.webp)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 menjadikan adanya pemangkasan anggaran negara, termasuk di sektor pendidikan.
Terkait hal tersebut, Pakar Sosiologi Pendidikan Universitas Airlangga (Unair), Prof Dr Tuti Budirahayu Dra M Si menilai bahwa kebijakan harus ditelaah lebih lanjut. Menurutnya, jangan sampai membebani sektor krusial seperti infrastruktur pendidikan atau peningkatan kapasitas guru.
"Kalau pemeliharaan atau peningkatan sarana belajar dipotong, itu sangat berbahaya. Fasilitas sekolah yang rusak, laboratorium tidak memadai, keterbatasan akses fasilitas belajar semuanya berujung pada penurunan kualitas pendidikan," katanya, dikutip dari laman Unair, Jumat (21/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Timbulkan Efek Domino di Tengah Masyarakat
Meskipun sebagian besar anggaran yang menyasar masyarakat seperti beasiswa tak jadi dipangkas, tetapi Tuti khawatir dengan adanya kebijakan ini akan menyebabkan efek domino. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun.
"Jika pendidikan dianggap sekadar program pendukung, bukan prioritas, trust issue akan semakin dalam. Padahal, negara maju selalu menjadikan pendidikan sebagai pilar utama," katanya.
Terutama soal informasi beasiswa seperti KIP Kuliah dan sejenisnya akan membuat masyarakat bertanya-tanya. Ke depannya tidak menutup kemungkinan informasi menjadi simpang siur.
"Masyarakat dan mahasiswa gelisah karena informasi simpang siur. Pemerintah harus segera memberikan kepastian agar tidak menimbulkan keresahan lebih dalam," tegasnya.
Efisiensi Harus Lebih Transparan
Tuti melihat bahwa tujuan pemangkasan anggaran ini untuk menertibkan penggunaan dana pendidikan. Selama ini memang masih ada beberapa saluran dana yang kurang transparan.
"Banyak anggaran dihambur-hamburkan dengan tujuan yang tidak jelas. Jika efisiensi ini dilakukan dengan kontrol ketat dan transparan, justru bisa meningkatkan akuntabilitas," ujarnya.
Walaupun tujuannya demikian, Tuti menyarankan pemerintah untuk tidak menyentuh aspek strategis. Contohnya penguatan kapasitas guru, program literasi, hingga kesejahteraan guru.
"Program literasi, penguatan kapasitas guru, kesejahteraan tenaga pendidik, semua harus tetap menjadi prioritas. Jika efisiensi dilakukan sembrono, dampaknya panjang terhadap kualitas SDM Indonesia di masa depan," tegasnya.
Oleh karena itu, Tuti berpendapat efisiensi anggaran harus berbasis data dan audit yang menyeluruh. Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan dampak panjang sistem pendidikan nasional.
"Harus dipastikan, sektor yang dipangkas memang bukan yang esensial. Kalau menyangkut mutu pendidikan, sebaiknya jangan dipotong. Justru harus diperkuat," katanya
(cyu/cyu)
