PPI Dunia Nyatakan Dukungan dan Solidaritas Penuh terhadap Gerakan 'Indonesia Gelap'!

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia telah menyatakan sikap atas gerakan mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi yang marak akhir-akhir ini. Khususnya aspirasi 'Indonesia Gelap'.

PPI Dunia menyampaikan dukungan dan solidaritas penuh atas gerakan ini. Perhimpunan juga menyerukan sejumlah tuntutan mendesak.

"Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) dengan ini menyatakan dukungan dan solidaritas penuh terhadap gerakan mahasiswa dan rakyat Indonesia yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat," tegas PPI dunia melalui keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (22/2/2025).

Tuntutan Mendesak PPI Dunia

1. Evaluasi Kebijakan Belanja Negara

• Untuk meninjau kembali Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 guna memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana publik.
• Melarang keras implementasi efisiensi pada sektor-sektor yang memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, infrastruktur dasar, serta pengentasan kemiskinan.
• Menyusun kebijakan berbasis prioritas untuk mencegah pemborosan pada program-program yang tidak mendesak.

2. Prioritas Pendidikan

Mendesak Pemerintah agar fokus memperkokoh akses dan kualitas pendidikan tanpa melakukan pemangkasan anggaran pendidikan.

PPI Dunia menegaskan Pemerintah perlu memastikan sektor pendidikan memperoleh prioritas dalam hal anggaran, mulai di level pusat hingga daerah dengan mempertimbangkan imbas jangka panjang dan investasi sektor tersebut.

PPI Dunia turut meminta agar Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Pasalnya, guru yang terlatih dan sejahtera akan dapat memberikan pendidikan yang berkualitas.

3. Memberikan Tunjangan Kerja Dosen ASN

PPI Dunia menuntut agar Pemerintah merealisasikan pemberian tunjangan kerja dosen ASN melalui penekanan pada evaluasi berkala serta transparansi penyaluran, sehingga berdampak positif pada pelayanan publik.

Perhimpunan menyebut evaluasi kinerja ASN haruslah dilaksanakan dengan alat ukur yang jelas dan objektif supaya hasil evaluasi bisa dijadikan dasar penyaluran tunjangan kerja, baik sebagai penghargaan atas kinerja luar biasa ataupun sebagai dasar pembinaan bagi ASN yang butuh perbaikan.

4. Revisi UU Minerba

PPI Dunia menyerukan agar Pemerintah merevisi UU Minerba yang sekarang ini dinilai lebih menguntungkan korporasi.

"Pemerintah harus mengutamakan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam," tegas PPI Dunia.

Mereka juga mendorong korporasi agar menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam praktik pertambangan, contohnya dengan memanfaatkan kembali limbah sebagai bahan baku produksi lain atau mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan.

PPI Dunia juga mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dan desain produk ekologis yang memperhatikan siklus hidup teknologi untuk meredam dampak negatif terhadap lingkungan.

5. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

PPI Dunia mendesak evaluasi menyeluruh program MBG untuk memperbaiki sisi distribusi, meningkatkan kualitas gizinya, dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran.

"Pemerintah harus menyediakan laporan berbasis e-procurement atas penggunaan anggaran, seperti pembelian produk kebutuhan MBG, yang dapat diakses secara terbuka oleh publik," kata PPI Dunia.

"Laporan tersebut harus mencakup rincian anggaran untuk penyediaan makanan, distribusi, dan evaluasi kinerja program, sehingga pengawasan berbasis masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan," lanjutnya.

6. Pengelolaan Daya Anagata Nusantara (Danantara)

PPI Dunia mendesak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Danantara supaya benar-benar dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat dan memulihkan lingkungan, tidak demi kepentingan korporasi.

Perhimpunan menekankan pengelolaan Danantara harus mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM).

7. Menuntut Netralitas Militer dan Menolak Dwifungsi TNI

PPI Dunia menolak secara tegas penerapan dwifungsi TNI yang memungkinkan militer dapat terlibat dalam urusan sipil dan politik.

"Peran militer harus tetap terbatas pada fungsi pertahanan dan keamanan. Semua tindakan yang melibatkan militer harus berpegang pada hukum yang berlaku dan berada dalam batas yang ditetapkan oleh konstitusi," tegas PPI Dunia.

PPI Dunia menekankan TNI harus mempunyai fungsi yang jelas dan terbatas dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara, tanpa ikut campur dalam masalah politik atau pemerintahan sehari-hari.

"TNI juga harus mematuhi kode etik konstitusional, tidak terlibat dalam politik praktis, dan menjaga netralitas dalam setiap situasi politik. Pemerintah tidak boleh mengintervensi netralitas TNI atau menggunakan kekuatan TNI untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan keinginan rakyat," ungkap Perhimpunan itu lagi.

8. Supremasi Sipil Pilar Utama Demokrasi

PPI Dunia menekankan komitmen terhadap supremasi sipil sebagai pilar utama demokrasi. Mereka menilai segala bentuk intervensi yang melemahkan institusi sipil dan represi kebebasan sipil harus diperiksa.

"Pemerintah harus menghentikan praktik kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan institusi sipil lainnya yang memperjuangkan perubahan positif," seru PPI Dunia.

9. Pencegahan Pelanggaran HAM

PPI Dunia meminta Pemerintah mengakhiri impunitas dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum tuntas. Perhimpunan mengatakan pengawasan ketat terhadap aparat negara, utamanya aparat keamanan harus dilakukan untuk memastikan ketidakterlibatan dalam pelanggaran HAM.

Menurut PPI Dunia, penting adanya peningkatan pelatihan soal HAM bagi aparat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

10. Kebebasan Berekspresi dalam Karya Seni

PPI Dunia menyerukan penghentian pembungkaman terhadap karya seni untuk menjamin kebebasan berekspresi dan memastikan tidak ada pembatasan ruang gerak seniman.

"Seniman harus diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah tanpa rasa takut, intimidasi, atau pembalasan. Pembungkaman karya seni merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi," jelas PPI Dunia.

Perhimpunan menilai Pemerintah dan masyarakat perlu memastikan seniman mempunyai kebebasan penuh dalam berkarya tanpa rasa takut, sehingga seni dapat menjadi pilar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan progresif.

"Kami berharap situasi segera membaik," ungkap PPI Dunia.

"Kami juga mengajak seluruh anggota PPI Dunia serta masyarakat Indonesia untuk bersinergi dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendoakan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mendorong partisipasi aktif guna menciptakan perubahan positif serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," pungkas mereka.

Bagi detikers yang memiliki pandangan mengenai aksi 'Indonesia Gelap', kalian bisa sampaikan di sini https://www.detik.com/edu/pov. Pilih 'Pilih Kategori: Politics' , kemudian 'Topik: Indonesia Gelap'. Ingat, sampaikan pendapat kalian tanpa mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, atau hal-hal lain yang melanggar hukum dan norma yang berlaku ya!

Video: Ketika Pendemo 'Indonesia Gelap' Menyanyikan 'Bayar Bayar Bayar'

Video: Ketika Pendemo 'Indonesia Gelap' Menyanyikan 'Bayar Bayar Bayar'