Dosen FISIP soal Penyebab Demo: Rakyat Bayar Pajak, Tapi Dinikmati Pejabat

ADVERTISEMENT

Dosen FISIP soal Penyebab Demo: Rakyat Bayar Pajak, Tapi Dinikmati Pejabat

Antara - detikEdu
Senin, 01 Sep 2025 13:30 WIB
Massa aksi terlibat bentrokan dengan aparat kepolisian di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Suasana sempat memanas ketika kelompok massa kembali berkumpul di lokasi.
Potret Demonstrasi. (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta -

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Fisip Unsoed), Prof Slamet Rosyadi, membeberkan penyebab gelombang demonstrasi di Indonesia. Menurutnya, aksi unjuk rasa ini lantaran ketimpangan yang terjadi di masyarakat.

"Pemerintah harus menanggapi ini (demo) secara serius. Ini terjadi karena ada perilaku-perilaku dari anggota DPR RI yang terlalu berlebihan dalam menanggapi, terutama terkait dengan kenaikan gaji dan juga pajak yang ditanggung oleh negara," katanya dalam Antara dikutip Minggu (31/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut pakar kebijakan publik itu, hal tersebut dinilai kontradiktif dengan kondisi masyarakat yang membayar pajak, tetapi tidak mendapatkan manfaatnya secara signifikan. Selain itu, terkesan manfaat pajak hanya dinikmati oleh pejabat.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah agar menanggapi permasalahan tersebut secara serius dengan mempersempit kesenjangan sosial ekonomi. Mekanismenya bisa melalui melalui subsidi atau program lain yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

ADVERTISEMENT

Minta Pemerintah Berhati-hati dalam Menghadapi Demonstran

Terkait dengan aksi unjuk rasa, dia meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk lebih berhati-hati. Menurut Prof Slamet, hal itu disebabkan insiden yang menimbulkan korban dapat memicu eskalasi kemarahan publik.

"Aparat penegak ketertiban harus hati-hati ketika menghadapi masalah. Jangan sampai justru melakukan blunder," kata Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu.

Ia mengatakan tindakan yang tidak sesuai prosedur di lapangan dapat menjadi bumerang bagi pemerintah. Contohnya seperti dalam unjuk rasa di Jakarta pada hari Kamis (28/8/2025) yang menimbulkan korban jiwa.

Apabila gelombang unjuk rasa ini melibatkan lebih banyak pihak, ia menilai eskalasi akan semakin tidak terkendali. Maka dari itu perlu menjadi perhatian pemerintah dan aparat keamanan, khususnya bagaimana penanganan di lapangan.

"Pemerintah harus fokus mengendalikan situasi, jangan sampai menimbulkan jatuhnya korban," tegas Prof Slamet.




(nir/nah)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranking PTN

Berikut daftar 5 Perguruan Tinggi terbaik Indonesia
Hide Ads