.webp)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menyiapkan strategi agar Merdeka Belajar bisa terus berlanjut meski pemerintahan berganti.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo mengatakan keberlanjutan Merdeka Belajar telah disiapkan sedini mungkin.
"Kita tidak ingin ganti menteri akan ganti kebijakan secara radikal," ujarnya dalam acara Media Briefing dengan BSKAP di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia melanjutkan, "Perbaikan selalu harus dilakukan tapi arahnya jangan berubah-berubah terus. Semoga Merdeka Belajar ini dipahami substansinya sebagai arah yang mementingkan kualitas pembelajaran. Basic-nya kan itu."
Strateginya dengan menata regulasi Merdeka Belajar secara komprehensif mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan eselon 1. Menurut Nino, keberlanjutan Merdeka Belajar akan terjaga karena Kemendikbudristek tidak sekadar membuat program.
"Kami menanamkan Merdeka Belajar ini sebagai kebijakan bukan hanya program. Bedanya program dengan kebijakan itu selesai program tahun depan bisa berlanjut bisa tidak," ujar Nino.
Jika sudah menjadi kebijakan siapapun yang jadi menteri harus menjalankan karena sudah jadi regulasi. Untuk mengubah regulasi pun tak mudah.
"Misalnya membuat perubahan kurikulum dan rapor pendidikan kita harus mengubah peraturan pemerintah yang prosesnya memakan waktu 2 tahun. Ini satu peraturan," kata Nino.
"Setelah peraturan pemerintah direvisi baru mengubah peraturan menteri. Permendikbud bisa sampai belasan. Mengerjakan satu Permendikbud timnya bisa puluhan hingga ratusan orang yang terlibat," imbuhnya.
Nino melanjutkan selain regulasi yang paling penting juga adalah manfaat yang telah dirasakan murid, mahasiswa, guru, dosen, dan orang tua.
Ia memberi contoh guru-guru di daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur dan Lombok Timur diperbolehkan membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut Nino para guru tersebut pasti protes kalau kurikulum kembali menjadi padat materi.
Kemudian para mahasiswa yang ikut Magang Merdeka lebih capat mendapatkan pekerjaan dibandingkan mahasiswa yang tidak ikut dengan IPK yang sama dan berasal dari perguruan tinggi yang sama.
"Gaji awalnya pun 2 kali lipat. Kalau manfaat seperti ini dicabut yang protes masyarakat. Jadi yang akan menjaga keberlangsungan adalah masyarakat yang sudah menikmati dampak positif Merdeka Belajar," ujar Nino.
Kalau manfaat Merdeka Belajar terasa, Nino meyakini yang akan terjadi adalah penyempurnaan kebijakan tersebut. "Mungkin saja akan diberi label atau bungkusnya baru, nggak akan dicabut karena banyak yang menerima manfaatnya," ujarnya.
(pal/nwk)
