.webp)
Siapa pun tahu proses perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 tidaklah mudah. Bahkan, pada detik-detik jelang penyusunannya pun, kolonial Jepang sempat hendak interupsi.
Pihak Jepang sempat berkilah tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan sebagaimana dijanjikan Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Tentu para pemimpin bangsa tidak diam saja saat itu dan sempat menyindir.
Bagaimana kisahnya?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dinamika Jelang Penyusunan Teks Proklamasi
Setelah Sukarno dan Hatta kembali dari Rengasdengklok, mereka dan para golongan muda sempat pulang ke rumah masing-masing. Pasalnya Hotel Des Indes tidak bisa dipakai untuk pertemuan setelah pukul 10 malam.
Tawaran Laksamana Muda Maeda untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diterima oleh para tokoh Indonesia.
Pada malam harinya Sukarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Kepala Staf Tentara ke XVI Angkatan Darat, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda tidak ingin menerima kedua proklamator untuk diantar Maeda. Ia justru memerintahkan Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk menerima kedatangan rombongan tersebut.
Dijelaskan dalam buku Mengenal Indonesia: Aku Cinta Indonesia, Tak Kenal Maka Tak Sayang oleh Boli Sabon Max, Nishimura mengungkapkan sejak siang hari 16 Agustus 1945 telah diterima perintah dari Tokyo yang mana Jepang harus menjaga status quo. Sehingga, Jepang tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan RI.
Sindiran Sukarno-Hatta
Sukarno dan Hatta menyesali sikap Jepang itu. Mereka menyindir Nishimura, apakah itu sikap perwira yang memiliki semangat bushido, ingkar janji agar dikasihani Sekutu.
Sukarno dan Hatta pun meminta supaya Nishimura tidak menghalangi kerja PPKI, mungkin dengan cara pura-pura tidak tahu. Maeda yang menyaksikan perdebatan panas ini pun memutuskan diam-diam meninggalkan ruangan, lantaran juga ia diperingatkan Nishimura untuk mematuhi perintah Tokyo. Sebagai perwira penghubung Angkatan Laut (Kaigun) di daerah Angkatan Darat (Rikugun), Maeda pun sadar ia tidak punya wewenang memutuskan.
Penyusunan Teks Proklamasi
Setelah dari rumah Nishimura, Sukarno dan Hatta pergi menuju rumah Laksamana Maeda yang kini menjadi Jl Imam Bonjol Nomor 1. Keduanya diiringi Myoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks proklamasi.
Setelah menyapa Sukarno dan Hatta yang berdebat dengan Nishimura, Maeda pun mengundurkan diri dan menuju kamar tidurnya.
Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Sukarno, Hatta, Achmad Soebardjo serta disaksikan Soekarbi, BM Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Myoshi setengah mabuk di kursi belakang. Namun, ia mendengarkan penyusunan teks tersebut.
Kemudian ada kalimat dari Shigetada Nishijima yang seakan-akan ikut campur dalam penyusunan teks proklamasi serta menyarankan agar pemindahan kekuasaan ini hanya berarti kekuasaan administratif saja. Mengenai hal ini, Sukarno menekankan, pemindahan kekuasaan itu berarti 'transfer of power'.
Kemudian Bung Hatta, Subardjo, BM Diah, Sukarno, Sudiro, serta Sajuti Melik tidak ada yang membenarkan klaim Nishijima. Sayangnya, oleh beberapa kalangan, klaim Nishijima masih didengungkan.
(nah/faz)
