Sejarah Rechtsschool, Sekolah Hukum Pertama di Indonesia Didirikan 1909

Alumni Rechtsschool

Salah satu lulusan Rechtsschool adalah Prof. Dr. R. Soepomo. Ia lulus Rechtsschool pada tahun 1923.

Karena memiliki dasar pendidikan hukum, R. Soepomo kemudian menjabat sebagai Menteri Kehakiman Indonesia pertama. Pria kelahiran 22 Januari 1903 ini juga memegang peran penting dalam perumusan UUD 1945. Namanya kini tercatat sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia.

Selain R. Soepomo, ada juga Mr. R. Koesoemah Atmadja. Ia adalah lulusan Rechtsschool pada tahun 1919 yang melanjutkan pendidikan ke Leiden. R. Koesoemah Atmaja pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Indonesia pertama.

Alumni lainnya adalah Mr. R. Soedirman, seorang landrechter di Indramayu, Jawa Barat, adalah nama pertama yang tertulis dalam daftar lulusan Rechtsschool. Ia lulus pada tahun 1912. Sementara R. Soekirman Sosrosoedirdjo tercatat sebagai nama terakhir yang lulus pada 1928.

Sejarah Rechtshogeschool (RHS)

Setelah ditutupnya Rechtsschool, kemudian didirikan Rechtshogeschool pada 28 Oktober 1924. Gubernur Jenderal D Fockt membuka sekolah tinggi hukum ini pertama kali di sekitar Museum van het Bataviascshe Vennotschap van Kunsten en Wetenschappen, yang kini dikenal sebagai gedung Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Siswa yang belajar di Rechtshogeschool (RHS) menghabiskan masa pendidikan selama lima tahun. Tahapan pendidikan di RHS dimulai dengan tahap ujian kandidat (candidaatsexamen) dan tahap ujian doktoral.

Mardjono Reksodiputro dalam bukunya Menyelaraskan Pembaruan Hukum mengatakan pada tahun 1950, RHS resmi berganti nama menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Setelah Indonesia merdeka, pada dekade 1950-an semakin banyak fakultas hukum berdiri. Sebut saja misalnya Fakultas Hukum di Universitas Airlangga (1954), Universitas Sumatera Utara (1954), Universitas Pattimura (1956), Universitas Hasanuddin (1956), Universitas Padjadjaran (1957), Universitas Diponegoro (1957) dan Universitas Sriwijaya (1957).

Pada 1990-an, ada lebih dari 200 perguruan tinggi yang membuka fakultas hukum, dengan lulusan sekitar 13.000 orang per tahun. Kini, jumlahnya tentu saja semakin banyak.