.webp)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi antar pemerintah terbesar di dunia yang memiliki anggota 193 negara. Setiap negara anggota memiliki perwakilan yang setara di Majelis Umum PBB. Namun, ternyata masih ada negara yang belum diakui oleh PBB. Negara mana saja?
Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada 1945 setelah Perang Dunia II. Pembentukan ini dilakukan melalui Piagam PBB yang dibuat oleh Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Tiongkok dan ditandatangani oleh 50 negara pada 26 Juni 1945.
Piagam tersebut mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, sekaligus menandai lahirnya secara resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional yang terkait dengannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tujuan Didirikannya PBB
PBB didirikan dengan misi antara lain menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan mencegah konflik, menjadi penengah bagi negara-negara yang berkonflik, dan menciptakan kondisi untuk menjaga perdamaian.
Selain itu, PBB juga melindungi hak asasi manusia, memberikan bantuan kemanusiaan, menegakkan hukum internasional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.
Sejak didirikan pada 1945, PBB telah memiliki anggota berjumlah 193 (ditambah dua negara pengamat non-anggota tetap).
Adapun kriteria untuk bergabung dengan PBB syaratnya adalah sebagai berikut.
- Negara/wilayah yang ingin bergabung mengajukan permohonan yang berjanji untuk menerima kewajiban Piagam PBB, seperti mengupayakan perdamaian, memajukan hak asasi manusia, dan bekerja sama dengan negara lain dalam semangat kerja sama global.
- Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara mengenai kelayakan pemohon.
- Pemohon harus disetujui oleh kelima anggota tetap dewan (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Tiongkok, dan Prancis) serta setidaknya empat dari 10 anggota sementara dewan, yang digilir setiap dua tahun.
- Jika pemohon disetujui, pemungutan suara akan dilanjutkan ke Majelis Umum. Nantinya, diperlukan dua pertiga mayoritas untuk mengakui wilayah tersebut ke dalam PBB.
Dua Negara Pengamat PBB Tidak Tetap
Ada dua "negara pengamat non-anggota tetap" diterima di Majelis Umum dan memiliki akses terhadap sebagian besar manfaat dan peluang pelayanan PBB, namun tidak dapat memberikan suara.
Negara tersebut adalah Vatikan dan Palestina. Vatikan menjadi satu-satunya negara merdeka yang memilih untuk tidak mengajukan keanggotaan PBB.
Sementara Palestina telah beberapa kali mengajukan permohonan keanggotaan penuh di PBB, tapi status Palestina dibatasi sebagai pengamat permanen karena sengketa wilayah yang penuh kekerasan dan dilakukan oleh Israel, anggota PBB.
Meskipun mayoritas anggota PBB (138 dari 193, serta negara pengamat Vatikan) telah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat yang layak menjadi anggotanya, tiga anggota tetap Dewan Keamanan telah menolak mengizinkan Palestina menjadi anggota sampai konfliknya dengan Israel diselesaikan secara damai.
Jika Israel dan Palestina mencapai kesepakatan secara damai, kemungkinan besar PBB akan memberikan suara untuk memberikan status keanggotaan penuh kepada Palestina.
Namun, karena konflik telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun dan tidak ada upaya berulang kali untuk mencapai resolusi damai, kecil kemungkinan solusi tersebut terwujud.
Daftar 9 Negara yang Tidak Diakui PBB
Jadi, sampai saat ini, termasuk Vatikan dan Palestina, terdapat beberapa negara yang tidak atau belum diakui sebagai anggota tetap PBB. Berikut daftarnya sebagaimana dikutip dari World Population Review.
1. Vatikan
2. Palestina
3. Kosovo
4. Taiwan
5. Sahara Barat (80 % wilayahnya dikuasai Maroko)
6. Ossetia Selatan (hanya diakui oleh lima anggota)
7. Abkhazia (hanya diakui oleh lima anggota)
8. Siprus Utara (hanya diakui oleh salah satu anggota)
9. Transnistria (terletak di antara Ukraina dan Moldova).
(faz/nwk)
