.webp)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan larangan terhadap praktik penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ia menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Khusus untukKJP, segera saya koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk tidak digadaikan" kataPramono dalam Antara, Kamis (12/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kasus Gadai KJP
Kasus gadai KJP ini diulas dalam Jurnal Diskursus Pendidikan Sosiologi (JDPS) Volume 5 No. 2 Desember 2024. Dalam artikel yang ditulis oleh Noviana Syahban dari Departemen Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), kasus gadai KJP ini terjadi di Manggarai, Jakarta Selatan.
Diketahui, lima keluarga melakukan gadai KJP dengan rentenir yang merupakan tetangga mereka sendiri. Para pelaku yang menggadaikan KJP wajib memberikan kartu KJP beserta pin kepada rentenir.
Selama kartu aktif, rentenir dapat menggunakan dana di dalam KJP tersebut. Meskipun KJP hanya dapat dicairkan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya, rentenir dapat berbelanja hal-hal lain pada toko yang bertuliskan Menerima KJP.
Selain itu, sembako subsidi yang dibeli dengan KJP akan dijual kembali oleh rentenir dengan harga normal.
Rentenir akan menawarkan sistem potong langsung yaitu orang yang menggadaikanKJP sudah mendapat kejelasan kapan kartu akan kembali. Kemudian untuk sistem double, orang yang menggadaikanKJP harus mengembalikan besaran uang yang dipinjam terlebih dahulu untuk mendapatkan kartuKJP kembali.
KJP Bantu Mengentaskan Kemiskinan
Pramono menegaskan KJP dan sejumlah program bantuan lainnya seperti Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan pemutihan ijazah adalah kebijakan untuk memperbaiki indikator kemiskinan. Adapun keberhasilan program ini telah dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) jika Jakarta mengalami peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
"Hal itu terbukti dari hasil Badan Pusat Statistik, semua indikator kita berkaitan dengan kemiskinan, stunting dan sebagainya mengalami perbaikan," katanya.
Menurut Pramono, KJP membantu anak-anak dari keluarga ekonomi kurang mampu mendapatkan pendidikan. Dengan begitu, mereka memiliki lebih besar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
"Karena KJP ini adalah hal yang prinsip untuk bisa merubah kehidupan masyarakat terutama di lapis terbawah," katanya.
(nir/pal)
