Pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan perkembangan positif dalam dua dekade terakhir. Jumlah penduduk bekerja meningkat dari sekitar 91 juta pada 2001 menjadi 145 juta pada 2024. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, mulai dari upah, perlindungan sosial, hingga kepastian kerja.
Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan signifikan, dari 11,2 persen pada 2005 menjadi 4,9 persen pada 2024. Dalam periode 2001-2024, Indonesia menciptakan lebih dari 50 juta lapangan kerja baru.
Meski demikian, pekerja masih menghadapi berbagai persoalan, seperti tingginya proporsi pekerjaan informal, pendapatan rendah, jam kerja panjang, hingga kesenjangan gender.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, PhD, menilai peningkatan kesempatan kerja tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan tantangan kualitas pekerjaan di Indonesia.
"Pasar tenaga kerja Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Namun, kualitas pekerjaan secara keseluruhan masih menjadi tantangan utama," ujar Wisnu, dikutip dari laman UGM, Sabtu (21/11/2026).
Temuan tersebut dipaparkan dalam studi The Labour Market in Indonesia, 2001-2024 yang disusun Wisnu bersama Eny Sulistyaningrum, PhD, dari UGM, serta Kelvin R. Hidayat, MSc, dari Barcelona School of Economics. Studi tersebut diterbitkan melalui IZA World of Labor pada November 2026.
Apa Tantangan Pasar Tenaga Kerja Indonesia?
1. Pekerjaan Informal, Upah Rendah, dan Jam Kerja Panjang
Tingginya proporsi pekerja informal menjadi salah satu tantangan utama pasar tenaga kerja Indonesia. Pada 2024, sekitar 58 persen pekerja tercatat berada di sektor informal berdasarkan pengukuran status pekerjaan nasional. Sementara itu, menggunakan standar terbaru International Conference of Labour Statisticians (ICLS-17), proporsinya mencapai sekitar 76 persen.
Persoalan lainnya adalah rendahnya pendapatan pekerja. Studi tersebut mencatat median pendapatan pekerja Indonesia pada 2024 sedikit di atas Rp 2 juta per bulan. Angka ini hampir 40 persen lebih rendah dibandingkan rata-rata upah minimum nasional yang mencapai sekitar Rp 3,2 juta.
Kondisi tersebut turut diiringi jam kerja yang panjang. Lebih dari satu dari empat pekerja tercatat bekerja lebih dari 48 jam per minggu.
Wisnu menjelaskan, sebagian besar pekerja masih berada di sektor informal yang memiliki produktivitas rendah, perlindungan sosial terbatas, dan tingkat upah yang belum sebanding dengan upaya yang dikeluarkan.
"Sebagian besar pekerja masih terkonsentrasi di sektor informal dengan produktivitas rendah, perlindungan sosial terbatas, dan tingkat upah yang tidak sebanding dengan upaya yang dikeluarkan. Banyak pekerja mengompensasi pendapatan yang tidak memadai dengan bekerja dalam jam kerja yang terlalu panjang atau mengambil lebih dari satu pekerjaan," kata Wisnu.
Studi tersebut juga menemukan median pendapatan pekerja formal sekitar 86 persen lebih tinggi dibandingkan pekerja informal. Namun, perbedaan pendapatan ini turut berkaitan dengan tingkat pendidikan, lokasi, karakteristik perusahaan, dan jenis pekerjaan.
2. Transformasi Struktur Tenaga Kerja Belum Optimal
Perubahan struktur ketenagakerjaan Indonesia belum sepenuhnya mengarah pada sektor ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah lebih tinggi.
Dalam periode 2001-2024, proporsi tenaga kerja di sektor pertanian menurun dari 44 persen menjadi 28 persen. Sebagian pekerja berpindah ke sektor perdagangan dan jasa, termasuk akomodasi serta makanan dan minuman.
Di sisi lain, pangsa tenaga kerja sektor manufaktur relatif stagnan, dari 13,3 persen pada 2001 menjadi 13,8 persen pada 2024.
