.webp)
Komisi X DPR RI mengecam keras serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada guru-guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat (21/3/2025).
Dikutip dari detikNews, KKB membakar gedung sekolah hingga rumah guru di Kampung Anggruk, Distrik Anggruk, Yahukimo. Akibat serangan itu, satu orang guru sekolah dasar yang berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Rosalina Rerek Sogen meninggal.
Selain itu, terdapat tujuh korban lain yang terluka, terdiri dari tiga orang terluka berat dan empat lainnya mengalami luka ringan. Adapun satu korban, yakni Irawati Nebobohan, bekerja sebagai tenaga kesehatan. Selebihnya merupakan guru, yaitu Doinisiar Taroci More, Paskalia Peni Tere Liman, Fidelis De Lena, Kosmas Paga, Vantiana Kambu, dan Penus Lepi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Insiden ini juga menyebabkan evakuasi 46 guru dan tenaga kesehatan dari wilayah tersebut ke Wamena dan Sentani untuk alasan keamanan.
Menanggapi kejadian ini, Komisi X DPR menyatakan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan yang terdampak. Pihaknya juga mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan tersebut.
"Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami sangat prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak," tulis Hetifah Sjaifudian selaku Ketua Komisi X DPR dalam keterangan resminya Senin (24/3/2025).
Dorong Penempatan Personel di Wilayah
Lebih lanjut, Komisi X DPR mendorong agar pemerintah menempatkan personel keamanan di wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa.
"Mendorong kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan nakes di daerah rawan konflik, dan mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," ujarnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mendorong kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan untuk menempatkan guru dan tenaga kesehatan di wilayah yang lebih aman.
"Pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," katanya.
Mendesak Penyelesaian Konflik di Papua
DPR kemudian mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua. Adapun menyelesaikan ini agar dilakukan secara holistik.
"Tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," ujarnya.
(nir/pal)
