.webp)
Republik Indonesia lahir dari pergulatan pikiran para pendiri bangsa (founding fathers) yang memiliki konsep yang jelas dan cerdas akan masa depan negaranya. Dalam pidatonya di Perayaan HUT RI 17 Agustus 1966, Bung Karno pernah mengumandangkan pentingnya pembangunan karakter bangsa atau nation and character bulding, yang intinya menekankan bahwa dalam membangun suatu negara tidaklah cukup membangun fisiknya saja, namun harus membangun jiwa dan mentalnya.
Berangkat dari pemikiran tersebut yang sejalan dengan nafas amanah pembukaan UUD 1945, "mencerdaskan kehidupan bangsa", maka diperlukan suatu proses pendidikan yang membangun karakter bangsa dan bertujuan membentuk pribadi-pribadi wargga negara yang berkualitas. Pendidikan membutuhkan instrumen atau alat untuk mencapai cita-cita dan tujuannya, yakni kurikulum.
Kurikulum diciptakan untuk mempermudah proses pendidikan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa "kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam perkembangannya, perjuangan Indonesia untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan nasional dan merumuskan kurikulum yang ideal memang cukup panjang. Setidaknya tercatat sudah 13 (tiga belas) kali sistem pendidikan Indonesia mengalami pergantian kurikulum, yakni tahun 1947, 1964, 1968, 1973, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, 2013, hingga kini terbit kebijakan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka lahir sebagai jawaban dari situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang mengalami dampak musibah COVID 2019 dan menghantam segala lini kehidupan, termasuk sektor pendidikan.
Adalah Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, anak muda yang juga pendiri Gojek ini yang mencetuskan dan merealisasikan gagasan terobosan baru di dunia pendidikan Indonesia. Beliaulah yang mencetuskan Kurikulum Merdeka, sebuah program yang berupaya mentransformasikan pendidikan Indonesia untuk menjadi lebih bermutu dan berkualitas, modern dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Kurikulum Merdeka diciptakan lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik (Kemendikbud; 2023). Melansir dari detikedu, 10 Mei 2023, dalam artikel berjudul "Nadiem Paparkan Merdeka Belajar di Forum Pendidikan Dunia EWF 2023." (detik.com; 2023), transformasi pendidikan dengan Kurikulum Merdeka, melakukan terobosan besar antara lain, pertama adalah mengganti ujian berbasis mata pelajaran dengan Asesmen Nasional (AN) yang lebih menekankan pada proses pengembangan kemampuan literasi dan numerasi serta kemampuan berpikir kritis peserta didik.
Kedua, menghadirkan kurikulum yang dapat diimplementasikan secara sukarela dengan mengurangi konten pembelajaran sebanyak 30-40%. Tujuannya yakni menekankan pada pembelajaran yang mendalam, mengalokasikan 20% untuk pembelajaran berbasis projek, serta memberikan keleluasaan bagi guru mengatur kecepatan proses pembelajaran sesuai kebutuhan dan kemampuan peserta didik.
Ketiga, jalur penerimaan mahasiswa baru di jenjang perguruan tinggi. Perubahan diterapkan sejak tes masuk sehingga lebih holistik. Keempat, meningkatkan kompetensi guru dari pendidikan pra-guru hingga kepala sekolah dengan program Guru Penggerak. Kelima, meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik melalui intervensi spesifik dan tepat sasaran. Keenam, pemanfaan teknologi digital dalam akselerasi transformasi sistem pendidikan.
Jika ditelaah lebih jauh, tranformasi pendidikan yang digagas Nadiem Makarim jelas mencontoh pada sistem pendidikan di Finlandia yang memiliki peringkat kualitas pendidikan terbaik di dunia. Secara ringkas beberapa inovasi sistem pendidikan di Finlandia, antara lain adalah (Kasali; 2006): meminimalisir ujian, guru-guru Finlandia punya sistem lain untuk menilai siswa, bukan dari ujian dan pekerjaan rumah; semua anak, pintar atau tidak, belajar di kelas yang sama; di Sekolah Finlandia tak ada jurang yang terlalu lebar yang membedakan siswa yang terpandai dan paling tertinggal di kelas, guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas. Sementara itu, 2 jam seminggu guru memperoleh pendidikan pengembangan profesi, pendidikan di Finlandia 100 % didanai negara, kurikulum nasional hanya sebagai pedoman, sisanya fleksibel, ketatnya seleksi guru-guru. 10 % Guru dipilih dari 10 perguruan tinggi ternama dan dipilih yang merupakan lulusan terbaik di universitas mereka.
