.webp)
Plt Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Yon Arsal soroti kondisi riset Indonesia. Ia menyatakan pada dasarnya kondisi riset RI sudah membaik, tapi masih ada Pekerjaan Rumah (PR) yang perlu dikerjakan.
"Secara kapasitas tentunya riset kita sudah membaik, namun demikian kita lihat PR-nya masih cukup besar," tuturnya di acara penghargaan Indonesia Innovator Award dan Indonesia Innovator Lecture 2026 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (10/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peringkat Riset Indonesia
Yon membeberkan, berdasarkan data Global Innovation Index (GII) yang dirilis World Intellectual Property Organization (WIPO) pada 2025, riset RI berada pada peringkat ke-55 dari 130 negara di dunia. Peringkat ini meningkat dari 75 pada 2022 lalu.
"Suatu capaian yang menurut kami cukup baik, mengingat pada periode sebelumnya peringkat kita di tahun 2022 masih di peringkat ke-75," bebernya.
Walaupun naik, Yon menemukan salah satu tantangan besar yang dihadapi riset Indonesia. Tantangan tersebut adalah hilirisasi.
"Hilirisasi ini menjadi tantangan sekaligus peluang juga bagi kita.WIPO memberikan pesan yang sangat jelas, rasio antara tingginya antusiasme kolaborasi dan produktivitas publikasi riset kita dengan skor keluaran teknologi dan mendaftarkan paten komersial masih memiliki ruang yang sangat luas untuk ditinggalkan," urainya.
Data ini menjadi bukti bila di lapangan riset dan Inovasi Indonesia masih sulit untuk di bawa ke arah hilirisasi yang kemudian bisa berdampak untuk masyarakat.
"Tidak hanya masyarakat menengah ke atas, tapi juga masyarakat berpenghasilan rendah," tekannya.
Hadirkan Program PRIMA
Untuk membantu hilirisasi riset, LPDP menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menghadirkan Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih (PRIMA). Yon Arsal mengungkap bila PRIMA ingin memastikan bila setiap rupiah dana publik yang diinvestasikan berdasarkan kalkulasi risiko dan analisis dampak yang bisa dipertanggungjawabkan.
Riset yang diangkat oleh program ini tujuan akhirnya akan didorong menjadi sebuah kebijakan.
"Melalui program PRIMA ini juga kita berharap kebutuhan menteri, kementerian, dan lembaga dapat dipertemukan dengan kapasitas para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun ekosistem penelitian nasional yang lebih luas," kata Yon.
BRIN dan LPDP berkomitmen memberikan pendanaan awal sebesar Rp 100 miliar. Adapun riset yang bisa dilakukan berdasarkan 17 tema kebijakan lintas sektoral, seperti:
- Kedaulatan pangan
- Kedaulatan energi dan air
- Kesehatan
- Hilirisasi dan Industrialisasi
- Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana
- Digitalisasi
- Ekonomi penurunan kemiskinan
- Politik, pertahanan, dan keamanan
- Hukum
- Tata kelola
- Ekonomi dan keuangan global
- Kesejahteraan dan keadilan sosial
- Sosial dan ketenagakerjaan
- Pariwisata
- Lingkungan hidup
- Transportasi.
