.webp)
Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 335 triliun. Dana ini disalurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa selama sekolah. Namun, bagaimana penyaluran anggaran MBG saat siswa libur sekolah?
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr R Agus Sartono, MBA, menyoroti keterserapan anggaran MBG untuk sasaran siswa. Ia menjelaskan bahwa anggaran Rp 335 triliun, kebutuhannya dipenuhi dari sektor pendidikan sebesar Rp 223,6 triliun, kemudian dari dana cadangan Rp 67 triliun.
Sementara dana sektor kesehatan untuk bumil dan balita sebesar Rp 24,7 triliun dan dana sektor ekonomi sebesar Rp 19,7 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Muncul pertanyaan, apakah dana tersebut semua akan dapat terserap? Coba kita lihat lebih detail khusus untuk sasaran siswa baik sekolah madrasah maupun pesantren. Data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) menunjukkan bahwa jumlah siswa calon penerima manfaat diperkirakan sebesar 55,28 juta siswa. Sekarang mari kita cermati berapa kebutuhan dana dalam satu tahun pemerintah menetapkan cuti bersama dan libur nasional tiap tahun katakan selama 26 hari," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikEdu, Jumat (19/12/2025), ditulis Sabtu (20/12/2025).
Bagaimana Anggaran MBG Jika Dihitung Tanpa Hari Libur?
Agus menghitung, dalam satu tahun terdapat 52 akhir pekan, sehingga total hari Sabtu dan Minggu ada 104 hari. Sementara libur sekolah pada Januari, Juli/Agustus dan akhir tahun diperkirakan 40 hari.
"Jadi dalam satu tahun hari efektif siswa masuk sekolah adalah selama 360 hari minus 170 hari, jadi tinggal 190 hari," jelasnya.
Dengan perkiraan hari efektif siswa masuk sekolah selama 190 hari, maka kebutuhan dana MBG selama 2026 untuk penerima manfaat siswa sekolah dan pesantren diperkirakan hanya 190 x Rp 15.000 x 55,28 juta siswa, yakni sebesar Rp157,55 triliun. Dengan catatan, MBG dapat direalisasikan untuk menjangkau seluruh siswa 55,28 juta.
"Sangat tidak rasional jika anggaran MBG dihitung selama 360 hari sekolah," tambah Agus.
Bagaimana Penyaluran MBG saat Anak Libur Sekolah?
Agus juga mempertanyakan bagaimana MBG akan diserap dananya dan bagaimana penyaluran ke siswa yang tak masuk sekolah saat periode liburan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menerangkan bahwa penyaluran MBG tetap dilakukan ke sekolah meski libur. Penyalurannya akan dilakukan dengan mekanisme 2 minggu sekali atau tetap setiap hari dengan siswa mengambil ke sekolah.
Berkaca pada liburan semester genap Juni-Juli 2025 lalu, setiap sekolah diminta mendata siswa yang mau mengambil MBG ke sekolah saat liburan. Untuk yang tidak bersedia datang, maka tidak ada jatah MBG.
Mekanisme pemberian MBG saat liburan, dinilai tidak tepat. Terlebih jika nanti ada potensi MBG dalam bentuk makanan kering.
"Sangat tidak tepat jika selama 190 hari anak-anak tidak sekolah, MBG tetap diberikan dalam bentuk makanan kering. Hal ini berpotensi terjadinya pemborosan anggaran MBG dan justru menyimpang dari ide awal memberikan makanan bergizi," ujar Deputi Bidang Pendidikan dan Agama, Kemenko Kesra/PMK 2010-2021.
"Terlebih jika dipaksakan selama libur sekolah anak-anak harus mengambil MBG di sekolah menimbulkan banyak persoalan," imbuh Agus.
Jika dengan skema pengambilan ke sekolah, lanjutnya, anak akan kehilangan waktu liburannya. Selain itu, orang tua juga akhirnya harus mengantar anak ke sekolah hanya untuk mengambil jatah MBG.
Menurut Agus, dari segi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan anak dan orang tua, kurang bisa dibenarkan mekanisme MBG saat liburan. Terlebih, orang tua akhirnya bisa kesulitan memanfaatkan waktu liburan sekolah bersama keluarga.
"Padahal keluarga sangat memerlukan (liburan) guna membangun ikatan keluarga yang lebih baik. Dengan kata lain pemberian MBG selama libur sekolah berpotensi menimbulkan distorsi dan kebocoran anggaran yang sangat besar," ungkapnya.
Ada Potensi Kelebihan Dana
Berkaca dengan perhitungan ini, Agus menyebut BGN mungkin tidak mampu menghabiskan seluruh dana tersebut.
"Jadi ada 'potensi kelebihan dana MBG dari sektor pendidikan; yang tidak dapat diserap sebesar Rp 223,6 triliun minus Rp 157,55 triliun, yakni sebesar Rp 66,05 triliun. Potensi ini belum termasuk dana MBG untuk ibu hamil dan balita," katanya.
Agus menekankan, peran BGN dan Bappenas menjadi sangat penting untuk menghitung dan mendesain implementasi program MBG agar lebih cermat lagi. Ia menilai program MBG sangat bagus, maka itu desain implementasinya harus cermat, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dan menjadi tidak efektif.
"Program MBG tetap bisa berjalan, sementara potensi kelebihan dana MBG dapat dioptimalkan. Tidak kalah penting perlu dipastikan agar program MBG per siswa Rp 15.000 tiap hari, tetapi realisasinya jauh di bawahnya," ungkap Agus.
Potensi Kelebihan Dana Bisa Bantu Penanganan Banjir Sumatera
Dosen FEB UGM tersebut menilai, potensi kelebihan anggaran MBG dari sektor pendidikan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan daerah lain. Ini termasuk untuk membangun infrastruktur sekolah yang rusak berat.
Ia mengatakan, kemampuan penyerapan anggaran pemerintah harus lebih realistis, terlebih pada saat terjadi bencana yang memerlukan penanganan mendesak.
"Ingat bahwa the devil is in the details dan kita semua perlu memastikan agar pemanfaatan dana yang dihimpun melalui pajak dengan susah payah direalisasikan dengan tepat," tegas Agus.
Ia menyarankan, dana cadangan juga bisa dialihkan untuk pemberian bantuan tunai pasca tanggap darurat. Terutama simpul kritis yang perlu langkah cepat seperti pemetaan infrastruktur pendidikan yang memerlukan relokasi, penentuan lokasi baru hingga relokasi hunian tetap penduduk.
"Hal itu penting agar setelah dibangun, penduduk tidak memerlukan biaya yang besar untuk mendapatkan layanan pendidikan. Semoga saudara kita yang terkena musibah tetap diberikan ketabahan dan memperoleh bantuan agar dapat kembali menjalani kehidupan normal kembali. Semoga pemikiran yang sederhana ini dapat membantu mengatasi pendanaan pada masa sulit," pungkasnya.
(faz/nwk)
