.webp)
Deklarasi Balfour merupakan momen penting dalam sejarah dunia. Sejak deklarasi ini diresmikan, pendudukan Israel di Palestina dimulai.
Deklarasi Balfour adalah pernyataan dukungan Inggris untuk pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Pernyataan ini tertuang dalam surat tertanggal 2 November 1917, dari Arthur James Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, kepada Lionel Walter Rothschild, Baron Rothschild ke-2, pemimpin komunitas Yahudi-Inggris.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga saat ini, makna pasti dari korespondensi itu masih diperdebatkan. Lantas, apa latar belakang dikeluarkannya Deklarasi Balfour?
Latar Belakang
Deklarasi Balfour dikeluarkan melalui upaya berkelanjutan Chaim Weizmann dan Nahum Sokolow, para pemimpin Zionis di London. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, deklarasi tersebut secara khusus menetapkan bahwa tidak boleh ada tindakan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina.
Namun, dokumen tersebut tidak menyebutkan apa pun tentang hak-hak politik atau nasional komunitas-komunitas ini dan tidak menyebut nama mereka. Kendati demikian, deklarasi tersebut membangkitkan harapan di kalangan Zionis.
Para akademisi sepakat jika alasan Deklarasi Balfour dikeluarkan termasuk:
- Kendali atas Palestina untuk menjaga Mesir dan Terusan Suez tetap berada dalam lingkup pengaruh Inggris.
- Inggris harus berpihak pada Zionis untuk menggalang dukungan di kalangan Yahudi di Amerika Serikat dan Rusia, dengan harapan mereka dapat mendorong pemerintah mereka untuk tetap berperang hingga meraih kemenangan.
- Lobi Zionis yang intens dan hubungan yang kuat antara komunitas Zionis di Inggris dan pemerintah Inggris
- Orang Yahudi tertindas di Eropa dan pemerintah Inggris bersimpati terhadap penderitaan mereka.
Akibat Deklarasi Balfour
Deklarasi Balfour didukung oleh kekuatan-kekuatan Sekutu utama dan dimasukkan ke dalam mandat Inggris atas Palestina. Pernyataan ini kemudian disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada 24 Juli 1922.
Pada Mei 1939, pemerintah Inggris mengubah kebijakannya dalam sebuah Buku Putih yang merekomendasikan pembatasan 75.000 imigran dan penghentian imigrasi pada tahun 1944, kecuali jika warga Arab Palestina yang tinggal di wilayah tersebut menyetujui imigrasi lebih lanjut.
Zionis mengutuk kebijakan baru tersebut, menuduh Inggris memihak orang Arab. Poin ini menjadi tidak relevan dengan pecahnya Perang Dunia II (1939-1945) dan berdirinya Negara Israel pada tahun 1948.
Deklarasi Balfour secara luas dipandang sebagai pendahulu Nakba Palestina tahun 1948 ketika kelompok-kelompok bersenjata Zionis, yang dilatih oleh Inggris, secara paksa mengusir lebih dari 750.000 warga Palestina dari tanah air mereka.
AlJazeera menyatakan, masih sulit untuk mengaitkan kondisi Palestina saat ini dengan Deklarasi Balfour. Namun, tidak diragukan bahwa Mandat Inggris menciptakan kondisi bagi minoritas Yahudi untuk mendapatkan keunggulan di Palestina dan membangun negara bagi diri mereka sendiri dengan mengorbankan orang-orang Arab Palestina.
Inggris juga mengizinkan orang-orang Yahudi untuk mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan sendiri, seperti Badan Yahudi, untuk mempersiapkan diri mereka sendiri bagi berdirinya sebuah negara ketika diperlukan, sementara orang-orang Palestina dilarang melakukannya. Momen ini membuka jalan bagi pemusnahan etnis Palestina pada tahun 1948.
Inggris Akui Palestina Setelah 108 Tahun
Setelah 108 tahun sejak Deklarasi Balfour, Inggris akhirnya resmi mengakui negara Palestina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah mengumumkan keputusan Inggris untuk mendukung pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan 77 tahun setelah pembentukan Israel di Mandat Palestina oleh Inggris.
"Menghadapi kengerian yang semakin meningkat di Timur Tengah, kami bertindak untuk menjaga kemungkinan perdamaian dan solusi dua negara tetap hidup," kata Starmer dalam sebuah pernyataan video dikutip dari AlJazeera Selasa (23/9/2025).
Langkah bersejarah ini terjadi ketika Kanada, Australia, dan Portugal juga secara resmi mengakui negara Palestina dua hari sebelum dimulainya sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA).
Starmer menyatakan akan mengambil tindakan untuk memberikan sanksi kepada tokoh-tokoh senior dalam kepemimpinan Hamas dalam beberapa minggu mendatang. Ia menekankan, kelompok tersebut tidak akan memiliki peran apa pun dalam masa depan Palestina.
Ia juga menilai langkah untuk mengakui negara Palestina tidak akan membuat Hamas semakin berani.
"Seruan untuk solusi dua negara yang sejati justru bertolak belakang dengan visi mereka yang penuh kebencian," kata Starmer.
(nir/twu)
