.webp)
Biro Politik (Politburo/Political Berau) Vietnam telah mengumumkan akan membebaskan sepenuhnya biaya pendidikan bagi siswa di sekolah negeri. Kebijakan ini diterapkan dari jenjang prasekolah hingga sekolah menengah atas dan diimplementasikan di seluruh Vietnam.
Pendidikan gratis di sekolah negeri Vietnam berlaku mulai September 2025 atau tahun ajaran baru 2025-2026.
Langkah tersebut dinilai menandai langkah signifikan untuk memperluas akses pendidikan dan mengurangi beban keuangan bagi keluarga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari Usulan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam
Politburo telah menugaskan Komite Partai Pemerintah untuk menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Keuangan, dan otoritas terkait di Vietnam dalam mengoordinasi implementasi kebijakan. Kebijakan ini sendiri diambil menyusul usulan dari Kementerian Pendidikan dan Pelatihan Vietnam.
Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Vietnam saat ini, siswa sekolah dasar di lembaga publik sudah dibebaskan dari biaya pendidikan.
Sejumlah daerah, termasuk QuαΊ£ng Ninh, HαΊ£i PhΓ²ng, YΓͺn BΓ‘i, QuαΊ£ng Nam, KhΓ‘nh HΓ²a, ΔΓ NαΊ΅ng, BΓ Rα»a - VΕ©ng TΓ u, BΓ¬nh DΖ°Ζ‘ng, Long An, telah membebaskan biaya sekolah bagi siswa, seperti dilaporkan oleh Viet Nam News, dikutip Senin (3/3/2025).
Sedangkan siswa PAUD berhak mendapatkan keringanan biaya pendidikan sejak 1 September 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Vietnam Nomor 81.
Disambut Baik Guru dan Orang Tua
Salah satu guru di Vietnam, Nguyen Van Hung dari Sekolah Menengah Lac Long (Kinh Mon) mengatakan ketika mendengar informasi ini di surat kabar, tidak hanya guru, tetapi juga banyak orang tua yang mengungkapkan kegembiraan mereka.
Keputusan Politburo untuk membebaskan biaya sekolah dinilai sebagai salah satu keputusan yang manusiawi dan memiliki dampak yang lebih besar bagi keluarga berpenghasilan rendah dengan banyak anak yang bersekolah.
"Tidak hanya di Hai Duong, tetapi di daerah mana pun, masih banyak keluarga yang berada dalam keadaan sulit. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki kondisi ekonomi sulit yang dapat benar-benar memahami nilai dari kebijakan dukungan ini," kata Nguyen Van Hung, dikutip dari laporan Bao Hai Duong.
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan kontribusi penting bagi peningkatan mutu pendidikan. Nguyen Van Hung juga berpendapat pembebasan biaya pendidikan ini adalah kebijakan yang populis, menciptakan pemerataan dalam pendidikan, sejalan dengan kebijakan partai dan negara tentang pendidikan dan sejalan dengan kecenderungan umum negara-negara maju.
"Keputusan ini juga menunjukkan efektivitas kebijakan perampingan aparatur yang telah dilaksanakan oleh partai dan negara dan telah dinikmati oleh rakyat," lanjutnya.
(nah/nwy)
