.webp)
Indonesia pernah menganut paham Demokrasi Liberal dan sistem kabinet parlementer karena penggunaan UUDS 1950 yaitu perdana menteri dan anggota kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Salah satu kabinetnya yaitu Kabinet Sukiman.
Kabinet Sukiman adalah Kabinet kedua setelah jatuhnya Kabinet Natsir. Kabinet Sukiman diresmikan pada 27 April 1951. Berikut penjelasan sejarah, program kerja, keberhasilan, dan penyebab Kabinet Sukiman jatuh.
Sejarah Kabinet Sukiman
Mengutip dari modul Pembelajaran SMA Sejarah Indonesia, Kabinet Natsir yang mengembalikan mandatnya pada presiden. Presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur namun gagal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian Presiden menunjuk menunjukan Sidik Djojosukarto dari PNI dan Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Sukiman sebagai Perdana Menteri dan Suwirjo menjadi wakilnya. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman-Suwirjo.
Kabinet Sukiman mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerja sama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat.
Diketahui, kabinet ini tidak berusia lama yaitu dari 27 April 1951 sampai 23 Februari 1952 karena mendapat tantangan dari partai koalisinya sendiri
Menurut programnya, kabinet Sukiman berpegang pada prinsip politik bebas dan aktif, tetapi pada kenyataannya lebih condong ke Amerika Serikat. Hal tersebutlah yang membuat kabinet Sukiman jatuh.
Program Kerja Kabinet Sukiman
Adapun program kerja pokok dari kabinet Sukiman adalah:
- Menjamin keamanan dan ketentraman
- Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
- Mempercepat persiapan pemilihan umum.
- Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
- Menyiapkan undang - undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh
Keberhasilan Program Kerja
Beberapa hasil dari kabinet Sukiman yang dikutip dari buku Sejarah untuk Kelas XII disusun Nana Supriatna yaitu, kabinet Sukiman menaruh perhatian atas usaha memajukan perusahaan kecil.
Perluasan atas kaum buruh mendapat perhatian dan perluasan pendidikan yang cepat ke seluruh pelosok tanah air dengan berdirinya berbagai macam sekolah dari berbagai tingkat.
Indonesia juga mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat berjumlah USD 50 juta karena menandatangani persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security Art pada tanggal 15 Januari 1952.
Walaupun begitu, penandatanganan tersebut dianggap bahwa Indonesia memasuki Blok Barat, sedangkan Indonesia memiliki prinsip bebas aktif.
Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman melakukan Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).
MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan AS.
Kebijakan kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat. Sukiman bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
Apalagi kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.
Selain itu, di kalangan masyarakat muncul antipati terhadap Kabinet Sukiman. Saat itu, mulai terdengar suara sumbang soal krisis moral seperti korupsi dan kegemaran anggota kabinet mengoleksi barang-barang mewah.
Sementara harga bahan pokok seperti beras menunjukkan tanda-tanda kenaikan. Selain itu, perjuangan pembebasan Irian Barat belum membawa hasil.
Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno pada tanggal 23 Februari 1952.
(pal/pal)