Walau memang tidak mencontoh seluruhnya dari Finlandia karena tergantung dari kondisi dan kebutuhan masing-masing negara berbeda-beda baik secara kultural dan sosial. Namun demikian Kurikulum Merdeka merupakan gagasan dan terobosan besar yang patut mendapat dukungan dari semua pihak.
Saat ini Kurikulum Merdeka sudah banyak diterapkan di satuan-satuan pendidikan di seluruh provinsi Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Iwan Syahril, seperti yang dikutip dalam artikel detikedu berjudul "Diperpanjang, Pendaftaran Kurikulum Merdeka 2023/2024 buat Sekolah!", (detik.com; 2023), saat ini sudah lebih dari 268.000 satuan pendidikan di seluruh provinsi di Indonesia antusias mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2023/2024. Sehingga artinya program Kurikulum Merdeka sudah diterapkan secara masif di satuan-satuan unit sekolah di Indonesia, walaupun dilaksanakan secara bertahap dan sukarela sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
Kendatipun demikian, sebuah kebijakan dalam implementasinya tentu saja memilki kelebihan dan kekurangan, juga mengalami kendala serta hambatan dalam perjalanannya. Persoalan dan tantangan tersebut harus dijawab dengan keseriusan, dan dukungan luas semua pihak.
Tantangan dan hambatan tersebut, misalnya digambarkan Nurhadi, seorang pendidik dan fasilitator sekolah penggerak di Depok, dalam artikel kolomnya di detiknews.com (detiknews.com; 2022), berjudul "Hambatan Terbesar Kurikulum Merdeka", menyebutkan bahwa kesenjangan antarwilayah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sudah berlangsung sangat lama jauh lebih dahsyat dampaknya bagi peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Di samping itu minimnya prasarana pendidikan seperti jaringan internet dan fasilitas sekolah lainnya menjadi kendala tersendiri bagi implementasi Kurikulum Merdeka di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya daerah pelosok-pelosok pedesaan.
Persoalan teknis dapat dihadapi dan segera diatasi seiring berjalannya waktu, namun yang lebih penting adalah konsistensi kebijakan yang perlu dipertahankan. Kurikulum merdeka harus diperkuat dan diperkokoh secara legal, agar tidak diganti dengan kebijakan lain apabila berganti pemerintahan. Sistem pendidikan kita harus mencontoh negara yang memiliki mutu kualitas pendidikan yang tinggi, seperti halnya di Finlandia yang memiliki konsistensi kebijakan di bidang pendidikan. Negara Finlandia memiliki kurikulum yang tidak pernah berubah, hal ini meyesuaikan dengan kultur yang ada di negara tersebut. Menurut Kementerian Pendidikan Finlandia, pendidikan merupakan sektor pembangunan yang paling berpengaruh dalam perekonomian negara (Andika: 2015).
Berganti-gantinya kebijakan pada sektor pendidikan akan menciptakan kebingungan dan kesia-siaan yang berdampak destruktif pada sistem pendidikan nasional kita. Penulis merekomendasikan untuk merevisi aturan setingkat undang-undang, dan memasukkan Kurikulum Merdeka secara lebih khusus dalam undang-undang. Sehingga keberlanjutan Kurikulum Merdeka untuk jangka panjang memiliki kepastian hukum dan basis legal yang jelas dan kuat. Kendati demikian, semua kembali pada political will para pemimpin bangsa ini, waktu yang akan menjawabnya dan setidaknya upaya keras pemerintah dan semua pihak untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan sudah dilakukan dengan maksimal, dan terus optimis demi generasi bangsa yang cerdas, berkualitas dan berkarakter di masa mendatang.
Kebijakan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada partisipasi aktif, kebebasan dan kemerdekaan pengajar dan peserta didik sesuai dengan budaya dan kondisi sosial setempat (kearifan lokal) dapat menjadi landasan pembangunan karakter bangsa. Jika ingin pendidikan di Indonesia maju berkualitas dan menjadi warisan berharga untuk generasi selanjutnya kiranya masih relevan semboyan Ki Hajar Dewantara, "Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani" (Di depan memberi tauladan, di tengah memberi inspirasi, di belakang memberi dorongan), dikumandangkan dan direvitalisasi kembali, disematkan bersama gerakan Kurikulum Merdeka. Terobosan besar dalam transformasi sektor pendidikan ini layak dijadikan sebuah inspirasi dan legacy untuk program pemerintahan selanjutnya.
*) Ramadhan
Mahasiswa Pascasarjana Analisis Kebijakan Publik, Universitas Indonesia
Peneliti Arus Survei Indonesia
(nwk/nwk)
