.webp)
Pemerintah berencana memberikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal tersebut disampaikan Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies, Hashim Djojohadikusumo yang juga Utusan Khusus Presiden RI dan adik Presiden Prabowo Subianto.
Dilansir Kantor Berita Antara, Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10) mengungkapkan, keinginan pemerintah untuk membagikan HP tersebut merupakan bagian dari rencana digitalisasi penyaluran bantuan pemerintah dan peluasan akses layanan keuangan digital.
HP hasil pembagian rencananya akan terhubung dengan rekening digital, sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing," kata Hashim.
Terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah tidak pernah membahas rencana pembagian HP gratis kepada masyarakat untuk mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).
"Enggak. Memang enggak pernah kita bahas (pembagian) HP itu," kata Airlangga, Selasa (20/10), dilansir Antara.
Merespons wacana ini, ekonom dan dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, PhD menilai pemerintah perlu mengkaji ulang urgensi rencana pembagian HP tersebut, berikut efektivitasnya, dan keberlanjutan fiskal.
"Terus terang, urgensinya kurang. Masalahnya ada pada rekening yang tidak digunakan, literasi digital yang rendah, dan titik tarik tunai yang belum merata. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menemukan lebih dari 10 juta rekening penerima bansos yang menganggur selama bertahun-tahun. Rekeningnya ada, HP-nya ada, tetapi tidak digunakan," ucapnya, dikutip dari laman UGM, Rabu (21/10).
Keterbatasan ruang anggaran saat ini menurut Wisnu juga menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan tersebut perlu dibandingkan dulu dengan alternatif lain yang bisa jadi lebih bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Di samping itu, masalah kesenjangan digital dan inklusi keuangan di Indonesia menurutnya juga tidak hanya karena warga tidak punya perangkat seperti HP.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS 2025), sambungnya, 93,5% rumah tangga sudah punya telepon seluler. Data tersebut menunjukkan masalah inklusi keuangan di Indonesia bukan lagi soal perangkat.
Prioritas ke Pendidikan Dasar-Layanan Kesehatan
Ia juga menilai pemerintah perlu saksama menyusun skala prioritas anggaran, terutama saat kebutuhan dasar masih butuh dipenuhi. Termasuk di antaranya yaitu pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan penanganan stunting, yang pemenuhannya dapat bermanfaat sosial lebih jelas daripada pembagian perangkat digital yang belum secara memadai teruji efektivitasnya.
Wisnu menekankan, setiap kebijakan belanja publik harus mempertimbangkan perbandingan manfaat yang dihasilkan dengan biayanya.
"Setiap rupiah untuk HP adalah rupiah yang tidak masuk ke ruang kelas yang rusak, guru honorer, puskesmas yang kekurangan tenaga, atau penanganan stunting. Kalau dibandingkan, pendidikan dasar dan layanan kesehatan memberi imbal hasil sosial jangka panjang yang jauh lebih jelas dibandingkan dengan pembagian perangkat yang manfaatnya masih spekulatif," jelasnya.
Biaya Pengadaan Bisa sampai Rp 74 T
Ia juga menyoroti potensi munculnya beban fiskal dari program pembagian HP gratis. Wisnu menjelaskan, program ini tidak hanya mencakup pengadaan perangkat, tetapi juga ada biaya distribusi, aktivasi, akses internet, pemeliharaan sistem, serta penggantian perangkat yang rusak atau hilang.
Sebagai contoh, jika perangkat 1 juta dibagikan ke 74 juta penerima, biaya pengadaan bisa mencapai Rp 74 triliun. Angka ini belum termasuk biaya pendukung di atas, sedangkan program semacam ini menurutnya juga cenderung menimbulkan belanja berulang, bukan sekali jalan.
Inefisiensi
Wisnu juga mengungkapkan potensi inefisiensi pada pengadaan HP tersebut. Dengan pembiayaan penuh dari negara, pengadaan HP terpusat menurutnya harus diawasi dengan ketat untuk mencegah kemahalan harga, spesifikasi HP tidak sesuai kebutuhan, dan pengadaan lisensi yang tidak perlu.
