.webp)
Dalam mengatur keuangan dalam suatu negara, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk dapat mengontrol nilai mata uang. Kebijakan yang berperan penting dalam mengatur perekonomian suatu negara diantaranya ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.
Pemerintah bersama dengan bank sentral berkolaborasi bersama menggunakan kedua instrumen ekonomi tersebut untuk mencapai tujuan ekonomi yang diharapkan.
Pada artikel ini, kita akan mengulas lebih dalam mengenai kebijakan moneter. Apa yang dimaksud kebijakan moneter? Yuk simak penjelasan berikut ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arti Kebijakan Moneter
Kebijakan pemerintah di bidang keuangan adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter umumnya ditujukan untuk menjaga nilai rupiah dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Dikutip dari e-Modul Pembelajaran SMA Ekonomi Kelas XI yang ditulis oleh Basuki, SPd, MM, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai stabilitas ekonomi.
Sebagai pemegang otoritas moneter, bank sentral dalam konteks Indonesia yaitu Bank Indonesia, tidak bisa sembarangan mencetak uang dalam jumlah besar dan tak terbatas ataupun terlalu sedikit.
Apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah terlalu banyak, maka akan berdampak pada penurunan nilai mata uang sehingga menimbulkan inflasi. Jika nilai inflasi menjadi tidak terkontrol, maka harga-harga barang pasar akan melambung tinggi sehingga berakibat pada krisis ekonomi.
Demikian pula jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka proses pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Masyarakat akan sulit mendapatkan uang, daya beli pasar menjadi rendah, perusahaan akan menutup kegiatan ekonomi mereka, dan berakibat krisis ekonomi dalam suatu negara.
Oleh karena itu, terdapat dua jenis kebijakan moneter. Pertama kebijakan moneter ekspansif juga disebut dengan kebijakan moneter longgar (easy money policy). Kedua, kebijakan moneter kontraktif (tight money policy) adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar.
Dengan demikian, pemerintah melalui Bank Indonesia harus mencetak dan mengedarkan uang dengan jumlah yang tepat. Artinya, kebijakan moneter ada untuk mengatur jumlah uang yang beredar.
Instrumen Kebijakan Moneter
Dalam menerapkan kebijakan moneter, dikutip dari e-Modul Pembelajaran SMA Ekonomi Kelas XI, Bank Sentral melakukan dengan instrumen kebijakan berikut ini:
1. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Policy)
Kebijakan ini bertujuan untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Pada saat perekonomian mengalami inflasi, maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga mereka kepada masyarakat. Hal ini mmemungkinkan penarikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga dapat masuk ke kas negara.
Sedangkan, jika uang yang beredar sedikit maka pemerintah akan membeli surat-surat berharga tersebut sehingga uang kas negara akan keluar dan jumlah uang yang beredar akan bertambah.
2. Kebijakan Diskonto (Discount Policy)
Dalam mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, Bank Sentral dapat menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Jika suku bunga dinaikkan tujuannya untuk menumbuhkan keinginan menabung sehingga jumlah uang beredar dapat berkurang.
Sedangkan, jika Bank Sentral menurunkan tingkat suku bunga maka masyarakat akan cenderung menarik dana dari bank seperti melakukan pinjaman sehingga jumlah uang yang beredar dapat bertambah.
3. Kebijakan Cadangan Kas Negara (Cash Ratio Policy)
Selain menaikkan dan menurunkan suku bunga, Bank Sentral juga dapat mengontrol jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan dengan menetapkan jumlah minimum yang harus ada pada bank.
Misalnya bank memiliki uang Rp 100.000.000 lalu Bank Sentral menetapkan cadangan minimum 20%, maka uang yang boleh diedarkan oleh bank tersebut maksimum Rp 80.000.000 sampai Rp 100.000.000.
Dengan demikian, cadangan yang harus ada dalam bank tersebut sebesar Rp 20.000.000 dan jumlah tersebut merupakan persediaan bersih dari bank. Hal ini bertujuan untuk mengontrol kemampuan bank untuk melakukan pinjaman pada masyarakat.
4. Kebijakan Kredit Selektif
Kebijakan ini dilakukan oleh Bank sentral untuk memastikan bahwa bak-bank memberikan pinjaman atau investasi sesuai dengan syarat yang ditetapkan.
Umumnya, kebijakan ini dilakukan pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit melalui aspek 5C yaitu character, capacity, collateral, capital, dan condition.
5. Kebijakan Persuasi Moral (Moral Suasion)
Kebijakan ini merupakan kebijakan Bank Sentral untuk mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank guna meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu.
Misalnya melalui pengumuman, pidato, dan edaran untuk mengajak ataupun melarang pelepasan pinjaman dan tabungan kepada sektor tertentu.
Contoh Kebijakan Moneter
Dikutip dari buku The Economics of Money, Banking and Financial Markets karya Frederic S. Mishkin, pada tahun 1970-an penargetan moneter dilakukan oleh beberapa negara seperti Jerman, Swiss, Kanada, Inggris, Jepang dan Amerika Serikat.
Pada tahun 1979, Amerika Serikat mengumumkan kepada publik mengenai target-target pertumbuhan uang beredar mereka.
Melalui prosedur operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh The Fed (Federal Reserve System) selaku bank Sentral Amerika Serikat, mereka secara penuh berhasil mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Kontrol jumlah uang dilakukan dengan melakukan jual beli Surat Berharga Pemerintah atau sekuritas seperti obligasi, wesel, dan tagihan.
The Fed akan membeli sekuritas ketika ingin meningkatkan peredaran uang dan kredit, lalu menjualnya ketika ingin mengurangi aliran peredaran uang.
Nah, itulah penjelasan mengenai kebijakan moneter. Arti kebijakan moneter sendiri merujuk pada instrumen kebijakan pemerintah yang dilakukan melalui bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar.
(pal/pal)
