.webp)
Indonesia baru saja memulai pemerintahan barunya di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terkait hal tersebut, salah satu pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mengingatkan tentang ancaman geopolitik.
Pengamat ketahanan nasional UGM, Prof Dr Armaidy Armawi, MSi mengatakan bahwa Indonesia harus siap siaga terhadap ancaman geopolitik yang makin intens khususnya di kawasan Indo-Pasifik.
"Kawasan Indo-Pasifik ini akan menjadi perebutan, dan Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang muncul, terutama terkait kedaulatan wilayah dan pertahanan nasional," ujarnya, dilansir dari laman UGM, Rabu (23/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Armaidy, perebutan pengaruh politik dan ekonomi di masa kabinet pemerintahan baru ini harus diperhatikan. Pemerintah perlu menentukan pilihan dengan hati-hati.
"Filosofi 'seribu kawan masih sedikit, satu musuh terlalu banyak' tetap relevan. Tetapi harus diiringi dengan kehati-hatian dalam menentukan langkah ke depan," tambahnya.
Wilayah Rawan Jadi Perebutan Negara Lain
Armaidy menyebut kawasan Laut Natuna utara hingga selatan menjadi wilayah rawan. Kawasan tersebut banyak berbatasan dengan negara lain dan strategis.
Selain itu, kawasan Laut Natuna juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sehingga untuk menjaganya tak cukup mengandalkan hubungan persahabatan negara.
Menurut Armaidy, pemerintah juga harus tetap waspada terhadap perebutan pengaruh. Pasalnya, ancaman non militer seperti ini tak begitu nampak nyata tetapi bisa terjadi perlahan.
"Transformasi geopolitik ini mungkin tidak terlihat jelas, tetapi perebutan pengaruh dan kekuatan adalah hal yang harus kita waspadai. Ini bukan hanya soal menjaga batas wilayah, tetapi juga mempertahankan sumber daya alam kita dari eksploitasi oleh pihak-pihak luar," jelasnya.
Tantangan Sistem Pertahanan di RI
Lebih lanjut dosen di Fakultas Filsafat UGM ini membeberkan beberapa tantangan ketahanan nasional di Indonesia. Pertama adalah soal kondisi Indonesia yang berbatasan langsung dengan belasan negara.
Ia berpendapat bahwa Indonesia harus memastikan kekuatan alat utama sistem senjata nasional dan jumlah pasukan harus memadai. Armaidy melihat jumlah alat ketahanan RI masih kurang.
"Jika dihitung dengan luas wilayah, jumlah pasukan kita masih kurang," tuturnya.
Ia juga menggarisbawahi pemahaman soal Indonesia yang merupakan negara archipelago. Istilah archipelago dalam wilayah kepulauan Indonesia berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau di dalamnya.
Kedua, tentang kepercayaan rakyat terhadap ketahanan nasional itu sendiri. Indonesia pernah dilanda krisis akibat pandemi Covid-19 yang meruntuhkan ekonomi masyarakat.
"Ketahanan itu bermata dua, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Rakyat perlu lebih diperhatikan karena mereka adalah tumpuan dari ketahanan negara," jelasnya.
Kemudian Armaidy berpendapat bahwa kunci untuk menyukseskan ketahanan nasional di kabinet baru harus ditopang beberapa hal. Seperti kekompakan, visi kebangsaan yang kuat, upaya nyata untuk menegakkan hukum dan mewujudkan konstitusi sebagai landasan dasar ketahanan nasional.
"Di dalam konstitusi itu tugas pemerintahan negara sangat sederhana, yaitu bagaimana pemerintah negara itu mampu melindungi segenap warga negaranya. Tidak terdapat jurang antara kaya dan miskin, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang sejahtera. Selanjutnya, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari tiga ini nanti akhirnya bangsa ini dapat bersaing secara global, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di tengah pergaulan antarbangsa," pungkasnya.
(cyu/nwy)
