.webp)
Media sosial telah berkembang menjadi sarana penggerak massa dalam berbagai isu, termasuk politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa fungsi media sosial semakin meluas, tak hanya sekadar berjejaring.
Guru Besar Media FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Dra Rachmah Ida MComms PhD, mengatakan media sosial awalnya hadir untuk membangun social network atau jejaring sosial, tetapi kini fungsinya berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.
"Komunikasi tatap muka sekarang jauh berkurang daripada komunikasi yang berlangsung melalui media," ucapnya dalam laman Unair, dikutip Jumat (12/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menjadi Penggerak Publik
Ida menjelaskan bahwa media sosial berbeda dengan media massa. Media massa bekerja melalui proses jurnalistik yang terstruktur, sedangkan media sosial menjadi ruang interaksi yang memungkinkan setiap pengguna menjadi penyebar informasi.
Platform digital kini juga dimanfaatkan sebagai sarana mobilisasi massa, wadah gerakan sosial, hingga instrumen yang memengaruhi dinamika politik di berbagai negara.
"Media sosial bahkan berperan sebagai sarana mobilisasi massa, wadah gerakan sosial, hingga instrumen yang turut memengaruhi dinamika politik di berbagai negara," papar Ida.
Ia mencontohkan fenomena Arab Spring yang menunjukkan bagaimana media sosial mampu mengorganisasi gerakan masyarakat dalam skala besar. Menurutnya, kondisi itu membuktikan bahwa media sosial telah menjadi salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Pemanfaatan Media Sosial di Bidang Pendidikan
Pemanfaatan media sosial untuk kepentingan publik juga menjadi perhatian kalangan akademisi internasional. University of Michigan mencatat banyak dosen dan peneliti memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan hasil riset, membangun diskusi dengan masyarakat, hingga menjangkau pembuat kebijakan.
Dalam laporan #SocialScholars: Professors Show Power of Public Engagement, media sosial dinilai mampu mempertemukan akademisi dengan masyarakat global tanpa batas geografis. Dosen School of Education University of Michigan, Liz Kolb, bahkan menyebut media sosial sebagai alat yang sangat kuat untuk membangun kolaborasi dan berbagi pengetahuan dengan para pendidik di berbagai negara.
"Ini adalah alat yang bisa sangat kuat," kata Kolb.
Selain untuk publikasi ilmiah, media sosial juga dinilai membuka peluang lahirnya kerja sama penelitian, memperluas jaringan profesional, serta meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Membentuk Opini Publik
Di Indonesia, Ida melihat besarnya pengaruh media sosial melalui fenomena 'No Viral No Justice'. Unggahan yang viral kerap mampu menarik perhatian publik sekaligus mendorong respons dari berbagai pihak.
Pandangan tersebut sejalan dengan kajian Georgetown University. Associate Research Professor di McCourt School of Public Policy, Renee DiResta, menjelaskan bahwa media sosial telah mengubah audiens dari sekadar penerima informasi menjadi pihak yang ikut menentukan informasi apa yang akan menyebar luas.
Menurutnya, influencer, algoritma, dan respons pengguna menciptakan siklus yang membuat suatu narasi terus diperkuat melalui komentar, tanda suka, dan pembagian ulang konten. Kondisi tersebut dapat memperbesar peluang masyarakat menyuarakan isu penting, tetapi juga berisiko mempercepat penyebaran rumor, hoaks, dan polarisasi.
"Hasilnya adalah sebuah lingkungan ketika perhatian yang viral sering kali lebih diutamakan daripada akurasi, dan rumor dapat berubah menjadi kenyataan melalui pengulangan dan pembenaran," ujar Ida.
Tantangan Literasi Digital
Ida menegaskan bahwa kekuatan media sosial harus diimbangi dengan tanggung jawab dan sikap kritis. Dengan kemampuan memilah informasi, masyarakat berpotensi membentuk opini berdasarkan informasi yang belum tentu benar.
Penelitian Georgetown University juga menilai peningkatan literasi digital sebagai salah satu langkah penting untuk menciptakan ekosistem media sosial yang lebih sehat. Selain dukungan teknologi, pengguna juga perlu menyadari bahwa mereka memiliki kendali terhadap informasi yang dikonsumsi maupun disebarkan.
Penulis adalah peserta magangHub Kemnaker di detikcom.
(rhr/faz)
