.webp)
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri dan 55 wakil menteri Kabinet Merah Putih pada pekan ini. Prabowo juga dibantu 7 utusan khusus dan 7 penasihat khusus.
Pada kepemimpinannya yang baru terbentuk, terdapat empat kementerian koordinator (kemenko) baru. Keempatnya yaitu Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Kemenko Bidang Pangan. Sedangkan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dihapus.
Prabowo menetapkan 7 menteri koordinator (menko) dari yang sebelumnya 4 menko pada rezim Joko Widodo (Jokowi). Lima dari tujuh menko adalah ketua umum dan mantan ketua partai politik (parpol).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, ada 48 kementerian yang dipimpin oleh menteri masing-masing dari yang sebelumnya 30 kementerian. Tiap menteri juga memiliki wakil menteri dengan total 56 wamen, tiga kali lebih banyak dari 18 wamen pada Kabinet Indonesia Maju (KIM) Jokowi 2019-2024 dan 18 kali lebih banyak dari 3 wamen pada Kabinet Kerja Jokowi 2014-2019.
Sejumlah menteri juga didampingi tiga menteri. Menteri Keuangan Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati contohnya memiliki Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Thomas Djiwandono, dan Suahasil Nazara.
Menteri Kementerian BUMN Erick Thohir juga memiliki tiga wakil menteri, yaitu Kartiko Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma'ruf, dan Dony Oskaria. Adapun Menteri Luar Negeri Sugiono memiliki wakil menteri Anis Matta, Arif Havas Oegroseno, dan Arrmanatha Nasir.
Prabowo juga membentuk tiga badan baru. Ketiganya yaitu Badan Pengelola Investasi, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.
Dampak Pecah Kementerian
Merespons susunan kabinet Prabowo-Gibran, pakar politik Ali Sahab SIP MSi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) menilai langkah pemecahan kementerian tersebut merupakan bagian dari upaya Prabowo untuk merangkul berbagai kelompok politik.
Pemecahan kementerian juga menurutnya bantu memastikan stabilitas koalisi.
"Saya kira ini bentuk upaya Prabowo merangkul semua kelompok. Dampak positifnya stabilitas politik relatif stabil, dampak negatifnya gemuknya kursi menteri berdampak pada anggaran dan potensi konflik internal," kata Ali Sahab, dikutip dari laman Unair, Jumat (25/10/2024).
Ali mengatakan Kabinet Merah Putih merupakan kabinet tergemuk sejak Orde Baru sampai Reformasi.
"Saya kira Kabinet Merah Putih cenderung gemuk. Misal, Kemenristekdikti yang dipecah menjadi tiga, kesan yang tampak lebih mencarikan posisi partai koalisi," kata Ali Sahab.
Pakar politik Unair Ali Sahab menyorot Kabinet Prabowo-Gibran dengan menteri dan wamen terbanyak dalam sejarah RI sejak Orde Baru hingga Reformasi.
Ali Sahab menjelaskan, batasan jumlah kementerian dihapus dengan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Revisi UU menurutnya menjadikan presiden punya fleksibilitas penuh untuk menambah kementerian sesuai kebutuhan politik atau ekonomi tanpa batas jumlah kementerian.
Tantangan Anggaran
Ali Sahab juga menilai perlu ada penghematan anggaran karena jumlah kementerian bertambah.
"Dengan kondisi keuangan APBN yang semakin berat ke depannya, sebaiknya penghematan perlu dilakukan," ucapnya.
Waspada Efektivitas Pemerintahan
Ia menuturkan, dampak lain pemecahan kementerian yaitu adanya tumpang tindih kewenangan. Buntutnya yaitu efektivitas pemerintahan. berkurang.
"Saya melihat ada beberapa kementerian yang kewenangannya tumpang tindih. Sehingga kurang efektif dalam kerjanya," jelasnya lebih lanjut.
Ali Sahab mengingatkan, kontrol dalam demokrasi tetap penting kendati hendak memberikan ruang pada setiap partai koalisi di pemerintahan.
"Pemecahan kementrian ini untuk memberikan ruang kelompok koalisi. Prabowo ingin semua pihak bersatu dalam membangun bangsa. Namun, dalam konteks demokrasi kontrol itu penting untuk meluruskan jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat," ucapnya.
Di sisi lain, Ali Sahab menilai keputusan Prabowo untuk memperbanyak kementerian dan menambah posisi wakil menteri merupakan langkah yang berani. Ia mengatakan, efektivitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada jumlah menteri, tetapi juga kinerja mereka untuk kepentingan rakyat.
(twu/pal)
