.webp)
Kekurangan tenaga kerja menjadi dampak dari krisis demografi di Jepang. Untuk itu kini negara tersebut mulai menerapkan kebijakan baru dalam hal skema tenaga kerja, termasuk untuk para pekerja asal Indonesia.
Maka dari itu, bagi detikers yang ingin bekerja di Jepang, kalian perlu mengetahui informasi ini.
Skema Memungkinkan Tenaga Kerja Asing Setara dengan Lokal
Pada diskusi "Addressing Japan's Labor Shortage: New Pathways through Migration Corridors" yang dilakukan Pusat Riset Kewilayahan (PRW) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Senior Research Fellow di JICA Ogata Research Institute, Kiyoko Saito mengatakan Jepang akan mengganti sistem magang Kenshusei dengan skema Ikusei Shuurou.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut memungkinkan tenaga kerja asing berstatus lebih setara dengan pekerja lokal. Dengan sistem tersebut, maka diharapkan tenaga kerja asing termasuk dari Indonesia bisa lebih berkontribusi terhadap perekonomian Jepang sekaligus memperoleh perlindungan dan hal yang lebih baik selama bekerja di sana.
Pada 2030, Jepang membutuhkan 12,74 Juta Pekerja
Pada kesempatan ini Saito menyebut, Jepang menghadapi krisis demografi serius dikarenakan penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua. Berdasarkan data yang ia paparkan, jumlah pekerja asing di Jepang meningkat tajam dan signifikan pada 2020, jika dibandingkan data 2011.
"Namun, angka ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Proyeksi menunjukkan bahwa pada 2030, Jepang membutuhkan 12,74 juta pekerja. Sementara pada 2040, angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 19,71 juta," ungkapnya, dikutip dari BRIN pada Senin (17/2/2025).
Saito menegaskan pentingnya investasi dalam teknologi automasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja asing. Ia juga menyampaikan skema baru bernama Ikusei Shuurou bertujuan menarik dan mempertahankan tenaga kerja asing. Caranya adalah dengan memperlakukan tenaga kerja asing sebagai pekerja, bukan sekadar pemagang sebagaimana program sebelumnya.
Saito menerangkan, skema ini memungkinkan pekerja asing untuk tinggal dan bekerja di Jepang selama tiga tahun dengan tujuan akhir menjadi Specific Skilled Worker (SSW). Skema ini juga diharapkan membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor yang membutuhkan.
Di sisi lain, Saito juga menyorot pentingnya membangun koridor migrasi yang aman dan menarik antara Jepang dan negara pengirim seperti Indonesia. Ia menegaskan perlu strategi komprehensif untuk meningkatkan integrasi pekerja asing, termasuk dukungan bahasa Jepang, stabilitas pekerjaan, serta sistem pendukung kehidupan yang lebih baik.
Pertemuan ini menegaskan Jepang perlu mengembangkan pendekatan inovatif untuk menarik tenaga kerja asing, tak terkecuali memperluas jaringan negara pengirim dan peningkatan investasi automasi. Hal ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.
(nah/nwk)
