Pemerintah tengah mengkalkulasi kebutuhan anggaran sekaligus menyusun tahapan penerapan pendidikan negeri gratis. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Dessy Rachmawatie, MSi, menilai kebijakan tersebut membutuhkan perhitungan kapasitas fiskal serta desain pembiayaan yang matang.
Menurut Dessy, pendidikan gratis cukup realistis untuk menjadi arah kebijakan. Namun, jika cakupannya diperluas hingga perguruan tinggi, implementasinya perlu dilakukan secara bertahap. Pemerintah tidak hanya perlu memastikan pendidikan dapat diakses masyarakat, tetapi juga menjaga kualitas dan keberlanjutan sumber pembiayaannya.
"Jangan sampai kita menggratiskan biaya pendidikan, tetapi kemudian kualitas pendidikan justru turun karena pembiayaannya tidak sustainable," ungkapnya, dikutip dari UMY pada Selasa (29/9/2026).
Dessy mengatakan, wacana pendidikan gratis tidak bisa hanya didasarkan pada besarnya anggaran yang tersedia. Pemerintah perlu terlebih dahulu menghitung seluruh komponen biaya agar pendidikan benar-benar diberikan tanpa membebani peserta didik.
Istilah Pendidikan Gratis Perlu Didefinisikan dengan Jelas
Dessy menekankan istilah pendidikan gratis harus didefinisikan dengan jelas. Terlebih, pembiayaan tidak cuma mencakup uang kuliah. Ada buku, seragam, transportasi, laboratorium, praktikum, hingga internet.
"Selain itu juga ada biaya asrama, operasional pembelajaran, gaji dan kesejahteraan dosen serta tenaga kependidikan. Kemudian pemeliharaan infrastruktur, penelitian, hingga pengembangan teknologi. Dengan demikian, pemerintah perlu menghitung full economic cost of education," ujarnya.
Ia menyebut tambahan anggaran tidak bisa dihitung dengan menganggap seluruh anggaran pendidikan sebagai dana yang tersedia untuk membiayai pendidikan negeri gratis. Pemerintah perlu melakukan penghitungan berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah peserta didik, dan jenis institusi. Lalu, pemerintah perlu menghitung kesenjangan antara biaya pendidikan yang selama ini ditanggung masyarakat dan kapasitas pembiayaan APBN.
Ia turut memperingatkan peningkatan belanja pendidikan mempunyai oppportunity cost terhadap sektor lain seperti kesehatan, infrastruktur, dan pelindungan sosial. Maka dari itu, efisiensi belanja, peningkatan penerimaan pajak, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting dari strategi pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan.
Pengembalian Aset Korupsi Bisa Jadi Tambahan Dana
Ia menyebut pengembalian aset hasil korupsi bisa jadi tambahan fiscal space untuk membangun sekolah, memperbaiki fasilitas pendidikan, memberi beasiswa, dan investasi pendidikan lainnya. Walau demikian, penerimaan seperti ini juga tidak tepat jika dijadikan sumber utama pembiayaan rutin karena bersifat tidak pasti.
Ia menegaskan belanja rutin seperti gaji pendidik dan operasional pendidikan sebaiknya ditopang penerimaan negara yang berkelanjutan. Kemudian, di sisi implementasi, ia menyarankan pendekatan bertahap dengan prioritas awal pada kelompok miskin dan rentan, peserta didi di wilayah 3T, dan program pendidikan dengan social return yang tinggi.
Selain itu, pemerintah bisa mengevaluasi kebutuhan anggaran, dampak terhadap kualitas pendidikan, serta kemampuan fiskal sebelum memperluas cakupan.
Keberhasilan Program Diukur dari Beberapa Hal
Dessy mengusulkan agar pemerintah menyiapkan sejumlah indikator seperti unit cost, fiscal gap, proyeksi jumlah peserta didik, kemampuan penerimaan negara, fiscal sustainability, opportunity cost, incidence analysis, social return on education, dampak terhadap ketimpangan dan mobilitas sosial, juga indikator kualitas pendidikan.
"Pendidikan harus dilihat sebagai investasi modal manusia, bukan sekadar belanja. Gratis bukan berarti tanpa biaya karena biaya tersebut berpindah dari rumah tangga kepada negara. Yang penting bukan hanya affordability, tetapi juga sustainability," ungkapnya.
Ia menyebut keberhasilan pendidikan gratis tidak cukup diukur dari jumlah siswa yang tidak membayar. Ukuran keberhasilan dari kebijakan ini juga harus diukur dari peningkatan kualitas SDM, produktivitas, pemerataan kesempatan, dan kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi.
Sehingga, menurut Dessy, pendidikan gratis sampai perguruan tinggi perlu dirancang sebagai kebijakan jangka panjang yang bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Kebijakan ini bisa jadi investasi besar jika disertai perhitungan biaya jelas, prioritas yang tepat, dan komitmen menjaga mutu pendidikan.
Simak Video "Video Prabowo Sebut Anggaran Pendidikan RI Besar, Tapi Besar Pula Kebocoran"
(nah/pal)