.webp)
Berbeda dengan pemerintahan tahun sebelumnya, Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto memang menarik perhatian. Hal ini bahkan sudah dilihat dari proses pemanggilan pada calon-calon menteri ke kediaman Prabowo sebelum pelantikan presiden.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Dr Siti Aminah Dra MA menilai prosesi tersebut menjadi upaya untuk menciptakan suasana baru. Suasana nasionalisme baru dalam era kontemporer yang berakar pada inklusivitas dan keterwakilan.
"Suasana baru dalam komposisi kabinet dari beragam latar belakang adalah upaya yang nyata untuk mendorong performa pemerintahan yang lebih inklusif dan demokratis," kata Aminah dikutip dari laman Unair, Rabu (6/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Inklusivitas dan Keterwakilan
Aspek inklusivitas digambarkan pemerintahan Prabowo dalam proses seleksi yang melibatkan pertemuan para calon menteri di Jl Kartanegara sebelum pelantikan presiden. Kini sudah resmi menjabat, Aminah mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan para menteri terpilih.
"Harus dipastikan bahwa menteri terpilih benar-benar memiliki pemahaman mendalam tentang daerah atau sektor yang mereka wakili," ucapnya.
Sedangkan aspek keterwakilan terlihat dalam komposisi susunan kabinet Merah Putih. Menurutnya, aspek ini belum terlalu diterapkan karena masih terlihat adanya ketimpangan geografis.
Dari total 48 menteri yang ada, sekitar 27 orang berasal dari Pulau Jawa, sedangkan sisanya hanya terwakili oleh sedikit menteri. Distribusi yang tidak merata ini bisa menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman dan respon pemerintah terkait isu-isu di luar Jawa.
"Penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rill di setiap daerah," jelasnya lagi.
Persentase aspek keterwakilan yang masih rendah juga dilihat dari hanya ada 5 menteri perempuan dari total 48 anggota kabinet. Keadaan ini menurut Aminah menjadi tantangan baru.
Terutama dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok minoritas lainnya.
"Keterwakilan perempuan yang rendah dalam kabinet ini khawatirnya dapat menghasilkan kebijakan yang kurang inklusif terhadap kebutuhan perempuan. Jika representasi ini hanya bersifat simbolis, maka dikhawatirkan akan terjadi kebijakan yang tidak responsif," tuturnya.
Dengan demikian jika ditanya sudahkan kabinet Merah Putih terapkan aspek keterwakilan? Jawabannya, sudah dengan berbagai catatan.
Namun, Aminah menekankan bila aspek keterwakilan yang ada saat ini sebaiknya bukan hanya bersifat simbolis. Tetapi, juga berdasarkan pada kapasitas profesional yang mumpuni setiap menteri terpilih.
(det/nwk)
