.webp)
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyoroti sembilan isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Isu tersebut mencakup perluasan wajib belajar hingga kesetaraan pendidikan negeri dan swasta.
Jimly menyampaikan pandangannya dalam Diskusi Nasional bertajuk Arah Baru Pendidikan Tinggi Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam RUU Sisdiknas yang digelar Asosiasi Akademisi Pendidikan Tinggi Seluruh Indonesia (ASADIKTISI) secara daring, Kamis (22/10/2026).
Menurut Jimly, pembentukan UU Sisdiknas yang baru perlu dilakukan dengan pendekatan menyeluruh dan lengkap. Pasalnya ketentuan tersebut merupakan kebijakan yang membuat terpadu keseluruhan ekosistem kebijakan pendidikan nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus komprehensif, perguruan tinggi tidak boleh lupa Sisdiknas. Karena itu adalah satu kesatuan sistemik. Pondok pesantren juga tidak boleh kita abaikan. Begitu juga pendidikan dasar dan menengah," ujarnya.
Dalam proses penyusunan UU Sisdiknas, Jimly mengidentifikasi sembilan isu yang perlu dibahas secara mendalam.
1. Memperluas Wajib Belajar
Jimly menilai, cakupan wajib belajar perlu kembali dibahas, terutama terkait kemungkinan memasukkan pendidikan tinggi jenjang sarjana (S1) ke dalam program tersebut.
Saat ini, pemerintah juga menerapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun dengan memasukkan satu tahun pendidikan prasekolah. Namun, Jimly menilai perluasan tersebut belum menjawab persoalan keterjangkauan pendidikan tinggi. Ia mempertanyakan mengapa setelah puluhan tahun reformasi, cakupan wajib belajar belum diperluas hingga jenjang perguruan tinggi.
"Perlu menjadi bagian yang diperbincangkan dengan baik bagaimana meningkatkan wajib belajar itu sehingga S1 terjangkau di dalamnya," ujarnya.
Ia menambahkan,"Program wajib belajar itu sudah dicanangkan Pak Harto dan sudah sukses pada 1995 dengan 12 tahun. Masa sekarang sudah 30 tahun enggak nambah nambah? Nambahnya cuma setahun turun ke bawah lagi PAUD."
2. Evaluasi Anggaran Pendidikan 20 Persen
Isu kedua yang disoroti Jimly adalah anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Bagi Jimly, persoalan anggaran pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan memenuhi angka 20 persen. Pemerintah juga perlu mengevaluasi bagaimana anggaran tersebut dialokasikan dan digunakan.
"Sekarang MBG dimasukkan juga, ya habis. Sekolah kedinasan masing-masing kementerian dimasukkan juga di anggaran 20 persen, ya habis," ujarnya.
Sasaran utama anggaran pendidikan menurut Jimly harusnya ditujukan untuk peserta didik dan pendidik. Kemudian ditambah sarana penunjang yang utama seperti laboratorium.
"Bangun gedung, biar pemda atau biar alumni. Nah, itu bisa diorganisir cara-cara public participation, Corporate Social Responsibility, dan lain lain sebagainya. Tapi untuk peserta didik dan pendidik serta yang mahal kayak laboratorium, itu mutlak," katanya.
3. Pembenahan Tata Kelola Lembaga Pendidikan
Isu ketiga adalah tata kelola lembaga pendidikan. Jimly menilai persoalan tata kelola masih menjadi tantangan di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, baik lembaga negeri maupun swasta.
4. Memperkuat Digitalisasi Pendidikan
Digitalisasi menjadi isu keempat yang menurut Jimly perlu diatur dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Ia menilai penerapan digital governance atau tata kelola digital dapat menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan. "Digital Governance ini jadi solusi. Nah, kalau bisa di undang-undang ditegaskan," katanya.
5. Jaminan Status dan Kesejahteraan Pendidik
Isu kelima berkaitan dengan status dan kesejahteraan pendidik. Jimly menilai aspek tersebut perlu mendapat jaminan yang jelas dalam kebijakan pendidikan nasional.
6. Memperkuat Pendidikan Inklusif
Jimly juga menyoroti pentingnya pendidikan inklusif, terutama bagi penyandang disabilitas dan masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal.
Menurutnya, kelompok tersebut perlu memperoleh perhatian melalui kebijakan afirmatif yang jelas. RUU Sisdiknas diharapkan dapat memperkuat jaminan bagi kelompok yang selama ini berpotensi menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
7. Pendidikan Keagamaan
Isu ketujuh adalah pendidikan keagamaan. Jimly menilai aspek ini tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional karena berkaitan dengan amanat konstitusi untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. "Salah satu masalah bangsa kita ini yakni akhlak dan etika kurang mendapat perhatian," katanya.
8. Perlindungan kepada Peserta Didik dan Pendidik
Jimly menilai berbagai persoalan yang melibatkan guru dan murid membutuhkan mekanisme penanganan yang jelas dan adil. Ia menyinggung kasus guru yang dilaporkan oleh orang tua murid hingga berujung pada proses hukum. Di sisi lain, ia juga mengingatkan adanya kasus ketika guru melakukan tindakan tidak pantas atau memperlakukan peserta didik secara tidak adil.
"Maka isu perlindungan peserta didik dan pendidik ini harus menjadi perhatian," katanya.
9. Kesetaraan Pendidikan Negeri dan Swasta
Isu terakhir yang dinilai penting oleh Jimly adalah kesetaraan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Ia berpendapat, keberadaan lembaga pendidikan swasta merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang turut membantu negara menyediakan layanan pendidikan. Karena itu, lembaga swasta tidak semestinya diperlakukan sekadar sebagai pelengkap atau pesaing. "Partisipasi swasta itu kan harus disyukuri, bukan dianggap saingan," ujarnya.
