.webp)
DPRD DKI Jakarta menyatakan program sekolah gratis akan digelar mulai Juli 2025. Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan program sekolah gratis 2025 diperuntukkan bagi siswa tidak mampu yang berada di sekolah-sekolah swasta.
"Tahun 2025 itu kita mencoba untuk sekolah gratis swasta," kata Ima Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024), dikutip dari laman resminya.
Siswa Sasaran Sekolah Gratis Jakarta
Ia menjelaskan, program sekolah gratis di sekolah swasta sendiri berangkat dari masalah banyaknya anak di DKI Jakarta yang tidak lolos sekolah negeri lewat jalur zonasi maupun akibat batasan usia. Mereka kemudian harus masuk sekolah swasta dan tidak menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para siswa tersebut kemudian terbebani biaya pendidikan sehingga menunggak pelunasan biaya sekolah dan putus sekolah. Sedangkan ijazah para anak yang sudah lulus tetapi menunggak jadi tertahan.
"Yang seperti ini yang harus kita ubah (dengan sekolah gratis)," kata Ima.
Sekolah Sasaran Program Sekolah Gratis
Berdasarkan hasil pengkajian program sekolah swasta gratis 2 tahun terakhir, Ima mengatakan sekolah sasaran program sekolah gratis di DKI Jakarta adalah sekolah-sekolah swasta di wilayah padat penduduk dengan warga yang kesulitan ekonomi.
Ia menegaskan, siswa yang mampu secara ekonomi pada sekolah sasaran tersebut tetap dikecualikan dari program ini.
"Dan tidak ada orang mampu yang sekolah di tempat tersebut itu yang jadi prioritas," ucapnya.
Ima mengatakan program sekolah swasta gratis di DKI Jakarta akan dijalankan selaras dengan upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di tiap sekolah sasaran.
"Tapi yang pasti, sekolah tersebut harus menjamin walaupun anak tersebut gratis, tapi harus dapat pendidikan yang layak," ucapnya.
Anggaran Sekolah Gratis Rp 2,3 Triliun
Dikutip dari Antara, Ima mengatakan total anggaran sekolah swasta gratis DKi Jakarta mulai Juli 2025 mencapai Rp2,3 triliun.
Ia merinci, total anggaran tersebut terdiri dari anggaran sekolah swasta gratis Rp 1,6 triliun dan bantuan seragam serta buku Rp 700 miliar.
"Tapi harus dipakainya untuk seragam sama alat-alat sekolah. Jadi kita lebih memprioritaskan keperluan sekolah," ucapnya.
Evaluasi Pemberian Bantuan
Mekanisme pemberian bantuan di atas menurutnya akan dievaluasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar perlengkapan sekolah. Evaluasi ini kata Ima lantaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) kadang justru dipakai orang tua siswa untuk membayar cicilan motor atau kepentingan nonpendidikan anak lainnya.
"Langsung dibayar (bantuan kebutuhan siswa). Cuma mekanismenya masih dievaluasi terus. Tapi kalau saran saya, tetap pakai kartu, uangnya dialokasikan," ucapnya.
Ia mencontohkan, transaksi dengan kartu memungkinkan Bank DKI sebagai penyalur dana bantuan untuk mengecek keselarasan pemakaian kartu bantuan sesuai kebutuhan pendidikan siswa. Dari situ, Dinas Pendidikan dapat menindak penyelewengan yang terjadi.
"Kalau tiba-tiba di ATM-nya transaksinya dipakai untuk yang lain, itu harus jadi sinyal," ucapnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo mengatakan program sekolah swasta gratis meliputi pembiayaan untuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa maupun kebutuhan dasar pribadinya.
"Pembiayaan oleh pemerintah bagi anak-anak yang bersekolah di swasta terdiri dari SPP, uang pangkal atau uang pada saat awal masuk ke jenjang tertentu. Lalu pemenuhan dasar pendidikan untuk peserta didik berupa seragam, sepatu, tas dan alat tulis yang diperlukan," ucapnya.
(twu/pal)
