.webp)
Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru pengganti Sri Mulyani pada Senin (8/9/2025) lalu. Pada hari pelantikannya, ia menyampaikan pernyataan yang menuai banyak respons dari masyarakat.
Saat ditanyai terkait tuntutan 17+8 Tuntutan Rakyat, Purbaya berpendapat bahwa tuntutan tersebut merupakan suara dari sebagian kecil masyarakat.
"Itu suara sebagian kecil rakyat kita, kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya, masih kurang ya," kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (8/9) lalu, dikutip dari detikNews.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sontak, hal ini memicu gelombang kritik, termasuk dari Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Mahasiswa UI pun menyampaikan kritiknya dalam demo pemenuhan 17+8 Tuntutan rakyat di depan Gedung DPR RI pada esok harinya, Selasa (9/9/2025).
Juru bicara Ikatan Keluarga Mahasiswa UI, Diallo Hujanbiru mengatakan keprihatinannya terkait respons Menkeu baru tersebut.
"Sangat disayangkan ya, Presiden Prabowo punya kesempatan untuk mengganti menteri yang sudah diinginkan, Sri Mulyani, dengan orang yang seharusnya bisa merepresentasikan kondisi masyarakat di Kemenkeu. Tapi, baru satu hari dia menjabat sebagai menteri, dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan," ujarnya kepada detikNews di lokasi aksi.
Pernyataan Purbaya Terkesan Arogan
Menurut Diallo, pernyataan Purbaya terkesan arogan dan bisa membuat rakyat kembali sakit hati. Ia menangkap bahwa kata-kata Menkeu seperti mengecilkan penindasan yang dialami warga.
"Luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat. Dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat, dia mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberi kami hak yang cukup. Mending ganti saja. Mundur saja," tegasnya.
Menkeu Purbaya Minta Maaf ke Warga
Banyak respons dan kritik masyarakat terhadap ucapannya, Purbaya akhirnya meminta maaf. Ia juga merevisi pernyataannya.
"Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9).
Mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut juga mengaku terkejut karena ucapannya telah menghebohkan publik, khususnya di media sosial. Ia mengaku akan menjadikannya pembelajaran ke depan sebagai menteri.
"Kaget juga, tapi kan ini proses edukasi ke publik. Ya nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki, tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, 'oh biar aja rakyat' atau 'itu yang susah aja.' Nggak begitu," tegasnya.
Respons Menkeu Purbaya soal 17+8 Terbaru
Setelah meminta maaf, Purbaya kemudian mengatakan pihaknya akan berupaya merespons 17+8 Tuntutan Rakyat melalui dorongan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyebut pemerintah akan kembali membuka lapangan kerja.
Menurut Purbaya, tuntutan semacam itu bisa hilang jika kondisi ekonomi Indonesia membaik. Menurutnya, jika kondisi ekonomi Indonesia mencapai 6-7 persen, maka aksi demo mungkin tidak terjadi.
"Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," katanya.
(cyu/cyu)
