.webp)
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan secara umum persebaran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (23/9/2025). Ia memaparkan ada 8 agenda prioritas di APBN 2026.
Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Purbaya menyebut APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi sehingga bisa berputar lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi. Dengan demikian, sektor riil bisa bergerak dan daya beli masyarakat meningkat.
"Sehingga mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan," tuturnya dalam Rapat Paripurna yang disiarkan secara daring melalui YouTube DPR RI dikutip, Selasa (23/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran 8 Agenda Prioritas di APBN 2026
Lebih lanjut, Purbaya menyebut APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas. Di dalamnya ada agenda pendidikan bermutu dengan menyoroti 6 program, termasuk tentang kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik.
Adapun rincian anggaran 8 Agenda Prioritas di APBN 2026, yaitu:
1. Ketahanan Pangan
- Total anggaran: Rp 164,7 triliun
- Program terkait:
- Swasembada pangan
- Stabilisasi harga pangan
- Kesejahteraan petani dan nelayan.
2. Ketahanan Energi
- Total anggaran: Rp 402,4 triliun
- Program terkait:
- Peningkatan lifting minyak dan gas (migas)
- Percepatan transisi energi
- Stabilisasi harga.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Total anggaran: Rp 335 triliun
- Program terkait:
- Kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita
- Memberdayakan UMKM atau ekonomi lokal.
4. Pendidikan Bermutu
- Total anggaran: Rp 769,1 triliun
- Program terkait:
- Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K)
- Sekolah Rakyat
- Sekolah Unggul Garuda
- Beasiswa
- Kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik
- Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PAUD, dan Perguruan Tinggi.
5. Kesehatan Berkualitas
- Total anggaran: Rp 244 triliun
- Program terkait:
- Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- Cek Kesehatan Gratis (CKG)
- Revitalisasi rumah sakit.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM
- Total anggaran: Tidak disampaikan
- Program terkait:
- Hadirnya 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- Kemudahan akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan.
7. Pertahanan Semesta
- Total anggaran: Tidak disampaikan
- Program terkait:
- Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata)
- Memberdayakan industri strategis nasional
- Kesejahteraan prajurit.
8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan
- Total anggaran: Tidak disampaikan
- Program terkait:
- Danantara dan swasta sebagai motor penggerak ekonomi
- Perkuat investasi produktif dan rantai pasok global.
Anggaran Perlindungan Sosial
Selain 8 program prioritas yang dimaksud, Purbaya menyampaikan APBN juga mendanai terkait perlindungan sosial. Tujuannya untuk menopang pelaksanaan berbagai program prioritas yang ada.
"Perlindungan sosial terus diperkuat sebagai pondasi untuk menopang efektivitas pelaksanaan berbagai agenda prioritas dalam mengakselerasi pertumbuhan dan perbaikan kesejahteraan," ungkap Purbaya.
Anggaran perlindungan sosial disampaikan sebesar Rp 508,2 triliun yang akan digunakan untuk program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan sinergi dengan program lain untuk memutus rantai kemiskinan.
Dalam rapat tersebut, Purbaya tidak menjelaskan terkait berapa anggaran yang diterima tiap kementerian/lembaga. Kendati demikian ia menegaskan bila APBN 2026 bersifat fleksibel agar bisa responsif.
"APBN 2026 tetap fleksibel agar adaptif dan responsif terhadap guncangan," tegasnya.
(det/pal)