Sementara itu, masih ada potensi HP hasil pembagian itu justru dijual, digadaikan, atau dipindah tangan. Jika terjadi, maka tujuan awal pembagian HP untuk memperluas akses digital dan layanan keuangan bisa tidak tercapai.
"Kalau itu terjadi, akses rekeningnya ikut berpindah. Pada titik itu, negara sudah membayar mahal untuk sesuatu yang tidak lagi digunakan untuk tujuan awalnya," ucapnya.
Soal pembiayaan, jika rencana ini tetap dilaksanakan, ia menilai pendanaan alternatif lewat kerja sama dengan produsen perangkat, operator telekomunikasi, dan pihak perbankan perlu dipertimbangkan pemerintah.
Opsi lainnya, masyarakat tidak diberi HP, tetapi diberi subsidi harga atau voucher sehingga dapat memilih HP sendiri di pasar ketimbang lewat pengadaan terpusat.
PR Literasi Keuangan Digital-Akses Internet
Sementara itu, Wisnu menekankan bahwa pembagian HP tidak lantas memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan efektivitas penyaluran bansos. Masih ada PR pemerintah untuk mewujudkan keduanya, yakni literasi keuangan digital penerima bansos, akses internet yang merata dan berkualitas, serta biaya internet yang terjangkau.
Ia menambahkan, efektivitas penyaluran dana langsung ke rekening penerima juga masih bergantung pada ketepatan sasaran bansos dan kemudahan masyarakat dalam mengakses dana tersebut.
"HP gratis tidak memperbaiki data yang salah. Kalau datanya keliru, HP justru jatuh ke tangan yang tidak berhak," ujarnya.
Saran Calon Penerima HP
Jika pembagian HP jadi dilaksanakan, ia menyarankan agar penerima dipilih secara terbatas berdasarkan kebutuhan nyata. Penerima prioritasnya yaitu rumah tangga miskin dan rentan yang terverifikasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya yang belum memiliki HP sama sekali.
"93,5% rumah tangga sudah punya HP; kelompok ini sebenarnya kecil sehingga anggarannya bisa jauh lebih hemat," terangnya.
Perempuan, sebagai pengurus rumah tangga, menurutnya dapat jadi prioritas pemegang HP dan rekening. Berdasarkan riset di India dan Niger, Wisnu mengatakan bahwa dana yang dipegang perempuan lebih banyak yang memang dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga.
Warga yang dapat menerima HP lainnya menurut Wisnu yaitu masyarakat di wilayah yang sudah terjangkau sinyal serta memiliki agen bank atau titik tarik tunai yang dapat dijangkau. Calon penerima juga dapat disyaratkan untuk bersedia mengikuti pelatihan literasi digital dan keuangan.
Kelompok lainnya yang dapat dipertimbangkan, sambungnya, yakni penerima bansos aktif yang akan menggunakan layananan keuangan digital yang rumah tangganya memang membutuhkan. Kebutuhan ini menurutnya perlu diverifikasi berlapis dengan data kependudukan, data sosial ekonomi, pemeriksaan lapangan, dan dilengkapi mekanisme pengaduan oleh masyarakat.
Sementara itu, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan keterbatasan literasi digital menurut Wisnu dapat lebih terbantu dengan layanan pendampingan, kartu pembayaran, atau layanan agen keuangan alih-alih perangkat digital.
PR Infrastruktur
Ia menilai, sinyal internet saja tidak cukup dalam mendukung rencana pembagian HP. Warga penerima HP juga harus mudah menemukan agen bank atau mengakses tempat pencairan bansos.
