.webp)
Indonesia pernah menganut paham Demokrasi Liberal dan sistem kabinet parlementer karena penggunaan UUDS 1950 yaitu perdana menteri dan anggota kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Salah satu kabinetnya yaitu Kabinet Wilopo.
Kabinet Wilopo adalah kabinet ketiga setelah jatuhnya Kabinet Sukiman tanggal 23 Februari 1952. Kabinet Wilopo diresmikan pada 3 April 1952. Berikut penjelasan sejarah, program kerja, keberhasilan, dan penyebab Kabinet Wilopo jatuh.
Sejarah Kabinet Wilopo
Setelah jatuhnya kabinet Sukiman dari jabatannya, kekosongan pemerintah terjadi selama 35 hari yang menyebabkan krisis kabinet. Untuk itu, presiden dan para pemimpin partai melakukan rapat dengar pendapat (hearing).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Presiden memanggil perwakilan dari pihak yang pernah duduk di kursi kabinet Sukiman. Pimpinan partai berkeinginan membentuk kabinet baru yang kuat. Pada tanggal 19 Maret 1952, Sukarno menunjuk Wilopo sebagai formatur baru.
Kabinet Wilopo dilantik pada April 1952 di bawah pimpinan Wilopo (PNI). Kabinet ini adalah kabinet ketiga pada periode demokrasi liberal di Indonesia yang menggantikan kabinet Sukiman.
Dalam kabinet ini, terdapat pembentukan zaken kabinet yaitu suatu kabinet yang didukung para menteri yang memiliki keahlian pada bidangnya masing-masing. Terdiri atas anggota partai PNI dan Masyumi yang masing-masing mendapat jatah 4 orang.
Adapun jatah tersebut diisi oleh 2 orang dari PSI, PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya), Partai Buruh, dan PSII yang masing-masing satu dan golongan tidak berpartai terdapat tiga orang.
Pada masa kabinet ini berkuasa, banyak tantangan dan hambatan yang muncul, terutama adanya gerakan separatisme, peristiwa Tanjung Morawa yang ditunggangi PKI, kemudian peristiwa 17 Oktober 1952.
Program Kerja Kabinet Wilopo
Dikutip dari buku Siswa Ilmu Pengetahuan Sosial SMP/MTS, terdapat program kerja kabinet Wilopo untuk dalam negeri maupun program luar negeri, yaitu sebagai berikut:
Program dalam negeri:
- Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante DPR, dan DPRD)
- Meningkatkan kemakmuran rakyat.
- Meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan.
Program luar negeri:
- Penyelesaian masalah hubungan Indonesia - Belanda.
- Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia.
- Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.
Program kerja yang diusung kabinet ini tidak jauh berbeda dengan program kerja dua kabinet sebelumnya. Wilopo hannya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal penting untuk dimasukan dalam program kerjanya.
Keberhasilan Program Kerja
Program kerja pemerintahan Kabinet Wilopo tidak jauh berbeda dengan program kerja kabinet sebelumnya.
Kabinet Wilopo berusaha menstabilkan keadaan sosial, politik, dan ekonomi negara dan Wilopo melakukan beberapa kebijakan pangan dengan mendirikan BULOG, mengeluarkan RAPBN, dan memenuhi perundang-undangan.
Walaupun begitu, keberhasilan program kerjanya masih jauh dari yang diharapkan. Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi defisit kas negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan gerakan separatis yang progresif.
Ketimpangan Jawa dan luar Jawa membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nasional. Kabinet Wilopo juga harus menghadapi konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri.
Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelaskan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi-Selatan.
Penyebab Jatuhnya Kabinet Wilopo
Pada masa pemerintahan, kabinet ini dihadapkan beberapa masalah seperti yang dikutip dari buku Sejarah untuk Kelas XII yang disusun Nana Supriatna, yaitu:
- Gerakan provinsialisme serta separatisme terutama muncul di Sumatra dan Sulawesi didasari atas ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Gerakan itu didasari atas kekecewaan dengan tidak seimbangnya alokasi keuangan dan menuntut perluasan hak otonom daerah.
- Kekecewaan dan tuntutan ditandai juga dengan munculnya perkumpulan-perkumpulan yang berlandaskan semangat kedaerahan, seperti Paguyuban Daya Sunda di Bandung dan Gerakan Federal Republik Indonesia di Ujung Pandang (sekarang Makassar).
- Perselisihan dalam tubuh angkatan bersenjata dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu aksi dari kaum politik yang menimbulkan reaksi keras dari pihak Angkatan Darat.
- Perselisihan masalah tanah perkebunan di Sumatera. Salah satu peristiwa besar adalah Peristiwa Tanjung Morawa, dengan pengusiran petani oleh aparat kepolisian atas pembukaan kebun. Pengusiran itu menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kalangan petani.
Berbagai masalah yang dihadapi oleh parlemen mendorong munculnya mosi tidak percaya dari parlemen. Berbagai golongan masyarakat menuntut agar Kabinet Wilopo dibubarkan, tuntutan paling keras datang dari Sidik Kertapati yaitu aktivis Sarekat Tani Indonesia (Sakti).
Akhirnya, kabinet Wilopo dibubarkan dan diganti oleh Mr. Ali Sastroamidjojo dengan nama kabinet Ali-Wongso yang diresmikan pada tanggal 31 Juli 1953.
(pal/pal)
