.webp)
Sejumlah negara menyatakan akan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada Sidang Umum PBB ke-80 pada September mendatang. Beberapa di antaranya yaitu UK, Prancis, Kanada, Malta, dan Australia.
Diketahui, pernyataan resmi negara-negara tersebut disampaikan sejak akhir Juli 2025. Lantas, mengapa negara-negara ini menunggu September untuk mengakui Palestina?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Asal-usul Pernyataan Negara soal Pengakuan Negara Palestina
Pada 29 Juli 2025, konferensi tingkat tinggi (KTT) PBB di New York menghasilkan New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State solution. Hasil konferensi ini disebut juga Deklarasi New York.
KTT ini dihadiri perwakilan Prancis, Arab Saudi, Brasil, Kanada, Mesir, Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang, Yordania, Meksiko, Norwegia, Qatar, Senegal, Spanyol, Turki, UK, Uni Eropa, dan Liga Arab.
Deklarasi New York di antaranya menyatakan komitmen negara-negara tersebut untuk mengambil langkah-langkah konkret, berjangka waktu, dan tidak dapat diubah demi penyelesaian damai masalah Palestina dan penerapan solusi dua negara.
Langkah-langkah tersebut bertujuan agar secepatnya mewujudkan Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, layak secara ekonomi, dan demokratis yang hidup berdampingan secara damai dan aman dengan Israel, sehingga memungkinkan integrasi regional secara penuh dan pengakuan bersama.
Dalam deklarasi ini juga tertuang, negara-negara tersebut menyatakan Gaza adalah bagian integral dari Negara Palestina dan harus bersatu dengan Tepi Barat. Tidak boleh ada pendudukan, pengepungan, pengurangan wilayah, atau pemindahan paksa.
Tindak Lanjut Prancis
Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot mengatakan, sesuai pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron, negaranya bersiap mengakui penuh Palestina sebagai negara pada Sidang Umum PBB pada September 2025.
Momentum ini menurutnya dipilih lantaran menjadi pertemuan para kepala negara dan kepala pemerintahan.
Barrot menjelaskan, keputusan Prancis untuk mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB juga menjadi panggilan bagi negara-negara lain yang belum mengakui Negara Palestina.
"Bergabunglah dalam momentum tak terelakkan yang telah kita mulai bersama Arab Saudi dengan berpartisipasi dalam pertemuan para Kepala Negara dan Pemerintahan yang akan berlangsung pada September di Sidang Umum PBB," ucapnya dalam pidato pembukaan sesi pleno Konferensi Internasional Tingkat Tinggi tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di New York, AS, Senin (28/7/2025), dikutip dari laman Kedutaan Besar Prancis di Washington DC.
Prancis merupakan negara G7 pertama yang akan mengakui Palestina. Diketahui, G7 terdiri dari UK, Kanada, Jepang, Jerman, Italia, AS, dan Prancis. Usai pernyataan Prancis, negara lain turut menyatakan akan mengakui Palestina.
Barrot menggarisbawahi, ia juga menyerukan agar negara-negara Arab dan muslim berhenti menolak Israel. Ia menyatakan penolakan ini memicu anti-Semitisme, ekstremisme, dan terorisme.
Sejumlah negara lain juga mengharapkan ada sinyal dari pihak Palestina atau Israel jelang September 2025 untuk memenuhi ketentuan mereka terkait pengakuan Palestina. Di antaranya yaitu Australia dan Inggris.
Australia
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan Australia siap mengakui Palestina pada September 2025 di Sidang Umum PBB dengan catatan Otoritas Palestina berkomitmen antara lain dalam hal demiliterisasi, mengadakan pemilihan umum, dan mengakui hak Israel untuk tetap ada. Ia mengatakan syarat ini sudah diterima Otoritas Palestina.
"Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza," kata Albanese di Canberra, Australia, dilansir kantor berita AFP, Senin (11/8/2025).
"Sebelum negara Israel dan Palestina menjadi permanen, perdamaian hanya akan bersifat sementara," sambungnya.
Inggris
Sementara itu, Perdana Menteri UK Keir Starmer mengatakan UK akan secara resmi mengakui Negara Palestina pada September jika Israel tidak mematuhi gencatan senjata dan berkomitmen pada solusi dua negara di Timur Tengah.
Starmer menjelaskan, pengumuman bahwa UK akan mengakui Palestina di Sidang Umum PBB September nanti diharapkan dapat memengaruhi situasi di lapangan di Gaza selama 8 pekan ke depan.
Untuk menyetujui langkah UK, Israel antara lain harus mencapai gencatan senjata, berkomitmen untuk tidak mencaplok Tepi Barat, dan memulai proses perdamaian jangka panjang, dikutip dari The Guardian.
Kanada dan Malta
Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan pihaknya mengambil langkah serupa usai PM UK Starmer menyatakan akan mengakui Palestina pada Sidang Umum PBB ke-80 di New York, AS pada September 2025.
Carney menyatakan pengakuan ini antara lain didasarkan pada Otoritas Palestina yang akan mengadakan pemilu pada 2026, dengan Hamas tidak ikut serta, dan untuk mendemiliterisasi Palestina, dikutip dari PBS.
Selaras, Perdana Menteri Malta Robert Abela menyatakan Malta memutuskan akan mengakui Negara Palestina. Langkah ini guna mendukung perdamaian di Timur Tengah, dikutip dari Saudi Press Agency.
Sebelumnya, Kanada dan Malta menyatakan mendukung gagasan Palestina merdeka sebagai bagian dari solusi dua negara.
Portugal
Sementara itu, Kantor Perdana Menteri Luis Montenegro pada Kamis (31/7/2025) menyatakan Portugal "mempertimbangkan pengakuan negara Palestina, sebagai bagian dari prosedur yang dapat diselesaikan selama pekan tingkat tinggi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 , yang akan diselenggarakan di New York pada bulan September," dikutip dari laman Pemerintah Republik Portugal.
(twu/nwk)
