.webp)
Bencana Sumatera yang memakan korban 1.140 jiwa per Minggu 28 Desember 2025, menuai sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berada di kawasan Amerika dan Eropa.
Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Amerika-Eropa (PPIDK Amerop) menggelar diskusi bertajuk "Urgensi Penetapan Bencana Nasional atas Fenomena Bencana Aceh-Sumatera" pada Minggu, 28 Desember 2025 secara daring. Diskusi menghasilkan sejumlah pandangan usulan untuk segera menangani bencana Sumatera dengan tepat dan cepat.
Ketua Departemen Publikasi Pendidikan dan Riset PPIDK Amerop, Faiqah Nur Azizah, SH, MH, memandang dari perspektif hukum dan kebijakan publik bahwa penetapan status bencana nasional sangat penting. Terutama dalam melindungi hak-hak korban.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pentingnya peran negara dalam penetapan status bencana nasional sebagai dasar perlindungan hak-hak korban serta percepatan penanganan bencana secara komprehensif," ungkap PhD Candidate di RUDN University, Rusia, melalui keterangan tertulis yang diterima detikEdu, Senin (29/12/2025).
Kebijakan yang Diambil Pemerintah Harus Berbasis Data
Koordinator PPIDK Amerop, Gerry Utama, S Si, M Sc, mengatakan bahwa pendekatan berbasis sains dalam memahami pola bencana yang semakin kompleks menjadi faktor penting.
"Peningkatan intensitas dan frekuensi bencana perlu dibaca sebagai sinyal perlunya kebijakan penanggulangan yang lebih terintegrasi dan berbasis data ilmiah," ucap PhD Candidate di Institute of Earth Sciences, Saint Petersburg State University, Rusia, tersebut.
Sementara itu, Wakil Koordinator PPIDK Amerop, Nugraha Akbar Nurrochmat, S Hut, M Si, menyoroti pentingnya perhatian terhadap sekitar 29 juta hektare kawasan hutan yang secara legal berhutan, tetapi secara biofisik (secara komponen tanah, air, udara, iklim) tidak berhutan.
Saat ini, harus disadari sepenuhnya bahwa banjir bandang dipicu oleh setidaknya tiga faktor utama, yakni cuaca ekstrem, kondisi topografi, dan kerusakan lingkungan. Termasuk bagaimana keberadaan sawit dan pertambangan memberi dampak.
"Ke depan diperlukan upaya mitigasi melalui penguatan early warning system, penanaman pohon, pembangunan turap, tanggul, dan sumur resapan, serta pengelolaan sumber daya alam seperti perkebunan sawit dan pertambangan yang berkelanjutan," ujar Nugraha yang merupakan PhD Candidate di Institute of Forest Sciences, Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Polandia.
Sementara peneliti dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyoroti dampak sosial-ekonomi bencana. Dalam hal ini, intervensi negara yang terukur dan berkeadilan dinilai sangat penting, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak.
Saat ini, menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 28 Desember, masih ada 163 orang yang dinyatakan hilang. Kemudian jumlah pengungsi masih sebanyak 399.172 orang.
Kemudian pada awal Desember 2025 lalu, dilaporkan bahwa sedikitnya 1.009 sekolah rusak. Terbanyak berada di Sumatera Utara dengan 385 sekolah rusak.
Menurut data Kemendikdasmen ada lebih dari 200 ribu siswa dan 16.467 pendidik yang terdampak secara langsung.
(faz/nah)
