.webp)
Kekeringan melanda sejumlah wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data per Senin (21/9/2026), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar mencatat 688 desa/kelurahan di Jabar dari 247 kecamatan dilanda kekeringan dan kesulitan air bersih selama musim kemarau 2026.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam laman resminya mengatakan sejumlah wilayah Jabar mengalami penurunan debit sumur dan sumber air setempat selama kekeringan berlangsung. Hal ini mempersulit warga untuk memenuhi hak dasarnya seperti akses untuk mendapatkan air bersih.
Pakar Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Ir Hatma Suryatmojo, SHut MSi IPU ASEAN Eng menyebut kekeringan di Jabar tidak hanya disebabkan oleh kemarau panjang. Ia menilai, ada kerusakan sistem DAS sehingga menurunkan kemampuannya setempat untuk menyimpan air.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan, secara karakteristik iklim, wilayah Jabar relatif lebih basah daripada Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena itu, Jabar semestinya curah hujan lebih tinggi.
Kekurangan air di wilayah relatif banyak hujan itulah yang menurutnya mengindikasikan adanya kebutuhan air yang besar dan atau kerusakan sistem DAS.
"Kalau sampai wilayah yang menerima atau memiliki input hujan yang lebih banyak saja kekurangan air, berarti ada dua kemungkinan besar. Satu, memang kebutuhannya semakin lama semakin tinggi. Sehingga ketika ketersediaan itu terbatas, muncul krisis air, atau memang ada kerusakan sistem DAS," ucapnya, dikutip dari laman kampus, Minggu (27/9/2026)
Daerah Aliran Sungai Berubah
Hatma mengatakan, kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS) semestinya berfungsi sebagai kawasan lindung dan daerah resapan. Namun, seiring meningkatkan kepadatan penduduk, pembangunan permukiman dan kegiatan produksi kemudian dilakukan di sana.
"Ketika fungsi resapan hilang, maka tidak ada air hujan yang dapat ditahan dan ditampung dalam sistem DAS. Semua air itu jadi air permukaan, kemudian mengalir ke sungai. Maka kondisi DAS di Pulau Jawa itu juga semakin lama semakin kritis," terang Hatma.
Sementara itu, sambungnya, naiknya kepadatan penduduk juga meningkatkan kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, hingga aktivitas ekonomi. Sedangkan ketersediaan air memiliki batas.
Perlu Penguatan Daerah Aliran Sungai
Lebih lanjut, ia mengingatkan, fenomena El Niño dan La Niña tidak lagi dapat dipahami sebagai anomali yang terjadi sesekali, tetapi sudah menjadi kenormalan baru dari iklim di dunia, termasuk di Indonesia.
Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam Antara menjelaskan, El Niño dapat berpengaruh pada terjadinya kekeringan, sementara La Niña pada terjadinya banjir dan longsor. Daerah resapan sendiri penting untuk menambah cadangan air saat kemarau dan mencegah banjir saat musim hujan.
Selaras, Hatma menjelaskan, daerah aliran sungai perlu diperkuat dalam dalam jangka panjang untuk menghadapi perubahan kondisi iklim saat ini. Ia menjelaskan, dasarnya, penguatan DAS dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan neraca air.
Dalam hal ini, DAS yang baik tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga mampu menampung menyimpan air ketika musim hujan. Dengan begitu, cadangan air tersebut bisa dimanfaatkan warga dan ekosistem ketika memasuki musim kemarau.
"Intinya mengelola DAS itu mengelola neraca air. Air itu kemudian akan dipergunakan untuk produktivitas, mulai dari kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, industri sampai kebutuhan masyarakat," ucapnya.
Mobil Tangki Distribusi Air Bersih Tetap Perlu
Sementara itu, distribusi air bersih dengan mobil tangki menurut Hatma dapat tetap dilakukan. Hal tersebut menjadi solusi jangka pendek bagi warga yang mengalami krisis air agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
"Dalam jangka pendek itu solusi yang paling memungkinkan. Karena kebutuhan air itu mutlak. Penanganan jangka pendek itu dengan cara suplai air," katanya.
Sedangkan pemulihan fungsi resapan pada DAS menurutnya tetap perlu karena distribusi air tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan secara berkelanjutan. Ia mengingatkan, kekeringan panjang tidak hanya berdampak pada ketersediaan air bersih, tetapi juga naiknya risiko kebakaran, dan masalah pada sektor pertanian, pangan, kesehatan, ekonomi, pendidikan.
Dengan pemulihan fungsi DAS, sistem ini dapat kembali mampu menyimpan air.
"Kalau ada fungsi resapan ya harus dipulihkan fungsi resapannya," tegasnya.
"Kalau yang paling terkena itu dari sektor ekonomi dan sektor kesehatan. Kalau kesehatan itu terganggu, maka anak-anak tidak bisa sekolah. Maka pendidikan juga akan terganggu. Jadi dampaknya cukup banyak," sambung Hatma.
Cara Jaga DAS dan Kualitas Air
Di samping tanggung jawab pemerintah, ia menilai pengelolaan DAS juga harus didukung petani, warga, pengguna air, maupun industri.
"Semua pihak harus aware terkait dengan bagaimana kita memastikan bahwa sistem DAS itu bekerja dengan baik. Tidak hanya orang-orang yang ditugasi mengelola DAS, tetapi semua orang harus aware dengan DAS," ucapnya.
Ia mencontohkan, sektor industri perlu berperan mengelola DAS dan melindungi kualitas air karena turut menggunakan air dalam jumlah besar.
Sedangkan warga dapat berkontribusi menjaga kuantitas dan kualitas sumber daya air dengan cara menggunakannya secara efisien dan tidak membuang sampah dan limbah ke sungai.
"Karena air itu sifatnya tidak tak terbatas, maka mari kita lebih bijak dalam menggunakan air. Kalau kita lebih hemat menggunakan air, berarti kita masih menyediakan air untuk kebutuhan yang lain, baik kebutuhan ekosistem maupun kebutuhan manusia," katanya.
