.webp)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merealisasikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi 50 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) demi menurunkan tingkat polusi udara yang ada di Kota Jakarta.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap bahwa penyebab dari tingginya polusi udara yang ada di Jakarta adalah akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Polusi meningkat karena tidak ada hujan sehingga polutan beterbangan di udara.
Menanggapi kebijakan tersebut, Pakar Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair), Corie Indria Prasasti,mengatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam menyikapi tingginya polusi udara ini adalah akar permasalahan polusi, sehingga bisa menghasilkan kebijakan optimal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus diketahui secara pasti sumber-sumber yang menyumbangkan peningkatan pencemaran udara di suatu wilayah. Apakah benar dari transportasi? Atau bisa jadi dari industri atau bahkan sumber lain dari luar wilayah tersebut," ujar Corie, dikutip dari laman Unair, Kamis (24/8/2023).
Ketahui Akar Permasalahan
Di tengah permasalahan polusi udara ini cukup kompleks, Corie mengatakan bahwa pemerintah harus mendeteksi akar permasalahan supaya meringankan tindak lanjut yang nanti akan diterapkan.
Menurutnya, jika pemerintah telah mengetahui sumbernya maka bukan hal yang mustahil kualitas udara Jakarta bisa kembali baik. Selain itu, ia mengatakan pemerintah bersama pihak terkait perlu tahu terlebih dahulu jenis-jenis polutan yang ada dan batas normal polutan.
"Harus diketahui pula jenis polutan apa yang sudah melebihi batas seharusnya, apakah yang berbentuk partikulat seperti PM 2.5 atau PM 10, gas seperti SOx, NOx, CO, atau justru dalam bentuk yang lain," tuturnya.
Efektivitas Kebijakan WFH
Corie menuturkan ada dua kondisi khusus dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan WFH dalam rangka menurunkan tingkat polusi Jakarta ini. Menurutnya, jika akar masalah polusi diakibatkan oleh transportasi, maka pengambilan kebijakan WFH bagi ASN di Jakarta menjadi tepat.
"Berdasarkan hal-hal utama tadi, maka ketika pencemaran udara di jakarta memang sebabnya dari sektor transportasi, maka keputusan untuk menerapkan WFH bagi ASN akan sangat berdampak terhadap penurunan pencemaran udara," katanya.
Sedangkan jika akar masalah polusi bukan hanya dikarenakan transportasi, Corie menilai pemerintah perlu menambahkan kebijakan lainnya yang disesuaikan dengan pemicu utama tingginya polusi udara.
"Tetapi jika ternyata yang lebih dominan dari sumber lain di luar transportasi maka tentunya harus ditambahkan kebijakan lain yang dapat menekan pencemaran tersebut," terangnya.
(cyu/cyu)
