Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) tengah menulis ulang sejarah Indonesia terbaru. Namun, apakah buku sejarah terbaru ini nantinya akan menyebutkan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)?
Menjawabnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyatakan berbagai peristiwa pelanggaran HAM pasti akan ditulis. Namun, tidak akan spesifik pada satu peristiwa tertentu misalnya kasus di Timor Timur atau tragedi di tahun 1998.
"Peristiwa-peristiwa itu pasti akan ditulis, cuman kan ini tidak spesifik tentang peristiwa itu. Kita bukan menulis buku tentang sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia, tidak bicara itu," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Fadli Zon kepada wartawan usai acara Diskusi Publik Draf Penulisan Buku Sejarah Indonesia di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (25/7/2025).
Menurutnya, semua peristiwa penting yang terjadi di sejarah Indonesia pasti akan dibahas. Di buku terbaru ini, narasi yang dibangun adalah tentang sejarah bangsa dari masa ke masa sejak awal Nusantara hingga era sekarang.
Sehingga, berbagai peristiwa termasuk tentang pelanggaran HAM akan ditulis secara general tidak mendalam. Ia memberikan contoh tentang pelanggaran HAM paling hebat di Banda Neira pada tahun 1600-an yang akan ditulis sebagai peristiwa.
"Kita bicara misalnya pelanggaran yang paling hebat itu dulu dilakukan di Banda Neira, pembantaian 10 ribu orang oleh Jan Pieterszoon Coen tahun 1600-an ya ditulis sebagai sebuah peristiwa narasi dan sebagainya," urainya.
"Jadi sekali lagi ini lebih kepada highlights secara keseluruhan. Nanti dari situ kita akan mengembangkan lagi," sambungnya.
Sejarah Orde Baru akan Ditampilkan
Editor Umum Buku Sejarah Indonesia terbaru Jajat Burhanudin menyebut buku ini akan membahas tentang masa Orde Baru. Menurutnya, masa Orde Baru memiliki banyak kelebihan dan kekurangan.
"Masa orde baru dijanjikan oleh sebuah perubahan yang luar biasa, krisis ekonomi mulai diatasi, trust internasional diperoleh dan menurut saya pembangunan di orde baru sangat luar biasa dalam dekade pertama," ungkapnya.
"Cuman setelah itu kan kemudian, ada beberapa hal yang sangat serius yang disinyalir pelanggaran HAM," sambung Jajat.
Berbagai kelebihan dan kekurangan ini merupakan dinamika kebangsaan yang akan disampaikan dalam buku sejarah Indonesia terbaru. Ia menegaskan buku ini tidak berusaha menutupi berbagai hal yang terjadi di masa Orde Baru.
"Ini bagian dari sebuah dinamika kebangsaan yang menurut saya akan disampaikan di buku ini. Jadi buku ini nggak pernah berusaha menutupi hal-hal yang seperti itu," tegasnya.
Kebangsaan adalah suatu hal dinamis dan menjadi bagian dari sejarah Indonesia yang akan dibuka di buku tersebut. Dengan tegas, Jajat mengatakan buku sejarah terbaru akan menyampaikan berbagai kelebihan dan kekurangan yang ada di masa Orde Baru.
"Buku ini tidak pernah berpotensi untuk menutupi, menghapus dan sebagainya. Tapi kami akan membuka dengan clear semuanya sesuai dengan data sejarah, bukan rumor yang dipegang, bukan juga suaranya Pak Fadli, tapi sebuah fakta sejarah," imbuh Jajat.
"Jadi saya perlu bilang bahwa di sini, kita cuman mau menampikan sebuah sejarah versi sejarawan yang ada saat ini. Orde Baru semuanya kita bahas, baik sebuah kelebihan kemudian juga persoalan-persoalan yang meliputi semuanya," tandasnya.
(det/pal)