Berdasarkan tantangan rencana pembagian HP tersebut, pemerintah menurut Wisnu juga perlu menyesuaikan model layanan dengan kondisi masing-masing wilayah. Jika suatu wilayah punya sinyal terbatas, maka kartu berbasis chip, layanan luring, atau penyaluran melalui kantor pos dan petugas lapangan menurutnya justru masih perlu dipertimbangkan.
"Jadi, urutannya harus dibalik: bangun dulu infrastruktur dan jaringan agennya, baru bicara perangkat," ucapnya.
Risiko Judol-Pinjol
Wisnu menilai klaim bahwa program pembagian HP akan mendorong sektor telekomunikasi, perdagangan digital, dan sektor ekonomi lain perlu didukung oleh evaluasi yang memadai.
Berdasarkan berbagai studi, ia mengatakan, program pemberian HP dan rekening gratis minim dampak jika hanya berhenti setelah memberikan perangkat atau rekening.
Eksperimen rekening gratis di Malawi, Uganda, dan Chile, contohnya, menghasilkan pemakaian yang rendah dan tidak meningkatkan tabungan, berdasarkan penelitian Pascaline Dupas dan rekan-rekan pada 2010-2013.
Sementara itu, sambungnya, program pembagian smartphone di Chhattisgarh, India, menunjukkan bahwa pelatihan literasi digital yang murah justru lebih tahan lama.
Tanpa literasi dan perlindungan konsumen, pembagian HP menurutnya justru dapat meningkatkan paparan terhadap risiko judi daring, pinjaman online ilegal, dan belanja impulsif. Karena itu, kesiapan calon penerima untuk memperoleh HP dan layanan digital secara aman dan produktif juga harus dipastikan pemerintah.
"Jadi yang penting adalah keberlanjutan. Kalau hanya one shot, sekali bagi HP atau sekali buka rekening, efeknya cepat hilang. Klaim efek berganda ke sektor telekomunikasi dan perdagangan digital perlu dikaji lebih dalam sebelum dijadikan dasar kebijakan," tegasnya.
Sementara bantuan tunai berpotensi mendorong konsumsi rumah tangga, khususnya pada kelompok berpenghasilan rendah, ia menggarisbawahi bahwa pembagian HP tidak otomatis menghasilkan efek berganda bagi perekonomian domestik. Ia menilai, sebagian nilai pengadaan perangkat dapat mengalir kepada produsen dan importir.
Wisnu menambahkan, produktivitas pekerja seperti buruh tani, nelayan, dan pekerja informal lainnya lebih butuh didukung modal, keterampilan, akses pasar, serta infrastruktur memadai daripada kepemilikan HP.
"HP bisa membantu kalau ada ekosistemnya, misalnya informasi harga, pemasaran daring, atau akses kredit, tetapi itu tidak akan muncul hanya karena perangkatnya dibagikan," jelasnya.
Buka Data-Pelaksanaan Bertahap
Jika tetap jadi diberlakukan, ia menyarankan pelaksanaan bertahap dan evaluasi dampak yang ketat. Bandingkan wilayah penerima program dan wilayah lain berdasarkan indikator perubahan nyata keluarga penerima manfaat sebelum skala program diperluas.
Contoh indikatornya yaitu:
- Persentase rekening aktif setelah 6 dan 12 bulan
- Ketepatan waktu dan keutuhan penyaluran bantuan sosial
- Biaya penyaluran per rupiah bantuan
- Tingkat penggunaan perangkat setelah 1 tahun
- Waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mengakses bantuan
- Peningkatan penggunaan layanan keuangan formal
- Ketepatan sasaran penerima
- Penyelesaian pengaduan
- Risiko penyalahgunaan layanan digital seperti pinjol dan judol.
Wisnu juga menekankan perlunya audit sejak tahap perencanaan. Kemudian, buka juga informasi data harga, spesifikasi perangkat, penyedia, dan jumlah penerima bagi publik agar penggunaan dapat diawasi.
"Kalau dalam satu atau dua tahun indikator-indikator itu tidak bergerak, pemerintah harus berani menghentikan atau mengubah programnya," ucapnya.
