/Ilustrasi Kuota KIP Kuliah Prodi Rumpun Ilmu Agama Tanggung Jawab Kemdikbudristek
Jakarta - Mulai tahun 2021, kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Prodi Rumpun Ilmu Agama di perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menjadi tanggung jawab Kemdikbudristek.

Sementara kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Prodi Rumpun Ilmu Agama di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) menjadi tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag).

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi antara Kemdikbudristek dengan Kemenag yang dilaksanakan virtual, Selasa (11/5).

Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Ruchman Basori menuturkan, kuota Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Prodi Rumpun Ilmu Agama di semua perguruan tinggi sebelumnya menjadi tanggung jawab Kemenag.

"Sebelumnya menjadi tanggung jawab Kemenag, walau dengan jatah antara 5-10 mahasiswa tiap perguruan tinggi", kata Ruchman seperti dikutip dari laman resmi Ditjen Pendis Kemenag, Selasa (13/5/2021).

Ruchman mengatakan, pengalihan tanggung jawab atas kuota KIP Kuliah Prodi Rumpun Ilmu Agama memperbesar kuota dan kemungkinan mahasiswa prodi rumpun Ilmu Agama mendapat KIP Kuliah. Adapun kuota KIP Kuliah Kemdikbudristek 2021 menyasar 200.000 mahasiswa.

"Untuk kepentingan mencerdaskan anak bangsa sudah seharusnya hal ini dilakukan, apalagi kuota KIP Kuliah pada Kementerian Agama sangat terbatas, baru sekitar 17.615 mahasiswa atau 3% menurut data Bappenas RI", kata Ruchman.

Subkoordinator KIP Kuliah Muni Ika mengatakan, kesepakatan pengalihan tanggung jawab dan penyaluran KIP Kuliah tersebut akan ditindaklanjuti secara teknis.

"Melalui forum ini kita sepakat dan nanti akan ditindaklanjuti secara teknis hal ikhwal penyaluran KIP Kuliah agar pelaksanaannya lebih baik lagi", kata Muni.

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Suyitno menuturkan, pembagian tanggung jawab pemberian KIP Kuliah pada mahasiswa prodi rumpun Ilmu Agama dapat membantu mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi.

"Ini hal positif sebagai amanat undang-undang untuk memperluas akses dan mutu Pendidikan tinggi bagi anak bangsa yang kurang mampu secara ekonomi," kata Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang tersebut.

Suyitno menambahkan, kebijakan pengalihan tanggung jawab kuota KIP Kuliah turut membantu Kemenag untuk mengonsentrasikan kuota KIP Kuliah kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang sangat membutuhkan.

Rapat ini dihadiri Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Ruchman Basori sebagai perwakilan Direktur Diktis, Kasi Kemahasiswaan Amiruddin Kuba, dan perwakilan dari Ditjen Bimas Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha yang membawahi PTK.

Di samping itu, turut hadir Koordinator Pokja Beasiswa Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek I Wayan Loster, Subkoordinator KIP Kuliah Muni Ika, anggota Tim Teknis Pokja KIP Kuliah Yonni Koesmaryono, Yon Sugiarto, Sonny Hartono Wijaya, dan Dean Apriana Ramadan, serta staf pokja KIP Kuliah.

Simak Video "Lebih Penting Passion atau Bakat?"
[Gambas:Video 20detik]
(pay/pay)

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia