.webp)
Misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bidang pendidikan akan dipaparkan pada Debat capres 2024 terakhir mengusung tema "Teknologi Informasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Hoaks, Intoleransi, Pendidikan, Kesehatan (Post-COVID Society), dan Ketenagakerjaan" pada Minggu (4/2/2024) pukul 19.00 WIB. Sebelum menonton, cek dulu misi dan program para pasangan capres dan cawapres 2024 di bawah ini.
Secara umum, misi dan program tiap paslon menyentuh kebutuhan anak, siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di satuan pendidikan dan pendidikan tinggi, termasuk PAUD, sekolah, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi, hingga lembaga pendidikan nonformal. Apa saja?
Misi & Program Anies - Cak Imin Bidang Pendidikan
Misi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berencana meningkatkan daya tampung di sekolah negeri maupun dengan melibatkan sekolah swasta. Paslon ini juga menjanjikan bantuan pendidikan bagi yang membutuhkan dan menangani faktor-faktor putus sekolah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies dan Cak Imin juga mengusung beasiswa bagi anak berpotensi, termasuk dari keluarga rentan miskin dan miskin. Mereka juga memastikan tiap perguruan tinggi menerapkan biaya operasional transparan dan berkeadilan demi akses pendidikan tinggi bagi semua.
Terkait kesejahteraan guru, Anies - Cak Imin menjanjikan tunjangan khusus guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan dalaman. Keduanya menjanjikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan secara signifikan, dikaitkan dengan kinerja.
Agenda strategis Anies - Cak Imin bidang pendidikan di antaranya mengusung perbaikan gedung sekolah, akses jalan dan angkutan ke sekolah, dan fasilitas pendidikan yang dekat di sejumlah wilayah RI.
Baca misi Anies - Cak Imin bidang pendidikan lebih lanjut DI SINI
Misi & Program Prabowo - Gibran Bidang Pendidikan
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung program makan siang dan susu gratis buat siswa, serta bantuan gizi balita dan ibu hamil. Keduanya juga berencana melanjutkan KIP dan Kartu Prakerja
Prabowo - Gibran juga berencana membangun sekolah unggulan terintegrasi SD- SMA. Mereka juga menjanjikan perbaikan buat sekolah dengan kondisi kurang dan tidak layak.
Beasiswa S1-S3 juga dijanjikan Prabowo dan Gibran bagi anak petani, nelayan, guru, dan buruh. Program beasiswa juga direncanakan untuk siswa pondok pesantren dan sekolah berbasis agama untuk lanjut studi nasional maupun internasional.
Kenaikan gaji juga dijanjikan Prabowo - Gibran bagi ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), penyuluh, dan anggota TNI/Polri, diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP).
Rentang gaji tertinggi para ASN tersebut rencananya mengacu pada jabatan profesional. Pelaksanaannya bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Prabowo dan Gibran juga menjanjikan pemberlakuan upah minimum bagi guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan.
Cek misi Prabowo dan Gibran bidang pendidikan lebih lanjut DI SINI
Misi & Program Ganjar - Mahfud Bidang Pendidikan
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengusung program Pintar tanpa Biaya. Pada program ini, diberlakkan Wajib Belajar 12 tahun secara gratis di sekolah negeri dan swasta serta pesantren yang memenuhi syarat bantuan pemerintah. Ganjar dan Mahfud juga menjanjikan internet cepat dan murah dan percepatan digitalisasi pembelajaran untuk meratakan layanan pendidikan berkualitas di Indonesia.
Mereka juga mengusung program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana. Program ini memungkinkan setiap keluarga miskin menyekolahkan anaknya sampai sarjana dengan bantuan pemerintah. Beasiswa pemerintah dan swasta juga dijanjikan Ganjar dan Mahfud untuk studi di dalam dan luar negeri sesuai prioritas pembangunan nasional.
Bagi pendidik, Ganjar dan Mahfud merencanakan penguatan pelatihan, percepatan sertifikasi, beasiswa S2 guru dan beasiswa S3 dosen, dan pengembangan profesional bagi guru sehingga berkompetisi tinggi dan mengajar lebih efektif. Keduanya juga menjanjikan peningkatan perekrutan dan pengangkatan guru PPPK, guru honorer, guru swasta, dan dosen menjadi PNS.
Ganjar dan Mahfud juga mengusung penghentian proses privatisasi dan liberalisasi perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi PTN badan hukum (PTNBH), yang dinilai merongrong otonomi tata kelola PTN. Bentuk PTN-BH juga dinilai membebani mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Lihat misi Ganjar - Mahfud bidang pendidikan lebih lanjut DI SINI
(twu/nwk)
