.webp)
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan program riset baru bertajuk Program Riset Kebijakan Pembangunan Merah Putih (PRIMA). PRIMA dihadirkan melalui kerja sama antara BRIN dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
PRIMA disebutkan sebagai program pendanaan riset kebijakan pembangunan berbasis riset (evidence-based policy). Tujuannya untuk menghasilkan riset kebijakan terapan lintas sektoral untuk dasar perumusan kebijakan pembangunan berbasis bukti.
Kepala BRIN, Arif Satria menjelaskan PRIMA jadi solusi untuk menyelesaikan berbagai riset yang mendukung kebijakan kementerian dan lembaga. Saat ini, BRIN mendata ada 177 riset yang akan dilakukan pada 2026 untuk membantu penyelesaian berbagai persoalan di kementrian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Riset untuk menunjang policy (kebijakan) pemerintahan dan insya Allah dengan PRIMA ini maka program sinergi kebijakan nasional menghasilkan riset lintas sektor dengan sumber pendanaan yang sekali lagi saya sebutkan dari LPDP," kata Arief.
Hal tersebut ia sampaikan pada acara penghargaan Indonesia Innovator Award dan Indonesia Innovator Lecture 2026 di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (10/8/2026).
Pendanaan Awal Rp 100 Miliar
Plt Direktur Utama LPDP, Yon Arsal mengungkap bahwa PRIMA ingin memastikan bila setiap rupiah dana publik yang diinvestasikan berdasarkan kalkulasi risiko dan analisis dampak yang bisa dipertanggungjawabkan. Riset yang diangkat oleh program ini tujuan akhirnya akan didorong menjadi sebuah kebijakan.
"Melalui program PRIMA ini juga kita berharap kebutuhan menteri, kementerian, dan lembaga dapat dipertemukan dengan kapasitas para peneliti dari perguruan tinggi, lembaga riset, maupun ekosistem penelitian nasional yang lebih luas," kata Yon.
BRIN dan LPDP menyatakan, keduanya berkomitmen memberikan pendanaan awal sebesar Rp 100 miliar. Adapun riset yang bisa dilakukan berdasarkan 17 tema kebijakan lintas sektoral, seperti:
- Kedaulatan pangan
- Kedaulatan energi dan air
- Kesehatan
- Hilirisasi dan industrialisasi
- Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana
- Digitalisasi
- Ekonomi penurunan kemiskinan
- Politik, pertahanan, dan keamanan
- Hukum
- Tata kelola
- Ekonomi dan keuangan global
- Kesejahteraan dan keadilan sosial
- Sosial dan ketenagakerjaan
- Pariwisata
- Lingkungan hidup
- Transportasi.
Alur Singkat PRIMA
BRIN dan LPDP juga sudah menyiapkan alur pelaksanaan PRIMA, yaitu:
- Kementerian/lembaga menyusun kerangka acuan kerja (KAK)
- Pelaksanaan Policy Council Meeting (PCM)
- Sosialisasi dan open call proposal
- Seleksi dan penetapan penerima pendanaan
- Pelaksanaan riset kebijakan
- Advokasi kebijakan dan diseminasi hasil.
