.webp)
Pemerintah baru saja menetapkan gelar pahlawan nasional kepada sepuluh tokoh termasuk Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah pada Senin (10/11/2025). Namun, masih ada tokoh bangsa yang dikenal jasanya tetapi belum mendapat gelar pahlawan nasional. Siapa saja?
Tepat pada peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto menetapkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh yang dianggap telah berjasa untuk bangsa Indonesia. Mereka yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah, Mochtar Kusumaatmadja, Sayyiduna Kholil Bangkalan, Sultan ke-16 Dompu, Sultan Tidore ke-37, Tuan Saragih, Rahmah El Yunusiyyah, Sarwo Edhie, dan Soeharto.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pengusulan nama-nama tersebut telah dilakukan secara berjenjang. Mulai dari di masyarakat hingga dikaji oleh tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. Tim terdiri dari kalangan akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga gubernur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya dan dari Dewan Gelar sudah menyeleksi ada 24 yang prioritas, kemudian Presiden telah memilih 10 nama pahlawan," ujar Fadli, dilansir Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Selasa (11/11/2025).
Meski banyak tokoh bangsa sudah mendapat gelar pahlawan nasional. Namun ada sederet tokoh yang memiliki jasa penting bagi Indonesia tetapi belum mendapat gelar pahlawan nasional. Siapa saja?
3 Tokoh Bangsa yang Belum Bergelar Pahlawan Nasional
1. Amir Syarifudin
Amir Syarifudin dikenal sebagai salah satu tokoh Sumpah Pemuda 1928 dari perwakilan Jong Batak. Ia lahir di Medan pada 27 Mei 1907 dengan nama belakang Harahap.
Ia lahir dari keluarga cukup berada sehingga sejak kecil sudah menempuh pendidikan yang bagus. Mulai dari ELS (Europeesche Lagere School) di Medan, SLTA di Belanda pada 1921, hingga kuliah di perguruan tinggi di Indonesia bernama Rechtshogeschool yang dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1924.
Dikutip dari buku Mengurai Kabut Pekat Dalang G30S oleh Herman Dwi Sucipto, Amir Syarifudin ikut dalam pergerakan kaum muda pada 1927. Meski diawasi pihak Belanda, ia tetap terlibat dalam Kongres Pemuda pada 1928.
Ia berperan sebagai pengelola keuangan dan anggaran dalam pergerakan kaum muda. Ia juga aktif menyampaikan ide dalam hal perumusan Sumpah Pemuda.
Usai Indonesia merdeka, Amir menjabat sebagai Menteri penerangan (1945-1946). Ia juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan hingga 1948.
Dalam periode tersebut, ia juga ditunjuk sebagai Perdana Menteri Indonesia (1947-1948). Amir dikenal sebagai Ketua Delegasi Indonesia di Perundingan Renville.
Namun sayangnya, tak lama setelah itu, ia terlibat dalam pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Setelah kabinetnya bubar, ia mendirikan Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang kemudian bersekutu dengan partai-partai kiri.
Pada akhirnya, ia ditangkap bersama tokoh yang terlibat pemberontakan dan dieksekusi oleh regu tembak di Kampung Ngaliyan, Kelurahan Lalung, Karanganyar, Jawa Tengah, pada 19 Desember 1948, sebagaimana dijelaskan dalam buku Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan (Yayasan Bentang Budaya, 1997) karya Soe Hok Gie.
Meski memiliki jasanya penting dari era Sumpah Pemuda sampai masuk dalam Pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan, tapi perannya bagi bangsa diwarnai kontroversi akibat pemberontakan PKI Madiun 1948.
2. BM Diah
Burhanuddin Mohammad Diah (BM Diah) merupakan salah satu tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Jasanya penting sebagai wartawan dalam menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia.
Tokoh kelahiran Aceh, 7 April 1917 itu kelak akan dikenal sebagai "penyelamat" teks bersejarah. Sebab, BM Diah merupakan penemu teks asli proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno.
Ini terjadi karena usai ditulis tangan, teks proklamasi diketik ulang oleh Sayuti Melik, dan naskah aslinya dibuang begitu saja ke tempat sampah. Kemudian, BM Diah mengambilnya dan menyimpan dalam buku catatan yang dibawanya, demikian dikutip dari detikNews.
Usai kemerdekaan, pada September 1945, BM Diah dan tokoh pemuda lain turut angkat senjata dan merebut percetakan "Djawa Shimbun" yang menerbitkan Harian Asia Raja. Setelahnya yakni pada awal Oktober 1945, BM Diah kemudian menerbitkan surat kabar, Merdeka.
Dalam pemerintahan Indonesia, BM Diah sempat ditunjuk menjadi duta besar Chekoslovakia, Inggris, dan Thailand pada 1959-1968. Ia juga pernah ditunjuk menjadi Menteri Penerangan.
Jasa-jasanya bagi bangsa diakui oleh pemerintahan era Presiden Soeharto. Pada 10 Mei 1978, BM Diah mendapatkan Bintang Mahaputra Utama.
Kemudian pada 1995, menerima penghargaan medali perjuangan angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45. BM Diah wafat pada 10 Juni 1996 dan sampai saat ini belum bergelar pahlawan nasional.
3. BJ Habibie
Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan presiden ketiga Republik Indonesia. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936.
BJ Habibie dikenal sebagai Bapak Pesawat atau Bapak Teknologi Indonesia karena jasanya menciptakan pesawat pertama Indonesia bernama N250 Gatotkaca. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang meletakkan fondasi demokrasi yang kuat setelah turunnya Soeharto pada 1998.
Ia berhasil mendorong pembaruan Undang-Undang terkait demokrasi, termasuk UU Partai Politik, UU Pemilu, hingga UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3). Selain itu, masa pemerintahannya juga mengeluarkan UU No 40 Tahun 199 tentang Pers serta Inpres Nomor 4 dan Nomor 26 Tahun 1999 yang mengakhiri perilaku diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.
Tidak hanya itu, tokoh dengan julukan "Mr Crack" tersebut juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 181 Tahun 1998 untuk membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Meski banyak jasanya untuk bangsa Indonesia, BJ Habibie belum bergelar pahlawan nasional. Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut ada usulan agar Presiden ke-3 BJ Habibie dianugerahi gelar pahlawan nasional
"Insyaallah akan diproses lah. Nanti saya lihat ya, tapi sudah mulai ada usulan, tadi juga ada pembicaraan-pembicaraan," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025), dikutip detikNews Selasa (11/11/2025).
(faz/nwk)
