.webp)
Dampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menyebabkan rusaknya rumah, warga hilang hingga meninggal dunia. Data Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) per 8 Desember 2025, mencatat ada 950 korban dinyatakan meninggal.
Berbagai pakar menyebut penyebab banjir bandang tersebut karena deforestasi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, hingga faktor anomali siklon tropis. Pakar dari Universitas Gadjah Mada menambahkan, kerusahan Daerah Aliran Sungai (DAS) jadi sebab lain.
Pakar hidrologi hutan sekaligus dosen Fakultas Kehutanan UGM, Dr Hatma Suryatmojo menyebut dampak yang besar dari banjir bandang di Sumatera ini berakar dari rusaknya ekosistem hulu sampai hilir DAS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Curah hujan ekstrim memang ada dan itu menjadi pemicu awal. Sehingga kami melihat bahwa akar masalah sesungguhnya adalah perusakan ekosistem hulu sampai hilir dari daerah aliran sungai dan kelalaian tata ruang yang terjadi secara sistematik," kata Hatma, dikutip dari laman UGM, Senin (8/12/2025).
Rehabilitasi DAS dan Hentikan Deforestasi Hutan
Hatma mengusulkan solusi untuk memutus siklus bencana serupa yakni lewat rehabilitasi DAS. Upaya ini juga harus diiringin dengan penghenti deforestasi hutan.
Selain itu, solusi lainnya adalah perbaikan tata ruang menjadi berbasis risiko bencana. Kemudian juga edukasi dan pelibatan masyarakat untuk mewujudkannya.
"Bencana ini bukan kegagalan alam melainkan kegagalan dalam implementasi dan penegakan hukum terhadap regulasi konservasi dan juga tata ruang yang sudah ada," ujarnya.
Ditambahkan oleh pakar konservasi dan air dari Fakultas Kehutanan UGM, Prof Ambar Kusumandari, Sumatera termasuk ke dalam wilayah dengan potensi kebencanaan yang tinggi pada 4 dari 10 DAS.
"Dengan deforestasi yang sangat cepat, bencana hidrometeorologis akan semakin meningkat yang memiliki dampak besar dari berkurangnya keanekaragaman hayati, menghilangnya sumber cadangan air," terangnya.
Komunikasi Pemerintah Meski Diperkuat
Meski sudah banyak solusi yang bisa dilakukan guna mencegah bencana serupa, Dr Belinda Arunarwati Margono, dari Badan Informasi Geospasial (BIG) mengungkap masih ada sederet tantangan untuk mensukseskannya. Misalnya komunikasi dan interasi antara pemerintah pusat dengan daerah yang masih terkendala.
"Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah belum terbangun sehingga deteksi dini sudah ada, tetapi tidak ada mekanisme termasuk kepedulian atau pemahaman faktor-faktor ini membuat bencana tetap terjadi," katanya.
Hal tersebut dibenarkan oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof San Afri Awang. Menurutnya, pengawasan pembangunan hutan di daerah Sumatera masih sangat lemah.
Penegakkan hukum juga belum dijalankan sebagaimana dalam Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air (KTA). Ia menegaskan permasalahan tersebut harus dibereskan.
(cyu/faz)