Pola tersebut menunjukkan perpindahan pekerja dari pertanian belum diikuti penguatan sektor manufaktur sebagaimana terjadi dalam proses industrialisasi di sejumlah negara Asia Timur. Sebagian tenaga kerja justru terserap ke sektor jasa dengan produktivitas dan nilai tambah relatif rendah.
Sektor-sektor yang menyerap banyak pekerja dari pertanian juga memiliki tingkat informalitas tinggi. Akibatnya, pekerja menghadapi keterbatasan akses terhadap kontrak kerja, perlindungan ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan struktur pekerjaan belum sepenuhnya menghasilkan perbaikan kualitas pekerjaan maupun produktivitas tenaga kerja secara luas.
3. Kesenjangan Gender di Pasar Kerja
Kesenjangan partisipasi dan pendapatan antara pekerja laki-laki dan perempuan masih menjadi persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
Partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dari 51,8 persen pada 2001 menjadi 56,4 persen pada 2024. Meski demikian, angka tersebut masih tertinggal sekitar 28 poin persentase dari laki-laki, yang tingkat partisipasinya berkisar 82-85 persen.
Perempuan juga lebih banyak bekerja di sektor informal, usaha berbasis rumah tangga, dan pekerjaan keluarga tanpa bayaran. Sekitar satu dari empat perempuan yang bekerja merupakan pekerja keluarga tanpa upah.
Kesenjangan pendapatan turut terlihat dari median upah perempuan yang 39 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada 2024, hanya sekitar 38 persen pekerja perempuan yang memperoleh penghasilan di atas upah minimum.
Eny Sulistyaningrum, salah satu penulis studi tersebut, menilai tanggung jawab pengasuhan dan pekerjaan domestik yang belum terbagi secara seimbang turut membatasi partisipasi perempuan di pasar kerja. Keterbatasan layanan pengasuhan anak juga menyulitkan perempuan untuk masuk dan bertahan dalam pekerjaan formal.
"Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, meskipun terus meningkat, masih tertinggal dibandingkan laki-laki dan negara-negara lain di kawasan," tutur Eny.
Studi tersebut juga mencatat besarnya pekerjaan berbasis rumah tangga dalam penciptaan lapangan kerja baru. Sekitar tiga perempat dari 18 juta pekerjaan yang tercipta pada 2018-2024 merupakan pekerjaan berbasis rumah. Jenis pekerjaan ini umumnya memiliki perlindungan sosial terbatas. Hanya sekitar 2 persen pekerjanya memiliki pengaturan kerja formal dan sekitar 4 persen memiliki kontrak tertulis.
Bagaimana Mengatasi Ketimpangan Pasar Tenaga Kerja Indonesia?
Eny menekankan kebijakan ketenagakerjaan perlu berfokus pada peningkatan kualitas pekerjaan, bukan semata-mata jumlah lapangan kerja yang tercipta.
Salah satu prioritasnya adalah memperkuat insentif formalisasi pekerjaan dengan mengurangi beban kepatuhan regulasi bagi usaha kecil, sekaligus memperluas akses pekerja terhadap perlindungan sosial.
Peningkatan upah juga perlu didorong melalui produktivitas, keterampilan, pemanfaatan teknologi, dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, peningkatan pendapatan pekerja tidak hanya bergantung pada penambahan jam kerja.
Selain reformasi ketenagakerjaan, penyediaan layanan pengasuhan yang terjangkau, seperti penitipan anak dan perawatan lansia, dinilai penting untuk membantu perempuan masuk dan bertahan di pasar kerja.
Eny menilai sejumlah prioritas tersebut, termasuk pengurangan biaya kepatuhan dalam perekrutan formal dan kemudahan formalisasi usaha, sebenarnya telah menjadi tujuan UU Cipta Kerja.
"Tugas mendesak saat ini adalah memastikan implementasi dan evaluasi reformasi tersebut dilakukan secara ketat, bukan semata-mata menyusun undang-undang baru," ujarnya.
Simak Video "Video: Demi DNA Purba, Peneliti RI Ini Jalani Hari 'Tanpa Malam' di Antartika"
[Gambas:Video 20detik] (pal/pal)
