10 Provinsi dengan Penerima LPDP Terbanyak, Nomor Satu Tempat Tinggalmu?

Graduation, education and success with a woman student holding a diploma or certificate in celebration outdoor. University, graduate and study with a female pupil cheering a college achievement — Foto: iStock/LumiNola/Ilustrasi beasiswa LPDP

Jakarta -

Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP merupakan program beasiswa magister/doktor untuk seluruh putra-putri terbaik Indonesia. Beasiswa ini dibuka dua kali dalam setahun dengan berbagai jenis beasiswa, mulai dari reguler, parsial, penyandang disabilitas, prasejahtera, hingga putra-putri Papua.

LPDP mulai dibentuk pada akhir 2011 sebagai satuan di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dua tahun kemudian, layanan beasiswa LPDP dibuka pertama kali dengan proses pendaftaran secara online.

Pada pendaftaran tahun 2024, penerima beasiswa LPDP mencapai 54.149 orang. Semua talenta terbaik Indonesia yang menerima LPDP, dibiayai negara untuk menempuh pendidikan di berbagai negara termasuk dalam negeri, dengan tujuan harus kembali ke Tanah Air dan berkontribusi untuk kemajuan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Provinsi dengan Penerima LPDP Terbanyak Tahun 2024

Dari sekian banyak penerima, LPDP mendata bahwa pulau Jawa menjadi wilayah dengan penerima LPDP terbanyak. Jawa Barat menjadi provinsi dengan penerima beasiswa LPDP 2024 terbanyak, mencapai 9 ribu orang.

Di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Utara menjadi yang terbanyak dengan hampir 1.500 orang. Kemudian di Pulau Sulawesi, terbanyak ada di Sulawesi Selatan dengan lebih dari 2 ribu orang.

Di Kalimantan, terbanyak ada di Kalimantan Barat dengan 523 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 454 orang. Kemudian di Pulau Papua, terbanyak dari Provinsi Papua dengan 865 orang, disusul Papua Barat dengan 360 orang.

Secara persentase, Jawa Barat juga tertinggi dengan 17,3 persen, disusul oleh Jawa Timur dengan 12,7 persen dan DKI Jakarta 11,8 persen. Sementara itu, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan jumlah penerima beasiswa terendah yakni 0 persen, kemudian Kalimantan Utara 0,1 persen dan Kalimantan Tengah 0,25 persen.