.webp)
Pada 3 Januari 2026 lalu, militer Amerika Serikat (AS) menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan istrilia, Cilia Flores. Keduanya kini didakwa pidana terkait perdagangan narkoba dan terorisme.
Setelah penangkapan tersebut, negara yang terkenal kaya akan minyak bumi itu menunjuk sosok lain. Kini, negara tersebut dipimpin oleh presiden sementara yakni Delcy Rodriguez.
Lalu, sebenarnya bagaimana keadaan kedua negara ini? Pertanyaan itu coba untuk dijawab oleh para pakar di The University of Chicago US. Dikutip dari laman resminya, berikut informasi selengkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perselisihan AS dan Venezuela
Pakar dan ilmuwan politik Michael Albertus menjelaskan jauh sebelum Donald Trump terpilih kembali sebagai presiden, Venezuela dan AS telah berselisih. Kendati demikian Trump dan Maduro terkenal sebagai tokoh gigih dan garis keras terhadap kekuasaan.
Permainan juga terjadi di bidang kerja sama luar negeri. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio berhasil mendapat dukungan penting dari beberapa anggota parlemen keturunan Kuba-Amerika dari Miami.
Dukungan ini berimbas dengan keputusan Miami menentang segala bentuk kerja sama dengan Venezuela. Hubungan AS dan Venezuela semakin memburuk pada 2024.
Kala itu terdapat kejadian pemilu Venezuela yang disebut curang dan kampanye tekanan pemerintahan Trump. AS membom kapal-kapal yang diduga terlibat perdagangan narkoba dan puncaknya pada penggulingan Maduro sebagai Presiden Venezuela.
Tindakan AS Terhadap Venezuela Tidak Sah Secara Hukum
Masih mengutip laman yang sama, Pakar Hukum Internasional Curtis Bardley beri pandangan terkait konflik dua negara tersebut dari sisi hukum. Menurutnya, tindakan AS terhadap Venezuela tidak sah secara hukum.
Hukum internasional tidak memperbolehkan suatu negara menggunakan kekuatan militer terhadap negara lain, kecuali untuk membela diri dari serangan bersenjata. Bardley menyebut, Venezuela tidak sedang menyerang AS sehingga tindakan tersebut tidak boleh.
Masih merujuk hukum yang sama, sebuah negara tidak diperbolehkan melakukan operasi penegakan hukum di negara lain tanpa persetujuan negara tersebut. Jika dilanjutkan, potensi hadirnya perang bisa timbul.
Pemerintah perlu membuktikan kasus Maduro di pengadilan. Dalam pandangan Bradley AS bisa menerapkan undang-undang narkoba miliknya kepada individu di luar negeri yang terlibat dalam penyelundupan narkotika ke Negeri Paman Sam itu.
Fakta bahwa AS mungkin telah menangkap Maduro secara ilegal tidak akan menjadi pembelaan untuk diadili di AS. Maduro mungkin memiliki pembelaan terkait kekebalan hukum tertentu karena ia adalah kepala negara secara de facto dari Venezuela.
"Tetapi saya pikir pembelaan tersebut kemungkinan besar tidak akan berhasil," paparnya.
AS Klaim Kendalikan Venezuela
Saat ini, AS mengklaim akan mengendalikan Venezuela. Usut punya usut, AS juga mencoba menjadikan pemimpin baru Venezuela, Delcy Rodriguez sebagai boneka.
"Tetapi semua otoritas tertinggi di Venezuela masih berada di posisinya, dan oposisi demokratis masih menginginkan perubahan. Tak bisa dihindari, akan ada ketegangan," ungkap Albertus.
Pakar hubungan internasional, Paul Poast menambahkan, meskipun Trump mengklaim akan mengambil alih Venezuela, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio segera menarik pernyataan tersebut.
Ia menggantinya dengan menyebut AS akan membimbing dan menekan pemerintah transisi yang dipimpin oleh wakil presiden Maduro, Delcy Rodriguez. Namun, apakah hal itu akan terjadi dan berapa lama, semua itu masih belum jelas.
Selain itu, Trump juga mengklaim bila perusahaan minyak AS akan mulai beroperasi di Venezuela. Tujuannya untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak.
"Tapi bagaimana dan kapan hal itu terjadi masih diragukan, bahkan untuk perusahaan seperti Chevron yang sudah memiliki kehadiran di negara tersebut," jelas Poast.
"Singkatnya, ini mungkin merupakan contoh lain dari pemerintahan AS yang menggunakan kekuatan militer tanpa perencanaan yang memadai untuk menghadapi konsekuensinya," sambungnya.
Dampak Konflik Venezuela dan AS Terhadap Minyak dan Energi
Pakar ekonomi energi, Ryan Kelogg beri pandangan terhadap kondisi minyak dan energi. Menurutnya, industri minyak Venezuela saat ini berada dalam kondisi yang buruk.
Bila dahulu, negara itu mampu produksi sekitar 3 juta barel minyak mentah per hari, produksinya kini turun menjadi kurang dari 1 juta barel per hari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya investasi dan pemeliharaan infrstruktur modal.
Untuk meningkatkan produksi minyak Venezuela, dibutuhkan investasi puluhan miliar dolar. Sayangnya, industri swasta akan enggan melakukan investasi tersebut kecuali ada rezim politik dan hukum yang stabil.
Jika pada akhirnya ada investasi besar-besaran ke sektor minyak Venezuela, hal ini hanya akan memberikan dampak kecil pada harga minyak dan energi global.
"Pertama, program investasi semacam itu akan berlangsung selama beberapa dekade. Kita tidak akan melihat semburan minyak mentah baru dari Venezuela dalam waktu dekat," papar Kellogg.
Selain itu, Venezuela hanyalah satu negara di pasar minyak global dengan lebih dari 100 juta barel diproduksi dan dikonsumsi setiap hari. Kellog menyatakan meskipun produksi Venezuela meningkat secara bertahap pun tidak akan memiliki dampak besar.
"Bangkah peningkatan produksi Venezuela secara bertahap hingga dua kali lipat pun tidak akan berdampak pada harga minyak global lebih dari beberapa dolar per barel," tandasnya.
(det/faz)
