.webp)
Saat ini terdapat 13 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang memiliki kepala pemerintahannya seorang perempuan. Menurut analisis Pew Research Center diketahui bahwa kurang dari sepertiga negara PBB yang pernah memiliki pemimpin wanita.
13 Negara dengan Pemimpin Perempuan Saat Ini
Berikut merupakan daftar negara anggota PBB yang saat ini dipimpin perempuan dari data milik Pew Research Center:
- PM Sheikh Hasina dari Bangladesh
- PM Katrin Jakobsdottir dari Islandia
- PM Ana Brnabic dari Serbia
- PM Mia Mottley dari Barbados
- PM Mette Frederiksen dari Denmark
- PM Sanna Marin dari Finlandia
- PM Kaja Kallas dari Estonia
- Presiden Samia Saluhu Hassan dari Tanzania
- Presiden Xiomara Castro dari Honduras
- PM Fiame Naomi Mata'afa dari Samoa
- Presiden Dina Boluarte dari Peru
- PM Giorgia Meloni dari Italia
- Boriana Kristo dari Bosnia-Herzegovina
Dari 13 negara PBB yang kini pemimpinnya perempuan, ini fakta uniknya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. 9 Pemimpin perempuan menjadi pemimpin perempuan pertama di negaranya.
2. 3 Pemimpin perempuan pertama di negaranya baru saja menjabat pada tahun 2022 lalu, yaitu Dina Boluarte dari Peru, Giorgia Meloni dari Italia dan Borjana Kristo dari Bosnia-Herzegovina.
3. 7 Pemimpin perempuan merupakan pemimpin negara yang terletak di Eropa.
Riwayat Pemimpin Perempuan di Negara PBB
Ternyata jika ditinjau secara keseluruhan maka diketahui bahwa 59 dari 193 negara anggota PBB pernah memiliki pemimpin perempuan.
Negara pertama dengan pemimpin perempuan adalah Sri Lanka yang dipimpin oleh Sirimavo Bandaranaike yang menjabat sebagai perdana menteri selama lima tahun yang dimulai pada tahun 1960.
Peningkatan jumlah negara dengan kepala pemerintahan wanita mulai meningkat sejak tahun 1990. Peningkatan terbesar pemimpin negara perempuan terjadi pada tahun 2010 dengan lima negara yaitu Australia, Kosta Rika, Kyrgyzstan, Slovakia serta Trinidad dan Tobago.
Sementara jumlah negara yang pernah memiliki pemimpin perempuan terus bertambah, jumlah perempuan yang aktif berkuasa pada tahun tertentu meningkat dengan laju yang jauh lebih lambat.
Faktanya, tidak lebih dari 18 negara memiliki pemimpin perempuan pada tahun kalender yang sama, meskipun tahun 2023 sudah hampir menyamai rekor tersebut.
Sepanjang tahun 2023 ini, 15 negara memiliki pemimpin perempuan, termasuk 13 negara saat ini, ditambah mantan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, yang mengundurkan diri pada 25 Januari, dan mantan Perdana Menteri Moldova Natalia GavriliΘa, yang mengundurkan diri pada 16 Februari.
Hanya 14 negara yang pernah memiliki lebih dari satu perempuan kepala pemerintahan. Swiss adalah negara di mana paling banyak perempuan berkuasa yakni 5 perempuan, 3 di antaranya menjalani masa jabatan kedua. Hanya 6 negara yang dipimpin oleh lebih dari dua perempuan.
Bahkan ketika wanita berhasil meraih kekuasaan, mereka jarang memimpin untuk waktu yang lama. Perempuan telah memegang posisi mereka sebagai kepala pemerintahan selama rata-rata 2,5 tahun.
Namun, ada beberapa pengecualian penting. Mantan Kanselir Jerman Angela Merkel dan mantan Perdana Menteri Dominika Dame Eugenia Charles masing-masing menonjol karena kepemimpinan mereka selama 16,1 dan 14,9 tahun berturut-turut. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menjabat selama 19,1 tahun selama dua periode tidak berturut-turut.
Sebaliknya, masa jabatan 49 hari Liz Truss sebagai Perdana Menteri Inggris pada tahun 2022 dan 68 hari Anneli JÀÀtteenmÀki menjabat sebagai Perdana Menteri Finlandia pada tahun 2003 menonjol sebagai masa jabatan terpendek.
Di tingkat negara, Bangladesh memiliki tahun kepemimpinan wanita terbanyak sejak 1945, yaitu 29 tahun. Sri Lanka, Norwegia, Selandia Baru, Jerman, India, dan Filipina masing-masing dipimpin oleh perempuan selama minimal 15 tahun. Hanya 5 negara lain yang memiliki kepemimpinan perempuan selama satu dekade atau lebih.
Dua tokoh perempuan pemimpin tidak termasuk dalam analisis ini. Presiden Tsai Ing-wen telah memimpin Taiwan - yang dikeluarkan dari analisis karena bukan anggota PBB - selama tujuh tahun. Dan, di Myanmar atau Burma, Aung San Suu Kyi adalah pemimpin de facto sebagai Penasihat Negara (posisi yang tidak diakui oleh militer, yang saat itu memegang kekuasaan nasional) selama enam tahun hingga terjadi kudeta pada tahun 2021.
(nah/nwk)
