.webp)
Pakar sekaligus ekonom dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Wisnu Setiadi Nugroho beri pendapat soal polemik penutupan sejumlah program studi (prodi) yang dinilai sepi peminat atau tidak relevan dengan industri. Kebijakan penutupan prodi disebut Wisnu kini dibungkus dengan jargon link and match.
Wisnu mempertanyakan sejak kapan pasar kerja menjadi penentu tunggal arah pendidikan. Narasi link and match justru berpotensi memaksa kampus untuk tunduk pada logika pasar jangka pendek menurutnya.
Persoalan pertama yang muncul dari kebijakan tersebut dijelaskan Wisnu berkaitan dengan asumsi yang menyatakan bila kebutuhan industri dapat diprediksi dan diikuti secara stabil. Padahal faktanya, perubahan teknologi lebih cepat dibandingkan siklus pendidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
World Economic Forum (WEF) dalam Future of Jobs 2023 melaporkan, 44 persen keterampilan inti pekerja diperkirakan berubah dalam waktu lima tahun ke depan (2023-2027). Melihat hal ini, Wisnu menilai apa yang dianggap relevan hari ini bisa dengan cepat menjadi usang di masa depan.
"Dalam kondisi seperti ini, memaksa kampus mengejar kebutuhan industri justru seperti berlari mengejar bayangan," tuturnya dikutip dari laman resmi UGM, Kamis (4/6/2026).
Kebijakan yang Abaikan Dinamika Masa Depan
Lebih lanjut, Wisnu menjelaskan bila arah pendidikan tinggi sepenuhnya diserahkan pada pasar, artinya pemerintah telah mengabaikan fungsi sosial dan politik kampus. Perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang produksi pengetahuan, kritik, dan refleksi.
Untuk itu, ketika fungsi ini dilemahkan, masyarakat bisa kehilangan kemampuan untuk memahami perubahan. Jika memahami saja kesulitan, bagaimana masyarakat bisa mengoreksi kesalahan yang terjadi nantinya.
"Pemikir Martha Nussbaum telah lama memperingatkan bahwa pengabaian terhadap humaniora berpotensi menurunkan kualitas deliberasi publik dan daya kritis warga negara," paparnya.
Wisnu mengingatkan bahwa pendidikan tinggi bukanlah balai latihan kerja tambahan bagi industri. Jika indikator keberhasilan hanya ditentukan oleh serapan kerja jangka pendek, bidang-bidang yang berkaitan dengan pembangunan jangka panjang bisa terpinggirkan.
Baginya, negara yang mampu bertahan dalam kondisi disrupsi adalah negara yang punya kapasitas refleksi dan inovasi. Dengan begitu, menutup prodi menjadi kebijakan yang menurutnya mengabaikan dinamika masa depan.
"Menutup program studi hanya karena tidak sesuai dengan selera pasar hari ini adalah bentuk keputusan rabun jauh yang mengabaikan dinamika masa depan," tekannya.
Ia kembali menegaskan kampus tidak seharusnya berfungsi sebagai pabrik penghasil tenaga kerja yang sesuai pesanan. Kampus merupakan tempat manusia dengan kemampuan berpikir, beradaptasi, dan mencipta bisa terbentuk.
Alih-alih jadi baling-baling cuaca yang berputar mengikuti arah angin ekonomi, kampus seharusnya bisa menjadi kompas yang bisa mengarahkan peradaban. Oleh karena itu, Wahyu mengingatkan agar logika pasar tak perlu dipaksakan.
"Jika kita terus memaksakan logika pasar sebagai satu-satunya ukuran relevansi, yang dihasilkan bukanlah generasi yang siap menghadapi masa depan, melainkan generasi yang dilatih untuk masa lalu," tandasnya.
Baca juga: Ini Alasan 122 Prodi Ditutup Selama 2026 |
Bantahan Kemdiktisaintek
Di kesempatan berbeda, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto membantah pihaknya melakukan penutupan prodi dalam rangka menyesuaikan dengan industri yang akan berkembang di masa depan. Bukan ditutup, ia menyebut prodi-prodi mengalami pengembangan substansi.
Contoh pengembangannya yakni prodi teknik elektro menjadi prodi artificial intelligence (AI) atau machine learning atau robotik. Selanjutnya ada penggantian prodi matematika menjadi aktuaria, karena ada lebih banyak fokus mata kuliah aktuaria yang dibutuhkan oleh industri.
"Jadi terkait dengan isu yang kemudian berkembang bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi akan melakukan penutupan program studi untuk penyesuaian dengan industri yang akan berkembang di masa depan, kami dapat menyampaikan bahwa hal tersebut tidak menjadi kebijakan kami," kata Brian di hadapan Komisi X DPR RI dalam rapat kerja, Selasa (2/6/2026) lalu, disiarkan ulang di YouTube TVR Parlemen.
Ke depan, ia akan meminta badan kerja program studi melakukan evaluasi setiap 3-4 tahun sekali. Tujuannya, untuk mencari dan mengoptimalkan keilmuan.
"Memang itu yang kemudian kita meminta melalui badan pekerja, badan koordinasi atau badan kerja program studi biasanya itu mereka setiap 3 atau 4 tahun melakukan evaluasi untuk mencari dan mengoptimalkan bagaimana perkembangan keilmuan di bidang tersebut, sehingga nantinya mereka akan melakukannya merekomendasikan seperti apa sebenarnya penyesuaian yang perlu dilakukan," imbuhnya.
(det/twu)
