.webp)
Perbaikan akses transportasi umum untuk penyandang disabilitas kembali muncul sebagai salah satu janji calon kepala daerah jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sejumlah calon kepala daerah juga menyatakan pihaknya mendengar aspirasi kelompok-kelompok yang bergerak di isu disabilitas untuk perbaikan ke depan.
Menurut David Tjahjana, Accessibility Advisor di Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN), kondisi transportasi di perkotaan sudah menunjukkan kemajuan dan perbaikan. Namun, ketimpangan aksesibilitas antaradaerah masih tinggi.
Masalah Akses Disabilitas di Transportasi Umum
Perbaikan Lintas Moda
David mengatakan, sarana transportasi perkotaan sudah sedikit menunjukkan perbaikan aksesibilitas. Namun, perbaikan ini masih menjadi PR lintas moda transportasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Transportasi darat, kereta api, udara, dan terutama transportasi laut dan angkutan penyeberangan penyeberangan," kata David pada detikEdu.
Dari Berangkat sampai Tiba di Tujuan
Ia menekankan, aksesibilitas di dalam transportasi harus terintegrasi dan berkualitas yang sama dari awal berangkat hingga tiba di tujuan. Untuk itu, seluruh bagian perjalanan harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas.
"Karena mobilitas adalah dari asal ke tujuan akhir, dari ujung ke ujung. Jadi bila ada ruas/bagian dari perjalanan yang tidak bisa dilewati oleh disabilitas, maka perjalanan tersebut tidak dikatakan sebagai aksesibel," ucapnya.
Beda Persepsi soal Disabilitas
Ketidaksamaan persepsi disabilitas dalam lembaga dan antarlembaga menurut David masih menjadi masalah terbesar GAUN untuk mendorong pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
"Dalam beberapa kasus ketika pimpinan sudah memahami kebutuhan disabilitas, kebijakannya tidak mampu diturunkan kepada bawahannya apalagi kepada petugas lapangan yang berhubungan langsung dengan pelayanan disabilitas. Apalagi bila pimpinan/pengambil kebijakan belum memahami perspektif disabilitas," jelasnya.
Keberlanjutan program perbaikan aksesibilitas pun masih jadi persoalan karena kerap tergantung pada individu pimpinan. Akibatnya, ganti pimpinan, ganti program.
"Ego sektoral pada lembaga kadang sangat tinggi, sehingga memerlukan upaya untuk dapat melakukan kebijakan yang harmonis dan bersinergi antar lembaga-lembaga tersebut. Itulah sebabnya kami cenderung untuk melakukan advokasi di bidang regulasi," imbuhnya.
Kerja GAUN untuk Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
Sarana dan prasarana umum, terutama moda transportasi merupakan hal vital dalam menunjang mobilitas sehari-hari. Tak terkecuali bagi kaum disabilitas yang memerlukan perhatian khusus terkait aksesibilitas di sarana transportasi umum.
Terbentuk pada 2000, GAUN mengadvokasi penyediaan aksesibilitas pada infrastruktur bangunan publik, sarana transportasi publik, jalur pedestrian, serta layanan ramah disabilitas sebagai wujud kesamaan hak dalam hidup berkota.
Dalam mengadvokasi peningkatan aksesibilitas di sarana transportasi umum untuk penyandang disabilitas, GAUN sendiri antara lain bergerak di bidang regulasi, kolaborasi, pelatihan, audit, edukasi dan sosialisasi, serta riset.
Dalam ranah regulasi, GAUN terlibat dalam review dan penyusunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PM PUPR) No 4 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan PM Perhubungan No 98 Tahun 2017 tentang Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.
Di tingkat daerah, GAUN terlibat dalam penyusunan Perda DKI Jakarta No 4 Tahun 2022 tetang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Terakhir, gerakan ini turut menyusun Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga No 18/Db/2023 Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki.
Menyoal GAUN sendiri, David mengatakan gerakan ini tidak hanya untuk keinginan kelompok disabilitas, tetapi merupakan kebutuhan masyarakat untuk hidup dalam kesetaraan. Pelibatan disabilitas dan kelompok rentan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi akan sangat berarti perluasan aksesibilitas dalam transportasi.
"Pemenuhan kebutuhan aksesibilitas bagi kelompok rentan pada saat ini, jangan juga dianggap sebagai beban atau tambahan biaya, tapi harus dianggap sebagai investasi. Bila sudah dibuat aksesibel sejak semula, maka tidak ada biaya tambahan untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah jadi dan ternyata tidak aksesibel," ucapnya.
Melatih Sumber Daya Manusia
David mengatakan, melatih garda depan layanan masyarakat menjadi salah satu upaya perbaikan aksesibilitas, khususnya bagi penyandang disabilitas. Melalui pelatihan tersebut, GAUN mengajar para pelayan masyakarat untuk memahami perspektif disabilitas dalam bermobilitas dan cara berinteraksi dengan berbagai ragam disabilitas.
Pelatihan ini antara lain pernah dilakukan untuk petugas MRT, Railink, LRT-J, TransJakarta, LRT Palembang, LRT-Jabobek, Unit Pelayanan Kementerian Perhubungan seluruh Indonesia, Dinas Perpustakaan DKI.
Diskusi, konsultasi, edukasi, dan sosialisasi dengan dengan pemangku kepentingan tentang hal-hal yang berkaitan dengan aksesibilitas kelompok rentan, terutama disabilitas, menurutnya juga mendukung perbaikan.
Contohnya melalui aksi GAUN bersama 500 disabilitas netra dan disabilitas lain di lima wilayah ibu kota Jakarta. Kendati tidak mudah, ia berharap semua pemangku kepentingan terus mendorong perbaikan aksesibilitas.
Salah satu keberhasilan dari advokasi GAUN yang mendapat konsesi termasuk Kartu Layanan Gratis TransJakarta, reduksi tiket kereta api untuk penumpang disabilitas, alokasi unit disabilitas di rumah susun, dan lain-lain.
"Tentunya hal ini membuat kami senang, Tapi di lain pihak, pembiayaan untuk riset, penulisan, edukasi, sosialisasi, pengawasan, dan lain-lain sangat minim. Kami berharap agar selalu ada mata anggaran yang memadai untuk pelibatan saat memastikan terwujudnya aksesibilitas," pungkas David.
(twu/twu)
