.webp)
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti ungkap perlunya pembahasan lintas kementerian untuk membahas permintaan pembatasan gim hingga media sosial yang diminta oleh istana. Mu'ti menyebut setidaknya ada 4 kementerian yang akan terlibat.
"Nanti kita memang harus bicara lintas kementerian, ini kan paling tidak melibatkan 4 kementerian. Kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), kemudian Kementerian P3A (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan juga Kementerian Agama," tuturnya.
Hal tersebut disampaikan Menteri Mu'ti usai membuka International Conference Cross-Cultural Religious Literacy, di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masalah ini menurut Sekum PP Muhammadiyah itu harus dibahas secara bersama-sama. Terlebih kewenangan dalam mengatur media dan gim ada di ranah Komdigi, bukan Kemendikdasmen.
"Nanti kami akan duduk bersama membicarakan masalah ini karena kewenangan untuk mengatur media ini bukan pada kami, kewenangannya ada pada Komdigi," sambungnya.
Sulit Mengontrol Gim
Sebelumnya, Mendikdasmen sempat menjadi sorotan publik usai melarang gim Roblox dimainkan murid SD. Ia juga sempat mengusulkan agar penggunaan gim juga harus diatur.
Tak bisa dipungkiri, bermain gim bagi Mu'ti tidak selalu memberi dampak buruk. Buktinya ada diskusi akademik yang menyatakan bila gim bisa digunakan sebagai media pendidikan.
Dampak negatif pada gim bisa timbul dikarenakan penggunaannya tidak diawasi. Penggunaan yang berlebihan memungkinkan anak sebagai peniru andal mengadaptasi kekerasan yang dilihatnya dari gim.
"Problemnya sekarang adalah ya, siapa yang bisa mengawasi ketika anak bermain game apalagi ketika main game-nya dengan HP di kamar misalnya. Itu kan tidak ada yang bisa mengontrol dan banyak kekerasan itu terjadi inspirasinya dari gim itu," ungkapnya.
Memang tindak kekerasan yang dilakukan anak tidak selalu terpengaruh langsung dari bermain gim. Namun, gim juga bisa memberikan pengaruh tidak langsung untuk melakukan kekerasan ketika anak tengah mengalami masalah-masalah psikologis tertentu.
"Atau paling tidak kalau misalnya dia tidak terpengaruh langsung ketika dia ada masalah-masalah psikologis tertentu dia juga akan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol," urainya.
Berbagai faktor ini nantinya akan dibahas bersama-sama. Ke depan, Kemendikdasmen akan mencoba memperbaiki pendekatan dalam penanganan kekerasan anak dan murid agar lebih humanis.
"Inilah yang nanti perlu kita lakukan bersama-sama dan kami mencoba memperbaiki ini supaya pendekatannya tidak terlalu struktural, tapi lebih partisipatif dan komprehensif," pungkasnya.
Sebagai informasi, pembatasan gim online dikeluarkan oleh pemerintah setelah terjadinya ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (7/10). Hal ini berkaitan dengan penggunaan senjata dalam game online seperti PUBG.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ide pembatasan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Gim online yanh dimaksud adalah yang bernuansa perang menggunakan senjata api (senpi) yang ditemukan pada kategori first person shooter (FPS) ataupun battle royal seperti PUBG.
"Beliau (Presiden Prabowo) tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari game online," katanya diikutip dari detiknews.
Menurutnya, pemain dalam game PUBG dapat merasakan sensasi menembak secara tidak langsung. Terlebih objek yang dituju adalah pemain lain.
"Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja," jelasnya.
(det/nah)
