.webp)
Demonstrasi hingga kebebasan berpendapat masyarakat yang saat ini terjadi tidak lain karena realisasi dari sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia?
Sebelum membahas perkembangan demokrasi di Indonesia, alangkah baiknya untuk memahami apa demokrasi itu terlebih dahulu. Mengutip Modul Pembelajaran SMA PPKn Kelas XI oleh Kemdikbud (2020), demokrasi berasal bahasa Yunani yakni demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan).
Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian luas, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan politik, sementara pengisian jabatan-jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Demokrasi Masa Orde Lama
Sistem yang ada pada masa Orde Lama pernah tidak stabil dan tidak demokratis. Bahkan, setelah diberlakukannya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, rakyat berharap kehidupan ketatanegaraan menjadi lebih stabil, namun semua itu ternyata hanyalah impian belaka.
Nama demokrasi pada masa ini adalah demokrasi terpimpin. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan karena banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain:
1. Penyimpangan terhadap ideologi
2. Pergeseran dari pelaksanaan demokrasi yang cenderung menjadi pemusatan kekuasaan kepada presiden
3. Pengangkatan Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup sesuai TAP MPRS no.III/MPR/1963
4. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden dan menggantinya dengan DPR-GR
5. Hak budget DPR yang tidak berfungsi
6. Perubahan kebijakan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif menjadi "poros Jakarta-Peking"
Demokrasi Masa Orde Baru
Demokrasi terpimpin masa Orde Lama berakhir setelah keluarnya surat perintah 11 Maret (Supersemar). Kemudian dimulailah era demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini.
Pelaksanaan demokrasi masa orde baru diletakkan pada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Meski begitu, demokrasi pada masa Orde Baru ini tidak berjalan sesuai rencana karena banyak terjadi penyimpangan seperti:
1. Berkurangnya kontrol sipil terhadap militer
2. Sistem peradilan yang kurang independen
3. Pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis
4. Kekuasaan eksekutif yang lebih luas jika dibandingkan dengan kekuasaan legislatif dan yudikatif
5. Peran media massa yang dibatasi
6. Adanya tekanan terhadap kelompok kepentingan
7. Perlindungan yang minim terhadap kelompok minoritas
Demokrasi Masa Reformasi
Setelah masa Orde Baru berakhir atas tuntutan masyarakat, pemerintahan di Indonesia hingga kini masuk ke era reformasi. Pada masa reformasi ini, demokrasi sudah lebih terjamin dan dapat dilaksanakan oleh semua golongan masyarakat.
Bukti perkembangan yang signifikan pada demokrasi di era reformasi ini ditandai dengan banyak munculnya partai politik, kemerdekaan pers, terselenggaranya pemilu yang demokratis, adanya otonomi daerah, hingga pembebasan narapidana politik dan tahanan politik.
(pal/pal)
