.webp)
Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus telah menggelar aksi demo Indonesia Gelap #Darurat Pendidikan sejak Senin (17/2/2025) di Jakarta. Demo tersebut merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah soal pendidikan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Menyangkut hal tersebut, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi pendidikan di Indonesia. Mereka menyatakan solidaritas dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang diklaim memperburuk pendidikan di tanah air.
"Sebagai organisasi yang menaungi seluruh pelajar Indonesia di Australia, PPI Australia beserta seluruh jajaran cabang dan ranting, menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap situasi krisis yang tengah terjadi yang oleh para pelajar di Indonesia disebut sebagai Indonesia Gelap," tulis PPI dalam keterangan resminya, Jumat (21/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Sikap PPI Australia terhadap Pendidikan di RI
1. Desak Pencairan Tukin Dosen dan Guru
PPI Australia menyoroti gagalnya pemerintah dalam memberikan tunjangan kinerja (tukin) dosen maupun guru. Mereka merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020.
Dengan adanya Permendikbud tersebut, tukin wajib disalurkan kepada dosen. PPI Australia menuntut agar Pemerintah dapat memenuhi tukin dosen dan guru yang telat cair hingga lima tahun lamanya.
Meskipun pemerintah telah mengalokasikan Rp 2,5 triliun untuk 33.957 dosen atau sepertiga dari total dosen ASN di Indonesia pada tahun 2025, kebijakan dinilai belum mencakup seluruh hak dosen yang tertunda pada tahun 2020-2024.
"Kami mendesak pemerintah agar hak-hak dosen dan tenaga pendidik, termasuk tunjangan kinerja, harus diberikan sebagaimana mestinya sejak lima tahun yang lalu tanpa adanya keterlambatan atau pemotongan yang tidak adil," tulis PPI Australia.
2. Kawal Kelanjutan Bantuan Pendidikan dan Beasiswa
Beberapa beasiswa pendidikan bagi pelajar sempat terkena efisiensi anggaran. Namun, saat ini pemerintah membatalkan efisiensi tersebut sehingga KIP Kuliah, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) tetap berjalan.
"Kami akan dengan tegas menolak setiap kebijakan yang berpotensi menghapus atau mengurangi pendanaan bantuan pendidikan dan beasiswa bagi pelajar Indonesia, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu," tulis mereka.
3. Desak Pemerintah Batalkan UU Minerba
Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) pada 18 Februari 2025. Menurut PPI Australia, UU tersebut dapat mengancam independensi dan prinsip Tridharma Perguruan Tinggi.
Peraturan dikhawatirkan dapat membuat perguruan tinggi mengorbankan independensi akademik karena sibuk terhadap kepentingan ekonomi atau intervensi politik.
"Oleh karena itu, solusi pendanaan perguruan tinggi seharusnya selaras dengan prinsip Tridharma, seperti pengembangan riset dan teknologi, hilirisasi produk inovasi, pemanfaatan hak kekayaan intelektual, serta kewirausahaan berbasis pemberdayaan mahasiswa dan masyarakat," saran PPI Australia.
4. Evaluasi Komprehensif terhadap MBG
Selama beberapa bulan ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah disalurkan kepada pelajar di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat insiden buruk seperti siswa di Sukoharjo dan Nunukan yang mengalami keracunan.
Menurut PPI Australia, hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah. Sehingga PPI Australia mendorong keterlibatan banyak pihak dalam memastikan MBG berjalan baik.
"Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap program ini guna memastikan implementasi yang lebih baik, transparansi dalam penggunaan anggaran, serta pengawasan terhadap keamanan dan kualitas makanan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," seru PPI Australia.
Di akhir kata, PPI Australia mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa agar terus mengawal kebijakan pemerintah. Menurut mereka, kebijakan pemerintah harus selalu berpihak kepada rakyat.
"Kami juga mendesak pemerintah untuk lebih terbuka dalam menerima aspirasi masyarakat demi terwujudnya pendidikan Indonesia yang lebih adil dan cerah," kata mereka.
(cyu/nah)
