.webp)
Pendidikan gratis merupakan dambaan banyak orang. Namun, sayangnya tidak semua negara menyediakannya.
Sejumlah negara yang menyediakan pendidikan gratis atau bertarif rendah khususnya untuk jenjang perguruan tinggi, kebanyakan merupakan negara Eropa. Bahkan, kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk penduduk mereka sendiri, melainkan juga untuk siswa internasional.
Nah, berikut ini sejumlah negara yang menawarkan pendidikan tinggi secara gratis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Negara dengan Pendidikan Tinggi Gratis
Jerman
Sebagian besar universitas negeri di Jerman tidak ada biaya kuliah sarjana. Kebijakan ini berlaku untuk mahasiswa Jerman dan internasional, terlepas dari kewarganegaraannya.
Hanya ada sedikit biaya universitas yang dibebankan, sekitar €150-250 atau Rp 2,5-4,3 juta untuk menutupi biaya administrasi.
Pengecualian soal biaya kuliah gratis ini ada di negara bagian Baden-Württemberg di Jerman barat daya, yang memberlakukan kembali biaya kuliah untuk mahasiswa non-UE/EEA pada musim gugur 2017, seperti dikutip dari QS Top Universities.
Ada kemungkinan negara bagian Jerman lainnya akan mengikuti dan memberlakukan kembali biaya kuliah di masa mendatang, karena mereka ingin berinvestasi dan meningkatkan pendidikan universitas.
Negara-negara Nordik
Negara-negara Nordik seperti Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia semuanya menawarkan kesempatan untuk belajar gratis atau dengan biaya rendah.
Di Norwegia, kuliah di universitas tersedia gratis untuk semua mahasiswa, terlepas dari tingkat studi atau kewarganegaraan. Seperti Jerman, mahasiswa hanya perlu membayar biaya per semester sekitar 300-600 Krone Norwegia atau Rp 440 ribu-880 ribu.
Walau begitu, perlu diketahui mayoritas program sarjana diajarkan hanya dalam bahasa Norwegia. Mahasiswa internasional perlu menunjukkan bukti kemahiran berbahasa Norwegia untuk dapat belajar di jenjang sarjana. Di tingkat magister dan doktor, program bahasa Inggris jauh lebih umum dan biaya kuliah gratis masih berlaku.
Kemudian di Islandia, tidak ada biaya kuliah yang dibebankan di empat universitas negeri di negara tersebut. Biaya pendaftarannya pun hanya sekitar 75.000 Krona Islandia atau sekitar Rp 8,8 juta.
Sementara, Denmark; Swedia; dan Finlandia memperluas fasilitas pendidikan tinggi gratis hanya kepada mahasiswa dari dalam UE/EEA dan Swiss. Artinya berarti bahwa mahasiswa dari luar wilayah ini harus membayar biaya kuliah untuk program sarjana dan magister.
Namun, program PhD di negara-negara ini didanai penuh. Mahasiswa non-UE/EEA juga masih dapat belajar di Finlandia secara gratis jika mereka belajar dalam bahasa Swedia atau Finlandia.
Ceko
Mahasiswa yang berbicara bahasa Ceko dapat belajar secara gratis di Republik Ceko di universitas negeri mana pun. Mahasiswa yang ingin belajar dalam bahasa Inggris juga dapat belajar dengan biaya yang cukup murah, sekitar €4.000-12.000 atau Rp 2,7-8,2 juta per tahun.
Pendidikan Gratis di Jenjang Menengah
Berdasarkan tulisan Associate Professor School of Education University of Bristol Rob Gruijters yang diunggah melalui The Conversation, negara Ghana; Madagaskar; Malawi; Sierra Leone; Togo; dan Zambia mengumumkan kebijakan pendidikan menengah gratis pada 2018-2023. Rwanda, Kenya, dan Afrika Selatan merupakan pelopor awal dalam hal ini.
Kebijakan tersebut kemudian diikuti oleh Sudah Selatan pada 2023.
Meskipun populer di kalangan pembuat kebijakan, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya, penghapusan biaya sekolah menengah dalam situasi keterbatasan sumber daya menjadi bahan perdebatan.
Uni Afrika, LSM global seperti Human Rights Watch, dan berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukungnya.
Namun, pihak yang lain skeptis. Mereka menyoroti implikasi keberlanjutan dan pemerataan keuangan, terutama di tingkat sekolah menengah atas. Sebuah laporan oleh Malala Fund berpendapat bahwa pendidikan menengah atas gratis akan bersifat regresif dan mungkin tidak terjangkau bagi negara-negara berpenghasilan rendah.
Pihak Gruijters melakukan tinjauan sistematis untuk menghimpun bukti-bukti. Mereka menyimpulkan pendidikan menengah gratis dapat menjadi mahal dan tidak adil dalam jangka pendek, terutama jika mengalihkan sumber daya dari pendidikan dasar.
"Berdasarkan temuan-temuan ini, kami merekomendasikan kebijakan "universalisme progresif": pendidikan gratis harus diperkenalkan secara bertahap, dimulai dari tingkat terendah," kata Gruijters.
Sementara negara tetangga Indonesia juga baru saja mengungkapkan kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri untuk jenjang prasekolah hingga SMA. Ialah Vietnam yang mengumumkan hal tersebut.
Rencananya, kebijakan ini akan berlaku pada ajaran baru di Vietnam 2025/2026 yang dimulai pada September 2025. Kebijakan tersebut sendiri diambil menyusul proposal dari Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam yang kemudian disetujui oleh Biro Politik (Politburo/Political Berau) Vietnam.
(nah/nwy)
